Senin, 16 Des 2019

Tajuk

Jangan Gegabah Bubarkan TP4D

redaksi Sabtu, 23 November 2019 13:04 WIB
Orbit Digital
Ilustrasi

Eksistensi Tim Pengawalan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) sedang terancam. Berawal dari pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD akan membubarkannya karena banyaknya keluhan yang menyatakan program tersebut justru menjadi dalih dari tindakan korupsi. Tim ini dibentuk sejak 2015 yang gunanya untuk melakukan pencegahan pelanggaran hukum.


Saat dibentuk, TP4D memiliki berapa tugas yang mulia. Pertama mengawal, mengamankan dan mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan dan pembangunan melalui upaya-upaya preventif dan persuasif baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai wilayah hukum penugasan masing-masing. Kedua, memberikan penerangan hukum di lingkungan Instansi pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak lain terkait materi tentang perencanaan, pelelangan, pelaksanaan pekerjaan, perijinan, pengadaan barang dan jasa, tertib administrasi serta tertib pengelolaan keuangan negara.


Ketiga, dapat memberikan pendampingan hukum dalam setiap tahapan program pembangunan dari awal sampai akhir. Keempat, melakukan koordinasi dengan aparat pengawasan intern pemerintah untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang berpotensi menghambat, menggagalkan dan menimbulkan kerugian bagi keuangan negara. Kelima, bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi pekerjaan dan program pembangunan. Terakhir, melaksanakan penegakan hukum represif ketika ditemukan bukti permulaan yang cukup setelah dilakukan koordinasi dengan aparat pengawasan intern pemerintah tentang telah terjadinya perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan dan/atau perbuatan lainnya yang berakibat menimbulkan kerugian bagi keuangan negara.


Latar belakangnya karena banyak pelaksana kegiatan yang selalu cemas akan tersandung masalah hukum. TP4D bertugas mengingatkan manakala ada potensi pelanggaran yang bisa menjadi pidana. Rasa aman diharapkan bisa membuat kualitas pembangunan menjadi lebih baik.


Tetap terbuka kemungkinan ada yang "main mata" dalam pengerjaan kegiatan pemerintah. Antara jaksa dan pelaksana proyek ada kesepakatan, yang ujung-ujungnya saling menguntungkan. Laporan tersebut yang kemudian diterima Menko Polhukam sehingga ingin membubarkannya.


Diharapkan putusan tersebut memiliki argumentasi yang kuat dan tak sekadar beda dengan kebijakan sebelumnya. Jika benar, ada TP4D melakukan penyimpangan, sebaiknya didukung data dan bukti. Tangkap dan adili oknum yang memanfaatkannya demi keuntungan pribadi.


Jangan hanya beberapa tikus, maka lumbung padi dibakar. Kajian harus dilakukan secara mendalam, sehingga publik bisa memahami mengapa TP4D akan dibubarkan. Jika memang dihapus, harus ada terobosan agar kegiatan pembangunan lebih baik dari sebelumnya.


Komisi III DPR RI telah bereaksi atas wacana pembubaran TP4D. Sebab sejak awal tujuan pendirian lembaga tersebut untuk mengawal pembangunan. Jika dalam perjalanannya ada oknum-oknum yang menyalahgunakan tugas dan wewenangnya untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain maka yang harus dilakukan adalah menindak oknum tersebut dan bukan membubarkan organisasinya.


Kita mengapresiasi sikap Jaksa Agung Burhanuddin yang tak mau gegabah. Dia berjanji akan meminta pendapat pakar sebagai bahan rujukan membubarkan atau tetap melanjutkan TP4D di masa mendatang. Pertimbangan itu untuk menentukan apakah TP4 tetap dilanjutkan dengan mengubah nama dan meningkatkan pengawasannya. (**)

T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments