Sabtu, 26 Sep 2020

Jaksa Dukung Pilkada di Sumut

Jumat, 04 September 2020 11:28 WIB
internet

Ilustrasi Pilkada 2020.

Pilkada serentak di seluruh Indonesia tidak lama lagi akan digelar, yaitu Desember 2020. Di Sumut juga akan digelar untuk memilih bupati dan wali kota di 23 kabupaten/kota. Sesuai tahapannya, bulan September ini sudah memasuki pendaftaran bakal pasangan calon (Bapaslon). Sehingga sudah semakin jelas dan pasti siapa-siapa yang akan bertarung pada perhelatan itu.

Suasana pun dipastikan akan semakin menghangat karena masing-masing tim akan saling berjuang memenangkan jagoannya. Bahkan meskipun belum masuk tahapan kampanye, tetapi diperkirakan bakal ramai "kampanye terselubung". Dalam kaitan ini, maka pengawasan Bawaslu sebagai "wasit" jauh-jauh hari juga sudah harus jalan dan perlu semakin diperketat. Sehingga terjadinya "money politic" dapat dicegah sedini mungkin dan calon terpilih diharapkan murni pilihan rakyat yang bebas dari money politic.

Mengingat urgennya pilkada serentak ini maka Jaksa Agung juga sudah mengeluarkan instruksi kepada jajarannya, termasuk di Sumut (Kejatisu) dan di daerah (Kejari) untuk turut melakukan pengawasan sesuai kewenangan yang ada. Kejatisu juga telah menyatakan kesiapan 19 Kejaksaan Negeri untuk "mengawal" proses pilkada serentak di Sumut. Menurut Asintel Kejatisu, Dwi Setyo Budi Utomo, SH MH, 171 jaksa akan memantau pilkada serentak di Sumut.

Kesiapan kejaksaan ini secara dini patut diapresiasi. Hal ini merupakan amanah UU No.10/2016 tentang Pemilihan Gubernur/Bupati/Wali Kota serta Instruksi Jaksa Agung RI No.9/2019 peri hal optimalisasi peran Kejaksaan RI dalam mendukung dan mensukseskan Pilkada serentak 2020 serta surat JAM Intel perihal pelaksanaan instruksi tersebut.

Menurut Asintel Kejatisu, pihaknya telah memaparkan strategi kejaksaan dalam pilkada serentak ini dalam rapat virtual dengan kepala daerah, Forkopimda, KPU dan Bawaslu 23 kabupaten/kota, pada 25 Agustus 2020 lalu. Kita yakin bahwa strategi kejaksaan ini tidak akan tumpang tindih dengan tupoksi instansi lain, termasuk dengan KPU dan Bawaslu.

Oleh sebab itu harus disesuaikan dengan Peraturan KPU No.15/2019. Kemudian marwah penegakan hukum juga harus dijaga agar tidak sampai digunakan sebagai alat kepentingan bagi kelompok manapun dalam proses pilkada. Sehingga sangat tepat menunda penyelidikan, penyidikan dan eksekusi perkara Tipikor calon selama pilkada hingga selesainya tahapan pilkada (pelantikan).

Lebih rinci lagi, sesuai surat JAM Intel, yaitu adanya penugasan jaksa penghubung di KPU dan Bawaslu guna kelancaran koordinasi. Kemudian pemetaan tingkat kerawanan permasalahan hukum dan potensi konflik sosial terkait pilkada. Dan satu hal yang penting adalah netralitas personil kejaksaan, baik langsung maupun di jejaring dan media sosial tidak boleh dukung mendukung.

Dengan uraian tugas pokok kejaksaan itu maka diyakini tingkat pengawasan akan semakin ketat. Bukan berarti mengambilalih tugas dan kewenangan Bawaslu, tetapi bersinergi dengan Bawaslu dan KPU untuk mencegah terjadinya konflik yang bisa mengganggu jalannya pilkada.

Selain itu diharapkan dengan kehadiran Kejaksaan mengawal proses pilkada pada setiap tahapannya melalui penegakan hukum yang tidak memihak dan tidak diskriminatif maka pilkada akan minim dari terjadinya tindak pidana pelanggaran pilkada melalui wadah Gakkumdu. Hal ini tentu saja akan memperlancar dan mempercepat jalannya pilkada hingga penetapan dan pelantikan bupati/wali kota terpilih.

Kalau kejaksaan sudah siap mengawal pelaksanaan tahapan-tahapan pilkada ini, semoga instansi lainnya seperti kepolisian, TNI dan lembaga-lembaga lain juga sudah siap sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Sehingga tidak ada lagi yang berani mencoba-coba berlaku curang dalam pilkada serentak ini.(*)


T#gs bapaslonDukung Pilkada di SumutJaksaKPU dan Bawaslu.money politic.
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments