Rabu, 18 Sep 2019

Indonesia Butuh Revolusi Perizinan

admin Sabtu, 07 September 2019 12:42 WIB
Presiden Jokowi sangat prihatin, karena tak satupun dari 33 investor yang hengkang dari China masuk ke Indonesia. Mereka lebih memilih ke negara tetangga. Ini merupakan tamparan keras dan harus ada penjelasan tentang apa sebenarnya yang terjadi.

Indonesia kalah menarik dari Vietnam. Berdasarkan data teranyar pada 2019, dari 33 perusahaan asal Cina yang berekspansi, sebanyak 23 di antaranya memilih Vietnam sebagai lokasi pabrik baru. Sementara 10 perusahaan lain memilih membuka pabrik di Malaysia, Thailand dan Kamboja.

Analisis tentang situasi ini datang dari Bank Indonesia. Mereka menyebutkan, perizinan investasi yang sulit menyebabkan perusahaan-perusahaan asing tak melirik Indonesia. Padahal Indonesia memiliki potensi yang menjanjikan secara wilayah dan tenaga kerja.

Padahal sejak awal pemerintahannya, penyederhanaan perizinan merupakan prioritas Presiden Jokowi. Banyak regulasi yang tumpang tindih sudah dihapuskan, dan prosedur yang panjang dipotong. Izin yang biasanya butuh waktu lama, kini sudah digaransi selesai hanya beberapa hari.

Sayangnya, tawaran tersebut tak cukup menarik bagi investor dari China. Ini menimbulkan pertanyaan besar, apa yang menyebabkan. Jangan-jangan reformasi perizinan hanya di atas kertas, di lapangan kenyataan beda?

Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti telah menelurusi alasan 33 perusahaan asing itu tidak berminat ke Indonesia. Salah satunya keberatan dengan perizinan di Indonesia. Untuk masalah wilayah, tenaga kerja dan sebagainya sesuatu yang bisa diukur, bisa ditempatkan ke dalam perhitungan.

Tetapi yang tak bisa diukur investor antara lain soal perizinan, dan selesainya kapan hingga persoalan, pembebasan lahan. Berarti harus ada "revolusi", bukan sekadar reformasi perizinan lagi.

Berdasarkan data, keseluruhan aliran dana asing yang masuk ke Indonesia memang sangat besar. Angkanya mencapai Rp 170 triliun. Namun mayoritas aliran dana asing masuk ke pasar saham dan obligasi. Padahal saat ini ekonomi dalam negeri membutuhkan investasi asing langsung atau Foreign Direct Investment (FDI).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution telah berjanji akan memangkas habis-habisan perizinan dan rekomendasi investasi setelah investor China enggan berinvestasi di Indonesia. Diharapkan janji ini segera direalisasi sebab situasi telah genting. Semua tindakan yang dianggap penting harus dilakukan, meski untuk itu ada yang dikorbankan. (**)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments