Minggu, 20 Sep 2020

Hindari Calon Yang Koruptif

Rabu, 16 September 2020 10:14 WIB
Internet

Ilustrasi

Menjelang Pilkada serentak mulai terungkap permainan-permainan yang melibatkan para pemilik uang. Kalau dalam kasus tanah eks HGU sering muncul keterlibatan "mafia", maka dalam Pilkada yang muncul adalah "cukong". Dua-duanya punya peran penting dalam penyaluran uang untuk mendapatkan sasaran yang diinginkan.

Sebagaimana diberitakan harian ini Senin kemarin, keterlibatan para cukong yang memodali para calon ini membuat hasil dari proses Pilkada ini tidak sehat lagi. Bukan hanya calon terpilih yang dibiayai, tetapi di sebut-sebut 82 persen calon Pilkada dibiayai cukong. Hal ini menurut Menko Polhukam Mahfud Md, disampaikan Nurul Ghufron, salah seorang pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Selama ini dalam proses Pilkada sering terendus penuh dengan cara-cara yang kurang baik yaitu membeli suara rakyat atau "money politic". Sehingga untuk maju menjadi calon kepala daerah harus punya logistik yang kuat. Dimulai sejak mendapatkan rekomendasi partai politik pengusung, hingga proses pemilihan dan pelantikan.

Hal ini bukan lagi hanya gosip yang belum tentu kebenarannya, tetapi disampaikan langsung ke media oleh bakal calon yang harus menyiapkan dana besar kalau mau mendapatkan rekomendasi itu. Seperti diungkapkan Bupati Jember, Faida baru-baru ini, bahwa untuk mendapatkan rekomendasi parpol diperlukan dana miliaran rupiah. Sehingga dia terpaksa memilih jalur independen untuk mencalonkan diri kembali. Padahal semua orang tahu berapa besar gaji seorang bupati yaitu hanya Rp 6 juta per bulan dan tambahan insentif. Bagaimana mau mengembalikan uang yang dikeluarkan untuk mendapatkan rekomendasi itu ?.

Bukan hanya untuk mendapatkan rekomendasi parpol, tetapi untuk bisa bekerja maka tim sukses juga membutuhkan cost besar.

Berbagai strategi dilakukan dalam mengambil hati masyarakat, baik melalui pemberian natura dan uang tunai, bantuan proposal hingga serangan fajar sebelum peserta Pilkada mendatangi tempat pemungutan suara. Selain itu pasangan calon kepala daerah juga harus membiayai saksi-saksinya di TPS hingga KPU. Tentu saja semuanya membutuhkan biaya yang sangat besar. Bahkan sangkin besarnya uang yang bertabur untuk memenangkan Pilkada, sering muncul istilah uang calon tak berseri lagi.

Di sisi lain, bagi rakyat, Pilkada ini merupakan pesta demokrasi 5 tahunan. Sehingga bagi sebagian warga, tak peduli siapa yang akan menjadi kepala daerah (bupati/wali kota), tetapi mereka akan peduli kepada calon yang memberi paling besar.

Jika kondisinya demikian maka hampir pasti pemenangnya adalah calon yang punya logistik kuat atau ada cukong di baliknya.

Sehingga istilah "tidak ada makan siang gratis" akan berlaku setelah calon terpilih menjadi kepala daerah. Mereka tentu saja akan mengembalikan kembali modal yang sudah digunakan dan modal para cukong yang mendukungnya.

Caranya mereka akan melahirkan korupsi kebijakan yang jauh lebih berbahaya dibanding korupsi uang. Kebijakan yang mereka lahirkan akan lebih menguntungkan para pemodalnya, sehingga kepentingan masyarakat jadi terabaikan.

Kondisi demikian tentu saja dapat merusak rakyat dan pemerintahan. Apalagi anak-anak muda yang baru mulai ikut memilih.

Disuguhi dengan uang dan kecurangan, maka secara tidak langsung akan merusak masa depan mereka, khususnya dalam berpolitik.

Dalam kaitan ini maka perlu pendidikan politik bagi masyarakat pemilih agar tidak mudah tergiur money politic. Jangan koruptif, hanya karena uang "seketip" dan "beras segantang" jadi tergiur memilih calon yang koruptif. Karena pemimpin yang koruptif datangnya dari tangan pemilih yang koruptif. Jadi masyarakatlah yang pertama bertanggungjawab atas terpilihnya pemimpin yang koruptif.

Demikian halnya para pimpinan agama, kaum alim ulama, tokoh masyarakat dan tokoh pendidikan diharapkan turut serta memberikan pencerahan dan pendidikan kepada umat sebagai pemilih dan kepada calon agar menghindari money politic. Jangan sampai pimpinan umat dan para tokoh itu pun ikut pula berperilaku koruptif saat Pilkada. (*)

T#gs CalonHindariKoruptif
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments