Senin, 13 Jul 2020

Hari Esok Jangan Lebih Buruk

Jumat, 26 Juni 2020 11:32 WIB
liputan6.com

Ilustrasi

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di sejumlah daerah Indonesia kembali kisruh. Permasalahannya selalu berkutat tentang zonasi yang dianggap merugikan banyak peserta didik, sehingga sampai ada orangtua yang unjuk rasa seperti di DKI Jakarta dan wilayah sekitarnya.

Sementara itu di Sumatera Utara, khususnya Kota Medan, persoalan yang menonjol menyangkut sulitnya mengakses aplikasi pendaftaran lewat daring internet (online). Sampai hari keempat pembukaan pendaftaran kemarin, banyak orangtua dan peserta didik yang stres karena belum bisa mendaftar. Meski bisa dilakukan selama 24 jam, namun belum bisa terdaftar juga. Sehingga banyak orangtua dan calon peserta didik yang mendatangi sekolah.

Sayangnya, di sekolah tak seorang pun yang bisa dijumpai untuk memberi solusi. Sehingga mereka ketakutan kalau kehabisan waktu dan tempat untuk mendaftar. Alasannya, sesuai ketentuan, siapa yang lebih awal mendaftar dialah yang paling berpelung diterima.

Ketika ini dipertanyakan ke Disdik Kota Medan, mereka mengatakan memang tidak memperbolehkan pihak sekolah membuat posko demi menghindari penyebaran Covid-19. Kemudian tentang sulitnya mengakses aplikasi pendafraran, alasannya dikarenakan server komputer penuh. Untuk itu mereka mengharapkan calon peserta didik bersabar karena pendaftaran berlangsung hingga 4 Juli 2020. Di awal pendaftaran semua berlomba mendaftar sehingga server tak mampu menampungnya.

Namun jawaban pihak Disdik ini tidak membuat orangtua dan calon peserta didik merasa puas, karena dianggap belum memberi solusi. Bahkan persoalan zonasi dan lainnya diperkirakan akan menyusul lagi setelah masalah pendaftaran selesai.

Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda, Rabu (24/6) mengatakan, kericuhan PPDB seolah menjadi cerita lama yang terus berulang setiap tahun. Kemendibud bersama Dinas Pendidikan di provinsi maupun kabupaten/kota harusnya menyosialisasikan skema PPDB sejak jauh hari sehingga meminimalkan potensi protes dari calon siswa maupun wali murid. Dikatakan, daerah memang diberikan kewenangan untuk menentukan aturan PPDB berbasis zonasi agar lebih fleksibel. Kendati demikian otoritas daerah tersebut tetap mengacu pada kebijakan PPDB yang ditetapkan oleh Kemendikbud.

Kemendikbud sebenarnya telah memberikan patokan proporsi bagi setiap jalur tersebut yakni jalur domisili diberikan proporsi 50%, jalur afirmasi 15%, jalur perpindahan 5%, dan jalur prestasi (0-30%). "Harusnya aturan dari daerah tetap merujuk pada proporsi tersebut sehingga PPDB tetap dalam koridor aturan nasional meskipun tetap memperhatikan keragaman kondisi daerah,” tegasnya.

Diharapkan agar tiap dinas pendidikan maupun sekolah memberikan ruang klarifikasi seluas-luasnya bagi calon orang tua siswa yang belum memahami aturan PPDB. Apalagi saat ini hampir semua PPDB berbasis online sehingga memunculkan rasa kekhawatiran jika proses penerimaan peserta didik baru dijadikan “mainan” oleh oknum-oknum tertentu.

Memang persoalan PPDB sudah menjadi rutinitas tahunan, sehingga harusnya pemerintah memperhatikan betul agar semakin ke sini persoalannya tidak semakin buruk. Apalagi situasi pandemi Covid-19 saat ini yang sangat sulit, seharusnya bisa cepat diantisipasi segala kemungkinan yang bakal terjadi. Bukan menjadikannya sebagai alasan pembenaran untuk perbuatan yang tidak profesional.

Kita tidak boleh kaku dalam menerapkan aturan. Ketiadaan posko pengaduan atau layanan di sekolah seperti membiarkan masyarakat stres. Orangtua dan calon siswa seolah diabaikan. Layanilah masyarakat dengan sebaik-baiknya. Meski solusi belum didapat, tetapi sudah ada tempat curahan hati dan menghibur diri.

Persoalan hari ini hendaknya jangan lagi jadi persoalan tahun depan. Karena keledai pun tak ingin terposok ke dalam lubang yang sama. Memang berucap tidak semudah mempraktikkan, tetapi alangkah anehnya bila hari esok lebih buruk dari hari kemarin.

Dinas Pendidikan sebagai institusi mendidik generasi bangsa seharusnya memberi teladan intelektual. Sebaiknya di sini ditempatkan orang-orang pilihan yang memang berniat membangun bangsa. Sehingga mampu melahirkan masyarakat terdidik dan menjadi harapan yang baik di masa depan. (***)

T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments