Sabtu, 26 Sep 2020

Fenomena Kotak Kosong dalam Pilkada

Kamis, 17 September 2020 10:05 WIB
Internet

Ilustrasi

Jumlah pasangan calon tunggal pada Pilkada 2020 diperkirakan akan semakin meningkat. Dengan demikian, akan ada banyak pasangan calon kepala daerah yang akan melawan kotak kosong pada pilkada serentak tahun ini.

Perlawanan terhadap kotak kosong ini diperkirakan akan terjadi pada pilkada untuk tingkat kabupaten/kota.

Direktur Eksekutif Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Agustyati mengatakan, meningkatnya fenomena perlawanan terhadap kotak kosong disebabkan oleh persyaratan pencalonan kepala daerah yang semakin sulit. Baik dari jalur perseorangan maupun jalur partai politik.

Berdasarkan catatan, pada 2015 hanya ada tiga pasangan calon tunggal di Indonesia. Pada 2017 jumlahnya meningkat tiga kali lipat, dan pada 2018 ada 16 daerah yang menggelar pilkada dengan pasangan calon tunggal. Pada tahun 2020 ini, Perludem memprediksi, ada 36 daerah yang akan menyelenggarakan pilkada dengan pasangan calon tunggal, terdiri atas 30 kabupaten dan 6 kota.

Sementara itu pada Pilkada Serentak Tahun 2020 di Sumut, ada tiga daerah dengan calon tunggal yang melawan kotak kosong yakni Kabupaten Humbahas, Kota Gunungsitoli dan Kota Pematangsiantar.

Di Humbang Hasundutan (Humbahas) hanya diikuti satu pasang calon bupati dan wakil bupati, yakni pasangan Dosmar Banjarnahor- Oloan Paniaran Nababan yang mendaftar ke Komisi Pemilihan Unum Daerah (KPUD ) Humbahas, Minggu (6/9).

Mereka diusung koalisi 6 parpol yang memiliki kursi di DPRD Humbahas yakni masing-masing PDIP, Golkar, Hanura, NasDem, Gerindra dan Demokrat.

Sementara melihat perolehan kursi partai di DPRD bisa menawarkan empat pasang calon calon untuk dipilih masyarakat
Syarat dukungan konstitusi mengamanatkan bahwa calon kepala daerah yang hendak mengikuti kontestasi pilkada dapat diusung oleh partai politik maupun gabungan partai politik yang membentuk koalisi, serta calon perseorangan. Untuk calon perseorangan, kandidat harus mengumpulkan dukungan minimal 6,5-10 persen dari daftar pemilih tetap pemilu terakhir.

Dukungan itu harus tersebar di lebih dari 50 persen jumlah kabupaten/kota untuk pemilihan gubernur dan lebih dari 50 persen jumlah kecamatan untuk pemilihan bupati/wali kota.

Sedangkan, untuk calon yang maju melalui partai politik atau gabungan partai politik, harus mengantongi ambang batas parlemen 20 persen kursi atau 25 persen suara dari pemilu sebelumnya.

Syarat ini sangat berat, sehingga hanya ada sedikit partai yang bisa melampaui batas tersebut. Akibatnya, parpol pun harus berkoalisi dan dampaknya tidak jarang semua parpol berbondong-bondong mencalonkan satu paslon.

Menanggapi ini, Forum Peduli Demokrasi Kabupaten Humbanghasundutan (Humbahas) mendirikan Posko Relawan Pemenangan Kotak Kosong (PRPKK) di Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Pasar Doloksanggul, Kecamatan Doloksanggul. Posko Kotak Kosong didirikan secara sukarela dan ditargetkan mencapai seribu titik di sepuluh kecamatan yang ada di daerah itu.

Ketua Posko PRPKK Parulian Simamora, Selasa (15/9) sore menjelaskan, posko itu sebagai wadah bagi para relawan pejuang demokrasi baik yang berada di perantauan maupun di bonapasogit untuk memerjuangkan hak demokrasi masyarakat Humbahas yang dinilai telah dirampas oleh elit-elit partai politik.

Menurut dia, pelaksanaan Pilkada Humbahas yang nantinya hanya diikuti calon tunggal dan akan melawan kotak kosong atau kolom kosong merupakan kegagalan proses berdemokrasi dan sangat tidak sehat bagi pendewasaan demokrasi di tengah-tengah masyarakat. Ini sebagai simbol perlawanan rakyat kepada penguasa tirani, yang terkesan menghina dan semena-mena melecehkan kedaulatan rakyat dengan berbagai kekuasaan dan kekayaan yang dimiliki. Tim ini nantinya akan berjuang menyosialisasikan dan memenangkan kotak kosong atau kolom kosong di Pilkada serentak 9 Desember mendatang.

Apabila nantinya kotak kosong yang menang, sesuai aturan, pejabat yang ditunjuk pemerintah pusat yang akan menjalankan pemerintahan di Humbahas. Tentunya berasal dari birokrat yang sudah memahami betul pemerintahan dan tidak tersandera politik dan pendukung maupun tim sukses.

Melihat ini, Perludem mengusulkan agar tidak perlu ada syarat minimal dukungan itu. Dengan demikian, setiap parpol memiliki peluang untuk mengusungkan paslon dan publik punya alternatif pilihan.

Fenomena kotak kosong yang terus meningkat dalam Pilkada sebaiknya diperhatikan serius. Pendapat agar Pilkada dikembalikan ke legislatif (DPRD) juga ada benarnya. Selain pertimbangan biaya yang lebih mahal, waktu dan energi terkuras, dampak pembelajaran demokrasinya juga sangat minim. Namun semua ini terpulang kembali ke masyarakat, manfaatkanlah suara hati untuk mendesak agar terjadi perubahan ke arah lebih baik. (***)
T#gs FenomenaKotak Kosongpilkada
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments