Kamis, 06 Agu 2020

Evaluasi Sistem PPDB Jalur Zonasi

Senin, 06 Juli 2020 11:26 WIB
siedoo.com

Ilustrasi 

Pro-kontra tentang seleksi penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ajaran 2020/2021 di lingkungan Dinas Pendidikan Sumatera Utara (Disdik SU) masih terjadi di masyarakat. Padahal sudah dilakukan pengumuman siapa saja calon siswa yang diterima sebagai siswa baru di sekolah yang diinginkan.

Masalahnya, banyak orangtua dan calon siswa yang tak lulus protes terkait jalur zonasi. Mereka tak terima karena kalah dengan siswa yang mendaftar dengan menggunakan surat keterangan domisili (SKD) dari lurah.

Hal ini terjadi hampir di semua sekolah di Kota Medan, terutama di sekolah-sekolah yang dianggap favorit. Protes para orangtua dan calon siswa tak lulus itu karena menganggap jalur zonasi pada PPDB kali ini sungguh tak adil. Mereka yang lokasi rumahnya tidak begitu jauh dengan sekolah dinyatakan tak lulus. Sementara calon siswa yang tidak tinggal di kawasan itu, atau sangat jauh dari lokasi sekolah, dinyatakan lulus, karena memiliki SKD dari lurah.

Di sini kita mencontohkannya dengan salah satu sekolah di Kota Medan. Seperti dikatakan Kepala SMAN 7 Medan, Masri Lubis. Pihaknya menemukan sejumlah peserta yang lulus jalur zonasi memiliki kartu keluarga (KK) dari luar kota, tetapi memiliki surat keterangan domisili (SKD) yang dekat dengan sekolah. Namun dikatakannya, sepanjang memenuhi syarat secara petunjuk teknis (juknis), tidak berhak pihak sekolah mencurigai, karena secara administratif dapat diterima.

"Untuk jalur zonasi kita terima 209 siswa. Kita akui ada beberapa siswa kita yang lulus punya KK luar Medan dengan menggunakan SKD, dan ada pula yang domisili di Medan menggunakan SKD agar dekat dengan SMAN 7," kata Masri kepada SIB di Medan, Jumat (3/7).

Tidak ada yang salah dari pernyataan Kepala SMAN 7 Medan ini, karena memang sudah menerapkan juknis PPDB. Lalu kenapa banyak yang protes? Tentu ada rasa ketidak-adilan di dalamnya, dan pihak terkait harus mencari solusi permasalahannya.

Sama seperti kebijakan-kebijakan yang lain, selalu dibuat sebaik mungkin agar bisa memenuhi kebutuhan yang tepat bagi masyarakat. Namun adakalanya kebijakan itu membuat peluang pihak tertentu untuk melakukan tindakan sesuatu demi mendapatkan kebutuhan yang diinginkannya. Padahal tindakan itu terkadang bisa menyingkirkan pihak lain yang memang lebih berhak menerima kebutuhan itu.

Di sini surat keterangan domisili (SKD) sepertinya jadi biang kerok permasalahan. Karena bisa saja pihak tertentu membuat itu hanya untuk meluluskan anaknya ke sekolah yang diinginkan. Membuat SKD tentu bukan kewenangan Disdik dan pihak sekolah pun tak berwenang menyelidikinya, sepanjang surat itu sah keluar dari lurah. Namun apakah kita bisa menjamin SKD dibuat dengan benar dan sejujur-jujurnya?

Kecurangan bisa saja dilakukan dengan berbagai cara. Apalagi SKD hanya selembar kertas berisi pernyataan sepihak. Sehingga seharusnya ada ketentuan-ketentuan lain yang bisa menguji kebenaran SKD dan dikeluarkan kepada pihak yang tepat. Jangan terlalu mudah mengeluarkan SKD, tanpa memikirkan para pihak yang dirugikan, yakni siswa yang benar-benar dekat dengan sekolah.

Dalam masalah kali ini tak ada kata terlambat. Aparat penegak hukum harus turun tangan menyelidiki apakah ada kecurangan dalam pengurusan SKD di kelurahan. Bisa dimulai dengan mengambil data di sekolah. Kalau pihak berwenang mau turun, pasti ada jalan penyelesaian masalah.

Kalau ada kecurangan, siswa yang menggunakan SKD, kelulusannya bisa dianulir. Bahkan bisa diberikan tindakan hukum. Begitu juga dengan oknum aparat kelurahan, diberi sanksi tegas agar menjadi efek jera bagi aparat yang lain.

Bila SKD dikeluarkan dengan benar, tentu bisa jadi sebuah klarifikasi agar tidak menimbulkan kecurigaan di masyarakat.

Permasalahan ini bisa jadi bahan evaluasi Disdik Sumut untuk mengambil kebijakan pada PPDB tahun depan. Berkoordinasi dengan institusi lain harus dilakukan untuk menghindari adanya kecurangan.

Bagi masyarakat, khususnya para orangtua dan calon siswa, berlakulah dengan jujur untuk bisa memasuki sekolah baru. Karena kejujuran merupakan bagian terpenting dari pendidikan itu sendiri. Bila tak jujur dari awal, pendidikan yang diraih hanya sekadar formalitas belaka. (***)

T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments