Jumat, 05 Jun 2020
PDIPSergai Lebaran

Etiskah Pejabat Jadi Jurkam?

Sabtu, 15 Maret 2014 17:04 WIB
Masa kampanye akan segera dimulai. Kampanye yang merupakan bagian dari Pemilu didesain untuk mengkomunikasikan apa nyang jadi program partai pada masyarakat. Parpol akan membujuk massa untuk memilihnya. Untuk membakar semangat  massa maka juru kampanye selalu diharapkan  adalah orator ulung yang punya kemampuan berorasi di depan publik.

Untuk menarik minat massa, maka juru kampanye selalu diusahakan tokoh Populer. Bahkan artis seringkali diundang untuk menghibur massa. Kampanye menjadi tempat keramaian dengan berbagai ornamen partai yang menghias.  Siapa  jadi juru kampanye (jurkam) yang dimasukkan oleh parpol menjadi sorotan publik karena banyak pejabat publik yang jadi jurkam, mulai dari bupati/ walikota, gubernur, menteri, sampai presiden. Mereka adalah pejabat publik yang merupakan milik semua masyarakat.

Memang kelemahan mendasar dari sistem politik kita, tidak ada larangan dalam UU Pemilu pejabat publik dilarang ikut juru kampanye. Secara administratif tinggal mengurus cuti dan sudah bisa jadi jurkam yang akan mendongkrak citra dari partai politik. Ketika pejabat publik yang menurut pendapat dan pandangan publik adalah milik semua masyarakat, apakah etis si pejabat publik itu jadi jurkam?

Memang menjawab masalah ini sangat pelik. Namanya pejabat publik harus mengayomi, bahkan melindungi siapa saja karena dia merupakan milik masyarakat secara utuh. Menghindari berbagai penyimpangan, seperti penggunaan fasilitas negara tidak mungkin terelakkan. Semua pejabat publik pasti menggunakan fasilitas negara. Mulai dari anggaran, mobil dinas, dan lain sebagainya. Sekalipun pejabat publik mengklaim bahwa dia tidak menggunakan fasilitas negara, hanyalah  basa-basi.

Ke depannya, regulasi mengenai Pemilu kita harus tegas dalam mengatur siapa yang jadi  jurkam. Intinya, harus ada aturan yang tegas bahwa pejabat publik tidak bisa jadi jurkam. Sekalipun dia berasal dari parpol X atau Y, tetapi karena sudah jadi pejabat publik maka dia harus memposisikan diri sebagai milik semua golongan. Dengan demikian pejabat publik punya tanggung jawab moral mensukseskan Pemilu dengan berjiwa besar tanpa melihat siapa yang jadi pemenang.

 Si parpol pun harus menyadari jika kadernya telah jadi pejabat publik dia harus iklas bahwa kadernya sudah jadi milik semua orang. Dengan demikian akan tercipta tatanan politik yang proporsional dan sehat. Secara sistem ini yang mau kita ciptakan. Tinggal lagi, apakah parpol mau melakukan hal seperti ini?   DPR sebagai pembuat UU Pemilu kedepannya mau membatasi jurkamnya dengan tidak memberikan kesempatan kepada pejabat publik atas dasar bahwa pejabat publik itu merupakan milik semua orang.

Tatanan politik yang beradab, luhur hanya lahir jika kita semua dasar menempatkan kepentingan yang lebih besar daripada kepentingan sesaat atas nama segelintir orang atau organisasinya. Penempatan diri sebagai pejabat publik yang milik semua orang selama ini sangat sulit dilakukan. Untuk itu, saatnya kita mendorong agar pejabat publik yang telah dipilih oleh rakyat menempatkan dirinya sebagai milik semua orang.

Parpol sendiri pun harus menyadari ini agar jangan terjadi konflik kepentingan yang bisa membuat situasi makin runyam. Orang bijak bilang, segala sesuatu harus pada tempatnya dan pada waktunya. Pejabat publik pun harus menempatkan dirinya sebagai milik masyarakat atau milik semua orang. Etika politik sudah saatnya harus dibangun dalam bentuk “action langsung” sebagai upaya konsolidasi demokrasi yang modern dan bermartabat di negara ini.  (#)


Simak juga berita lainnya di Harian Umum Sinar Indonesia Baru (SIB) edisi 15 Maret 2014. Atau akses melalui http://epaper.hariansib.co/ yang di up-date setiap hari pukul 13.00 WIB.




   

T#gs Pejabat
LebaranDPRDTebing
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments