Kamis, 21 Nov 2019

Tajuk

Desa "Hantu" Jadi Momen Evaluasi

redaksi Jumat, 08 November 2019 15:12 WIB
kompasiana.com
Ilustrasi
Desa "hantu" mendadak menjadi viral di mana-mana. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati yang pertama mengungkapnya secara terbuka ke publik saat melaporkan evaluasi kinerja APBN Tahun Anggaran 2019 di Komisi XI DPR, Jakarta, Senin lalu. Dia mengaku menemukan ada penerima dana desa fiktif pada laporan dana desa.

Sebutan desa "hantu" bukan karena yang menghuni desa tersebut terdiri dari makhluk gaib. Desa "hantu" merupakan desa fiktif yang menerima dana dari pusat. Desa ini berupa wilayah tanpa penduduk, namun dicatat dan didaftarkan pemerintah daerah demi mendapatkan anggaran dana desa.

Adanya dana desa memang sangat menggoda sebab jumlahnya sangat besar. Pemerintah menyalurkan dana desa sejak 2015. Jumlahnya terus bertambah dan sudah mencapai ratusan triliun rupiah.

Tahun ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengalokasikan anggaran dana desa sebesar Rp70 triliun. Dana ini dibagikan ke 74.597 desa yang tersebar di 514 kabupaten kota. Setiap desa, rata-rata mendapatkan anggaran sekitar Rp900 juta.

Presiden Joko Widodo sudah memerintahkan pengejaran terhadap siapapun pelaku atau oknum hingga tertangkap terkait dugaan adanya desa fiktif atau desa "hantu" yang dibentuk untuk memperoleh kucuran dana desa. Dia mengakui memang tidak mudah mengelola begitu banyak desa di Indonesia. Sesuai data 514 kabupaten/kota dan 74.800 desa yang perlu energi besar mengurus dan mengawasinya.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian langsung merespons dengan menurunkan tim untuk mengecek keberadaan desa fiktif tersebut. Diduga desa hantu dimaksud terdapat di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra). Tim Kemendagri melakukan pengusutan bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Sultra dan kepolisian daerah setempat. Ada empat desa penerima dana desa di provinsi ini yang ditengarai fiktif.

Kasus desa " hantu ini sebenarnya sudah diproses secara hukum. Polisi dibantu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah bergerak melakukan penyelidikan dan kini masuk penyidikan. Perkara yang ditangani tersebut adalah dugaan tindak pidana korupsi membentuk atau mendefinitifkan desa-desa yang tidak sesuai prosedur dengan menggunakan dokumen yang tidak sah, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara atau daerah atas Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dikelola beberapa desa.

Diduga ada 34 desa yang bermasalah, tiga desa di antaranya fiktif, sedangkan 31 desa lainnya ada akan tetapi surat keputusan pembentukannya dibuat dengan tanggal mundur. Koordinasi antarlembaga, yakni Kemenkeu, Kemendagri, pemerintah daerah, kepolisian dan KPK sangat penting untuk segera mengungkap kasus ini. Jika memang terbukti, para pelaku penyelewengan harus ditindak tegas. Ini sekaligus memberi pesan kepada pemerintah di daerah lain untuk tidak bermain-main dengan dana desa yang diperoleh melalui pajak rakyat.

Dana desa ada untuk kesejahteraan masyarakat desa, bukan untuk dimanipulasi. Kasus ini mesti menjadi momen evaluasi bagi lembaga terkait agar memperketat pengawasan dana desa sehingga tidak mudah disalahgunakan. Pelibatan aparat hukum ternyata belum maksimal dan masih ada desa "hantu".
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments