Sabtu, 11 Jul 2020

Fokus

Derita Rakyat

Minggu, 14 September 2014 10:43 WIB
Akhirnya-  pemerintah memutuskan untuk menaikkan harga gas elpiji 12 kg. Di tingkat agen, diperkirakan harganya akan mencapai Rp. 115.000 per tabungnya, di mana sebelumnya kurang dari Rp. 100.000. Migrasi masyarakat ke tabung ukuran 3 kg diperkirakan tidak akan mempengaruhi stok nasional.

Menurut Pertamina, harga per kg tabung gas elipiji tersebut masih di bawah harga keekonomiannya sebesar Rp. 12.000 per kg nya. Saat ini, dengan kenaikan harga yang baru, harga per kg elpiji "hanya" sekitar Rp. 7.500.

Masyarakat patut terkejut. Sebelumnya persis tanggal 1 September 2014, pemerintah memberikan kejutan kenaikan tarif dasar listrik (TDL) yang untuk kesekian kalinya naik. Namun keterkejutan masyarakat pastilah belum akan selesia. Menyusul, pekan depan tarif penyeberangan utama akan naik pula senilai rata-rata 8 persen. Pelabuhan Merak-Bakauheni, misalnya akan melayani kebutuhan transportasi dengan tarif baru.

Kelihatannya pemerintah ini memang ingin mengurangi defisit ekonomi dengan cara secara perlahan menaikkan harga-harga.

Terbukti, dengan cara itu, pemerintah di awalnya memang tidak pernah memberitahukan kepada masyarakat, kecuali TDL. Maka persoalannya terletak pada transparansi.

Mengapa kita merujuk kepada transparansi? Benar bahwa kemungkinan kenaikan harga tidak bisa dicegah.

Tetapi rincian harga tersebut perlu diketahui oleh masyarakat. Salah satu yang mencengangkan kita misalnya adalah ternyata biaya rapat pemerintah sangat luar biasa. Mencapai Rp. 18 triliun dalam APBN tahun depan! Fantastis karena kerugian yang akan dihemat oleh Pertamina dengan kenaikan harga gas elpiji ternyata hanya menyumbang sekitar Rp. 1 triliun saja. Bayangkan betapa besar beban masyarakat yang bisa hilang hanya dengan menghemat anggaran rapat sebesar Rp. 1 triliun saja.

Masyarakat wajar mengeluh bahwa selama ini tidak pantaslah pemerintah memberikan dalih bahwa perusahaan skala besar semisal Pertamina justru merugi. Masyarakat ingin tahu apakah kerugian ini terjadi karena memang rugi atas alasan bisnis semata atau karena memang salah urus.

Harus kita mengerti bahwa pukulan demi pukulan kepada masyarakat dalam bentuk kenaikan harga akan berimbas kepada inflasi.

Kenaikan harga elpiji akan menyebabkan masyarakat yang memiliki uang akan mencari elpiji ukuran 3 kg yang sejatinya diberikan kepada masyarakat miskin.

 Maka bisa ditebak jika kemudian akan terjadi kelangkaan yang berujung kepada kenaikan komoditas pada unit usaha skala kecil yang diproduksi oleh masyarakat kecil tadi. Lagi-lagi mereka juga akan mengalami kerugian karena sumber keuangan mereka akan menjadi lebih sulit.

Menaikan harga memang akan menimbulkan efek domino. Maka bisa ditebak bahwa masyarakat yang paling menderita pastilah masyarakat miskin.

Dan ini sering tidak diantisipasi oleh pemerintah. Di atas kertas, janji pemerintah memang amat manis. Tetapi kenyataan lapangan menunjukkan sebaliknya.

Ambil contoh kebijakan yang kemudian dibatalkan, yaitu pencabutan subsidi solar.

Bukannya memberikan jaminan kepada nelayan, justru pemerintah menghadapi antrian yang luar biasa dimana-mana.

 Belakangan, pemerintan kemudian membatalkan pencabutan tersebut kecuali penjualan di jalan tol yang tetap dilarang.

Inilah pemerintah yang lemah dalam praktiknya. Kendala dan persoalan kita selalu di situ.

Para menteri hanya sibuk berjanji dan merasa semua urusan beres.

Di tingkat pelaksanaan tidak ada yang menjamin bahwa kebijakan tersebut sesuai dengan harapan.

 Maka amburadullah hasilnya. Masyarakat hanya bisa berharap pemerintahan baru bisa memberikan hal yang berbeda (***)

T#gs
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments