Rabu, 23 Sep 2020

TAJUK RENCANA

Dampak Penundaan Tahapan Pilkada

redaksisib Senin, 23 Maret 2020 10:33 WIB
media indonesia

Ilustrasi

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menerbitkan surat keputusan penundaan tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020, bernomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/111/2020 yang ditandatangani Ketua KPU Arief Budiman pada 21 Maret 2020. Langkah ini diambil menyusul perkembangan penyebaran virus Corona.

Ada empat tahapan Pilkada yang ditunda pelaksanaannya. Pertama, pelantikan panitia pemungutan suara (PPS) dan masa kerja PPS. Kedua, verifikasi syarat dukungan calon kepala daerah perseorangan. Ketiga, pembentukan petugas pemutakhiran data pemilih, dan terakhir adalah tahapan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memahami keputusan yang diambil KPU. Keputusan tersebut dinilai telah didasari situasi saat ini dengan merebaknya wabah virus Corona. Mereka akan segera berkoordinasi dengan KPU untuk antisipasi penyelenggaraan Pilkada serentak 2020.

Perkembangan terkini sampai bulan Juli 2020 akan terus dipantau.Kalau sampai batas itu kondisi belum membaik, penundaan tahapan Pilkada 2020 harus dilakukan lewat perubahan Undang-undang dengan persetujuan DPR RI. Bahkan jika perlu, karena sifatnya mendesak, Presiden bisa menerbitkan Perppu.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)memertanyakan proses tahapan Pilkada 2020 jika terdapat penundaan sejumlah tahapan Pilkada. Proses Pilkada merupakan proses yang saling berkesinambungan. Misalnya, tidak adanya panitia pemungutan suara (PPS) maka tidak ada verifikasi calon perseorangan.

Padahal saat ini terdapat 147 calon perseorangan yang sedang menunggu verifikasi. Kemudian, belum adanya pencocokan dan penelitian (Coklit) data pemilih maka belum bisa diketahui data pemilih yang pasti. Dari coklit, baru diketahui berapa jumlah pemilih dan kertas suara yang harus dicetak. Bawaslu sepakat dengan Kemendagri, apabila penundaan menyebabkan bergesernya hari H pemilihan, maka harus melalui perubahan UU.

Penundaan beberapa tahapan tentu saja akan memengaruhi proses Pilkada itu sendiri. Beberapa kandidat yang sedang bersiap-siap akan memerlukan tambahan energi. Sebab tim yang sudah telanjur dibentuk dan masa sosialisasi akan lebih lama.

Bisa disimak pendapat Lembaga survei Surabaya Consulting Group (SCG) yang menilai keputusan KPU menunda tahapan Pilkada Serentak 2020 berpengaruh terhadap elektabilitas calon kepala daerah. Bagi kandidat yang telah melakukan deklarasi pencalonan, penundaan ini akan menambah panjang waktu kampanye dan akan memengaruhi semakin besarnya biaya kampanye yang dikeluarkan. Penurunan volume kampanye akan membuat elektabilitas melemah.

Kita memahami penundaan tahapan Pilkada ini. Sebab wabah virus corona merupakan masalah global. Untuk sementara, mari fokus membantu pemerintah menangani wabah ini agar tak semakin meluas. Imbauan mengurangi aktivitas di luar dan menghindari pertemuan melibatkan banyak ornang, harus dipatuhi.(**)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments