Jumat, 19 Jul 2019

Calon Anggota BPK yang Profesional dan Tak Tercela

admin Jumat, 05 Juli 2019 11:38 WIB
Pendaftaran calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 2019-2024 telah resmi ditutup. Panitia bentukan Komisi Keuangan DPR mencatat ada 64 orang yang bakal berebut 5 dari 9 kursi anggota BPK yang habis masa jabatannya pada tahun ini. Dari seluruh kandidat, ternyata ada 12 kader partai politik.

Nama politikus yang mendaftar itu antara lain Wakil Ketua Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf, politikus PPP Akhmad Muqowam, politikus Partai Gerindra Pius Lustrilanang, dan politikus PAN Tjatur Sapto Edy. Selain itu ada pula politikus Gerindra Ferry Juliantono dan politikus PKB yang juga Dubes RI di Malaysia Rusdi Kirana. Namun, Ferry dan Rusdi belakangan memutuskan mundur dari mengikuti seleksi calon tersebut.

Dua anggota BPK petahana yang ikut kembali mendaftar adalah Harry Azhar Azis dan Achsanul Qosasi. Dua orang itu pun diketahui dulunya pernah berkecimpung di dunia politik yaitu Harry bernaung di Golkar, sementara Achsanul di Demokrat. Dari fenomena ini, tampak jelas posisi anggota BPK ternyata sangat menarik bagi politisi.

BPK memang merupakan salah satu lembaga negara yang bergengsi. Mereka memiliki kewenangan memeriksa keuangan negara, dari pusat ke daerah. Temuan institusi ini bisa menyeret seorang pejabat ke ranah pidana, secara langsung maupun tidak langsung.

Sebagai pemeriksa keuangan, BPK harus bekerja independen dan profesional. Objek pemeriksaan tidak terbatas lembaga pemerintah saja, tetapi siapa saja yang menggunakan uang negara. Dalam tugas tersebut, tidak tertutup kemungkinan akan bersentuhan dengan politisi, yang mungkin masih ada kaitan partai.

Selain itu, pencalonan anggota BPK berproses di DPR RI. Parlemen merupakan lembaga politik dan semua anggotanya adalah politisi. Konflik kepentingan bisa saja terjadi ketika yang mencalonkan diri adalah seorang politisi.

Sebenarnya tak ada aturan yang melarang politisi melamar menjadi anggota BPK. Asal memenuhi syarat yang ditentukan, afiliasi parpol tak jadi masalah. Jika ingin semua profesional nonpartai berarti harus ada dulu revisi UU.

Meski belum ada larangan, diharapkan anggota BPK yang dipilih adalah orang yang profesional dan berintegritas. Boleh saja dari latar belakang partai, asal memang memenuhi syarat dan lolos dari uji publik. Rekam jejaknya mesti terang benderang dan tak tercela.

DPR yang melakukan uji kelayakan tak boleh goyah hanya karena pelamar satu partainya. Proses mesti transparan dan bila perlu disiarkan langsung di media massa. Jadi semua rakyat bisa mengawal proses seleksi hingga dilantik menjadi anggota BPK.(**)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments