Jumat, 10 Jul 2020

Blanko dan Layanan Daring Adminduk

Tajuk
redaksi Senin, 13 Januari 2020 11:40 WIB
slideplayer.info
Ilustrasi Administrasi kependudukan

Harian SIB kemarin menyiarkan tentang rencana Pemko Medan menyelenggarakan pelayanan administrasi kependudukan secara online (daring). Ini merupakan amanat Permendagri 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan (Adminduk) secara daring. Dalam aturan itu disebutkan, penandatanganan secara manual dalam dokumen kependudukan berakhir pada 31 Desember 2019.

Paling tidak, ada dua poin yang menjadi latar belakang layanan adminduk secara daring. Pertama, untuk membangun tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien perlu mengembangkan sistem pelayanan adminduk yang baru. Kedua, sistem pelayanan Adminduk perlu dilakukan dengan cara yang lebih mudah dan cepat kepada masyarakat dengan menerapkan mekanisme pelayanan secara daring.

Ombudsman RI Perwakilan Sumut mencatat layanan Adminduk masuk lima besar kasus yang paling banyak dilaporkan. Persoalan ini sebenarnya bukan hanya di daerah ini (Medan-red). Selain dinilai lambat, masih ditemukan ada calo, baik melibatkan orang "dalam" maupun orang "luar".

Presiden Jokowi sendiri memberi perhatian serius pada layanan Adminduk ini. Sebagai mantan Wali Kota Solo dan Gubernur DKI, dia mengerti kebutuhan masyarakat atas dokumen kependudukan. Itu sebabnya dalam instruksinya, Jokowi meminta ada batas waktu yang jelas tentang kapan selesai Adminduk yang diurus warga.

Hingga kini persoalan blanko e-KTP masih menjadi momok. Banyak warga terpaksa menggunakan surat keterangan (Suket) atau yang dikenal dengan sebutan resi. Pemerintah daerah sering berkelit, penyediaan blanko merupakan tanggung-jawab pusat.

Sangat mengherankan persoalan ini berlanjut selama bertahun-tahun. Kemendagri diharapkan memberi penjelasan apa sebenarnya yang terjadi? Jika pusat kesulitan karena terlalu banyak, mengapa kewenangan itu tidak didistribusikan ke provinsi?

Kita mengapresiasi layanan daring Adminduk ini. Tujuannya agar memotong antrean dan memudahkan warga dalam urusannya, mungkin akan tercapai. Tetapi jika tetap menunggu terbit dokumen kependudukan dengan alasan tak ada blanko, tetap saja tak ada perubahan.

Itu sebabnya layanan daring tidak akan terlalu berdampak jika perbaikan layanan tidak dilakukan dari hulu ke hilir. Misalnya, bagaimana kesiapan server komputer instansi pengelola. Lalu kapan batas waktu terbitnya suatu dokumen.

Memang terlalu dini untuk menilai berhasil tidaknya layanan Adminduk daring ini. Namun tanpa persiapan yang matang dan adanya jaminan ketersediaan bahan baku, maka sehebat apapun sistem, tetap akan gagal. Pemko Medan harus bersiap dengan segala kemungkinan dan tidak akan berdalih lagi manakala ada masalah kelak. (**)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments