Selasa, 11 Agu 2020

Berikan Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin

Senin, 20 Juli 2020 11:40 WIB
Bobi Bani/JawaPos.com

Ilustrasi Pelayanan kesehatan 

Kesehatan dan pendidikan merupakan kebutuhan yang sangat urgen bagi masyarakat, di samping kebutuhan pangan, sandang dan papan. Sehingga bagi masyarakat miskin yang dinilai tidak mampu membiayai kesehatannya, maka pemerintah wajib untuk menanggulanginya. Bukan malah menelantarkannya tanpa jaminan kesehatan.

Kelihatannya demikianlah yang bakal dialami 240.177 jiwa masyarakat Sumut yang selama ini pemegang kartu PBI (Penerima Bantuan Iuran) BPJS Kesehatan tetapi baru-baru ini dinonaktifkan Dinas Kesehatan Pemprovsu. Biang keladinya adalah kenaikan iuran BPJS Kesehatan dari Rp 23.000 menjadi Rp 42.000 per kepala. Akibatnya anggaran untuk PBI APBD 2020 Sumut tak cukup lagi membiayai 400-an ribu peserta selama ini, sehingga jumlah peserta terpaksa dikurangi sampai 240.177 jiwa.

Anehnya, sesuai informasi yang sudah tersebar lewat pemberitaan media, penonaktifan peserta PBI itu tanpa pemberitahuan kepada Komisi E DPRD SU yang membidangi masalah kesehatan itu. Sehingga DPRD SU sangat kecewa dan meminta Pemprovsu membatalkan kebijakan yang tidak memprioritaskan rakyat miskin itu. Padahal kalau Pemprov Sumut menganggap kesehatan rakyat miskin itu penting maka menurut anggota dewan, masih cukup waktu untuk memasukkan anggarannya di P APBD 2020 Sumut.

Alasan anggaran yang ada tersita untuk menangani dampak Covid-19 sehingga mengabaikan 240 ribu lebih warga miskin sepertinya kurang masuk akal. Apalagi refocusing tahap kedua belum diputuskan, meskipun diperkirakan mencapai Rp500-an miliar juga. Seharusnya anggaran untuk PBI ini bisa dialokasikan melalui refocusing anggaran tahap II.

Karena justru di saat pandemi Covid inilah masyarakat miskin itu memerlukan jaminan kesehatan lewat BPJS yang iurannya ditanggung pemerintah. Tetapi sepertinya Pemprovsu kurang mempertimbangkan alasan tersebut dan tetap memutuskan menonaktifkan kepesertaan mereka.

Padahal banyak proyek-proyek dan pembayaran ganti rugi lahan yang dinilai kurang urgen yang seharusnya bisa direfocusing untuk memenuhi anggaran PBI BPJS Kesehatan itu. Tetapi alasannya proyek itu sudah kadung ditenderkan dan ganti rugi lahan itu sudah kadung dibayarkan, sehingga tidak bisa lagi direfocusing.

Masyarakat tentu tetap berharap DPRD SU memperjuangkan agar pembayaran PBI BPJS Kesehatan ini tetap ditanggulangi pemerintah. Jika Pemprov Sumut tetap pada pendiriannya, maka sebaiknya pemerintah kabupaten lah yang mengambil alih pembayaran itu sesuai dengan domisili masyarakat peserta yang diabaikan Pemprov Sumut itu.

Langkah cepat sudah dilakukan Pemkab Deliserdang yang mengambilalih tanggungjawab bagi 29.290 orang warganya yang selama ini PBI BPJS Kesehatannya dibiayai dari APBD Sumut. Kita patut mengapresiasi kebijakan Pemkab Deliserdang yang tidak mau menelantarkan rakyatnya dalam bidang kesehatan ini. Untuk menanggulanginya, Pemkab sudah menampungnya di PAPBD 2020. Suatu langkah antisipatif yang patut mendapat apresiasi.

Bagaimana dengan pemerintah kabupaten lainnya ?. Secara rinci belum diketahui sebaran masyarakat yang tidak mendapat pembayaran PBI BPJS Kesehatan itu. Namun diharapkan Pemkab lainnya juga mengambil sikap yang sama seperti Deliserdang. Sehingga masyarakat yang sangat membutuhkan jaminan kesehatan BPJS itu jangan sampai terabaikan.

Mereka sudah kesulitan ekonomi di masa Covid-19 ini, jangan pula masalah kesehatannya terabaikan. Namun bagi masyarakat yang sudah mampu membayar iuran BPJS Kesehatannya maka tidak perlu harus menunggu-nunggu pemerintah lagi. Jadilah sebagai peserta mandiri. Biarlah iuran dari pemerintah disalurkan kepada masyarakat yang lebih berhak mendapatkannya. Sehingga semua masyarakat tidak mampu dapat memperoleh jaminan kesehatan dari BPJS.(*)

T#gs Berikan JaminanKesehatan Masyarakatmiskin
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments