Selasa, 11 Agu 2020

TAJUK RENCANA

Bedah Rumah Harus Tepat Sasaran

redaksisib Senin, 27 Juli 2020 10:21 WIB
dermaji.desa.id

Ilustrasi

Penyaluran bantuan pemerintah kelihatannya masih perlu diawasi ketat, karena dilaporkan masih banyak yang bermasalah.

Masalahnya pun bermacam-macam, ada yang penerimanya tidak tepat sasaran dan ada pula yang bantuannya tidak sampai secara utuh.

Sesuai dengan sumber dan bentuk bantuan, maka penerimanya pun ada yang tumpang tindih sehingga ada yang gak layak tapi menerima double, sebaliknya yang layak menerima malah tidak menerima. Ini diakibatkan instansi yang mengusulkannya juga tidak jujur dan sering KKN.

Baru-baru ini bukan hanya penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat terdampak Covid-19 saja yang dilaporkan banyak bermasalah di Sumut. Tetapi ditemukan juga bantuan bedah rumah kepada masyarakat miskin yang tempat tinggalnya tidak layak huni tidak tepat sasaran. Yang menemukan pun adalah Anggota DPRD SU saat kunjungan kerja baru-baru ini ke Tapanuli Utara.

Sebagaimana diberitakan belum lama ini, anggota DPRD SU menemukan adanya bantuan bedah rumah di Taput yang tidak tepat sasaran. Bantuan itu seyogianya ditujukan untuk keluarga yang tidak mampu, namun yang mendapatkan bantuan itu justru keluarga yang mampu dan memiliki usaha pula. Meskipun hal itu dibantah kepala desanya, tetapi indikasi tidak tepat sasaran ini memang dikabarkan banyak juga ditemukan di daerah lainnya.

Padahal sesuai Peraturan Menteri PUPR Nomor 07/PRT/M/2018, program bedah rumah itu adalah bantuan pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Tujuannya untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah, beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum.

Kriteria rumah dan penghuni yang mendapatkan bedah rumah itu juga sudah dirinci dengan jelas dalam peraruran menteri tersebut. Sehingga sangat mengecewakan kalau sampai bantuan bedah rumah ini justru didapatkan keluarga yang mampu. Sehingga timbul pertanyaan dalam benak kita, apakah masyarakat sudah kehilangan hati nurani sehingga tega menerima bedah rumah yang seharusnya milik saudaranya yang tergolong keluarga miskin?.

Sebagaimana diketahui, Kementerian PUPR setiap tahun menargetkan bedah rumah sebanyak 200.000 unit di seluruh Indonesia. Pada tahun 2020 ini sudah dialokasikan dari APBN Rp.4,69 triliun untuk membiayai bedah rumah 220.000 unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni). Tersebar di 579 lokasi di 33 propinsi, termasuk Sumatera Utara.

Di samping manfaat memperbaiki rumah tak layak huni, program bedah rumah ini juga sekaligus menyediakan lapangan kerja di masa pandemi Covid-19 ini. Hitung-hitungannya, untuk mengerjakan bedah rumah 220.000 unit bakal menyerap 231.186 tenaga kerja setempat. Sehingga sangat menolong bagi pekerja yang kena PHK sebagai dampak pandemi ini. Hal ini juga sekaligus menjadi salah satu jalan keluar mengatasi meningkatnya jumlah angka pengangguran.

Sejauh ini belum diketahui berapa unit rumah tak layak huni di Sumut yang akan mendapat bantuan bedah rumah pada tahun 2020. Namun kita patut bersyukur bahwa setiap tahun Sumut mendapat alokasi bantuan bedah rumah sejumlah 10.000 unit lebih. Sebagai gambaran, tahun 2019 ada 11.912 rumah tidak layak huni di Sumut yang mendapat bantuan program bedah rumah. Rinciannya, 610 unit dibiayai APBD Sumut, 11.127 unit dibiayai APBN, dan 175 unit bantuan pengembang perumahan (REI dan APERSI).

Melihat jumlah rumah yang tak layak huni ini kita juga sangat prihatin. Data terakhir tahun 2017 masih ada 192.000 unit rumah tak layak huni di Sumut. Kalau kemampuan bedah rumah dari pemerintah hanya rata-rata 10.000 unit per tahun maka diperlukan waktu 19 tahun lagi untuk membedahnya, suatu jangka waktu yang lama. Untuk mempercepat maka bedah rumah ini perlu menjadi program prioritas.

Sumut diharapkan jangan hanya menunggu pemerintah pusat, tetapi Pemprov Sumut dan DPRD SU perlu membuat terobosan baru agar rumah tersebut dapat segera dibedah. Di samping anggaran APBD, bisa saja dengan memfasilitasi pemilik rumah mendapatkan kredit murah dari perbankan atau mendesak BUMN/BUMD dan perusahaan besar di Sumut untuk mengalokasikan dana CSR-nya membantu perbaikan rumah tak layak huni ini.

Pemprov Sumut harusnya kreatif untuk mensejahterakan dan membantu masyarakat. Jika bedah rumah ini berhasil dalam masa pemerintahan Gubernur Sumut saat ini, maka sejarah akan mencatat masa kepemimpinan mereka berhasil memberikan rumah layak huni bagi masyarakat miskin. Kepercayaan masyarakat ini tentu saja akan berlanjut di masa-masa pemilihan gubernur berikutnya. (*)
T#gs bedah rumahtajuk rencana
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments