Minggu, 21 Apr 2019

Banyak Mata yang Awasi Pemilu

admin Selasa, 15 Januari 2019 14:45 WIB
Publik sedang ramai membicarakan ancaman pasangan Prabowo dan Sandi akan mundur dari kontestasi pemilihan presiden 2019. Alasannya karena adanya berbagai potensi kecurangan, antara lain dibolehkannya penyandang disabilitas mental untuk memberikan suaranya.

Pemilu memiliki rezim tersendiri dan bukan pemerintah yang secara langsung mengurusinya. Ada Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pelaksana yang diatur dalam UU. Gerak-gerik KPU diawasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Kedua institusi ini berjenjang hingga ke kabupaten kota.

Aturan tentang Pemilu dibuat tersendiri. Ada UU yang mengatur, yang kemudian diterjemahkan dalam Peraturan KPU (PKPU). Sebelum UU ditetapkan, dibahas secara alot di DPR yang notabene perwakilan partai, yang sekaligus merupakan pengusung pasangan calon presiden (Capres).

Jika sekarang Capres mengajukan protes suatu aturan padahal sudah ada dalam UU, menjadi agak aneh. Kenapa partainya tidak menyorotinya saat pembahasan di parlemen? Anggaplah, mungkin kalah voting, masih ada peluang mengajukan judicial review di Mahkamah Konstitusi.

Kalau PKPU dianggap mengada-ada, ada saluran konstitusionalnya mempersoalkannya. Terlalu jauh jika hanya potensi, yang belum tentu akan terjadi, menjadi alasan mundur dari kontestasi. Mata mayoritas rakyat pasti memelototi semua proses yang ada, jadi sangat kecil kemungkinan curang secara terang-terangan.

Lalu apakah memang masih ada peluang bagi Capres dan wakilnya mundur? Pasal 236 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyebutkan, bakal pasangan calon dilarang mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai pasangan calon oleh KPU. Sementara Pasal 552 Undang-Undang Pemilu menyebut setiap calon Presiden atau Wakil Presiden yang dengan sengaja mengundurkan diri setelah penetapan calon Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara putaran pertama dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp 50 juta.

Sebenarnya tak ada lagi titik kembali, selain bertarung secara jujur dan adil. Mari semua warga Indonesia awasi semua tahapan, agar bebas dari kecurangan. Bawaslu harus tegas ke semua pasangan, jika ada unsur memenuhi, ajukan untuk diproses.

Jangan kira masyarakat internasional akan tutup mata jika ada kecurangan. Terlalu besar yang dipertaruhkan kalau menang dengan manipulasi. Apalagi Indonesia menganut sistem terbuka, bukan terisolasi. Dunia bisa memantau sejak sekarang apa yang terjadi di dalam negeri.

Pemenang belum ditentukan, semua hal masih bisa terjadi. Pasangan calon diharapkan jangan putus asa. Bertarunglah dengan jujur dan adil, pilihan rakyat masih bisa berubah sebelum kertas suara dicoblos di TPS. (**)

T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments