Sabtu, 06 Jun 2020
PDIPSergai Lebaran

Awasi Penggunaan Anggaran Covid-19

Tajuk
Kamis, 02 April 2020 11:15 WIB
harnas.co

Ilustrasi

Presiden Jokowi telah membuat payung hukum untuk realokasi anggaran. Jajarannya mulai dari pusat hingga ke daerah memiliki kewenangan menggunakan dana yang ada di APBN dan APBD untuk memerangi wabah virus corona. Meski ada syarat yang ditempuh, prosedurnya relatif mudah.

Kepala desa saja bisa menggunakan Dana Desa untuk kepentingan antisipasi corona. Peruntukan dana itu sudah ada ditetapkan sebelumnya. Kondisi kedaruratan Covid-19, melonggarkan aturan yang ada.

Lihatlah pemerintah di semua level, mereka membelanjakan anggaran yang tersedia untuk membeli masker, hand sanitizer, alat pelindung diri (APD), dan kegiatan sosialisasi. Kepala daerah didampingi pejabatnya turun ke lapangan membagikannya ke rumah sakit dan masyarakat. Tentu semuanya itu demi kepentingan bangsa yang lebih besar, untuk mencegah penyebaran virus corona.
Kita mengapresiasi pemerintah yang fleksibel dalam mengelola anggaran. Tentu niat baik itu agar jangan sampai terjadi krisis yang lebih besar di negeri ini. Namun penggunaan anggaran besar-besaran tersebut mesti tetap diawasi.

Sebab namanya manusia, sesuai teori kejahatan, yang terjadi karena niat dan kesempatan. Jika keduanya bergabung, maka dana penanggulangan corona itu akan pindah ke kantong pejabat alias dikorupsi. Apalagi dengan dalih situasi memaksa, maka pengadaan alat-alat tidaklah melalui proses tender.

Jika ada yang berani mengorupsi dana saat krisis ini, tentu merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan. KPK jauh-jauh hari sudah mengingatkan jangan sampai ada pejabat yang menyelewengkannya. Hukumannya harus jauh lebih berat dari kasus korupsi lainnya.
Itu sebabnya tiga kebijakan besar yang diterbit pemerintah Selasa lalu, sebaiknya ditindaklanjuti dengan membuat mekanisme pengawasan yang ketat. Jangan sampai ada anggaran yang tumpang tindih, antara desa, kabupaten, provinsi dan pusat. Modus lain yang mungkin terjadi adalah pengadaan dan penyaluran fiktif.

Polisi, Kejaksaan dan KPK sebagai pengawas eksternal mesti turun ke lapangan sejak awal. Lalu inspektorat sebagai pengawas internal memantau kemungkinan adanya penyimpangan. Pengawasan akan makin kuat jika masyarakat berpartisipasi bersama pers dan LSM.

Kondisi darurat tak boleh menjadi alasan terjadinya pengunaan anggaran yang sesuka hati. Justru dana yang ada harus digunakan sehemat dan setertib mungkin agar maksimal dalam memerangi virus corona. Sebab kapan krisis ini bakal berakhir, belum ada yang bisa memastikannya. (**)

T#gs APBN dan APBDAwasi Penggunaan Anggaran Covid-19KPKPresiden Jokowipayung hukum
LebaranDPRDTebing
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments