Senin, 17 Feb 2020

TAJUK RENCANA

Ancaman Saja Tak Efektif Hentikan Karhutla

Selasa, 11 Februari 2020 11:28 WIB
merdeka.com

Ilustrasi

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih berlanjut di Indonesia. Meski sudah ada ancaman pencopotan terhadap pejabat terkait, ternyata belum efektif menghentikannya. Padahal masalah ini sudah mendunia, sebab asapnya sudah mengganggu negara-negara tetangga.

Pada 2015, karhutla menghanguskan 2,5 juta hektare lahan. Lalu, pada 2017 berhasil berkurang, namun setahun berikutnya pada 2018, kembali meningkat. Puncaknya pada 2019 mencapai 1,5 juta hektare lahan. Luas lahan yang terbakar masih bisa bertambah di 2020 ini apabila tak ada tindakan drastis mencegahnya.

Bank Dunia melaporkan total kerusakan dan kerugian ekonomi akibat karhutla di Indonesia tahun ini mencapai lebih dari 5,2 miliar dolar AS. Angka ini setara dengan 0,5 persen produk domestik bruto (PDB) negara. Ini berdasarkan penilaian di delapan provinsi yang terkena dampak kebakaran hutan dari Juni hingga Oktober 2019.

Ada lebih dari 900 ribu orang terkena penyakit pernapasan. Kemudian 12 bandara nasional stop operasi, dan ratusan sekolah di Indonesia, Malaysia, dan Singapura harus ditutup sementara karena kebakaran hutan. Kabut asap telah memicu konflik diplomatik antara Indonesia dengan Malaysia.

Karhutla telah menimbulkan gangguan cukup signifikan terhadap ekonomi. Bank Dunia memperkirakan kebakaran hutan berkontribusi sebesar 0,09 dan 0,05 poin persentase terhadap penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2019 dan 2020. Target Indonesia adalah 5 persen untuk 2019 dan 5,1 persen di tahun 2020.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat dari 328.724 hektare luas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di tahun 2019, 99 persen terjadi karena ulah manusia. Sementara dari keseluruhan luas karhutla yang terbakar 80 persen di antaranya telah menjadi kebun. Berarti ada unsur kesengajaan, bukan karena faktor kelalaian (human error).

LIPI menegaskan karhutla bukanlah karena faktor alam. Temuan di lapangan, kebakaran lahan gambut misalnya, diawali dengan kesengajaan membiarkan kering bagian atasnya. Lalu ada yang memantik api, dan akhirnya menjalar ke lahan yang lebih luas.
Sejatinya lahan gambut tak mudah terbakar karena profilnya yang jenuh air. Gambut hanya bisa terbakar dalam keadaan kering. Pada musim kemarau tidak membuat gambut menjadi kering lantaran kandungan air di akarnya sangat tinggi.

Aparat sudah mendeteksi indikasi kesengajaan atas terbakarnya hutan dan lahan yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah mesti lebih berani mengambil tindakan tegas terhadap berbagai pihak, baik individu maupun konglomerasi, yang terbukti melakukan pembakaran hutan secara sengaja. Penanggung jawab korporasi harus diseret ke pengadilan untuk menerima hukuman, tidak sekadar teguran.

Undang-Undang Nomor 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup harus segera direvisi. Sebab ternyata ada ayat di dalamnya yang memperbolehkan masyarakat adat untuk membakar lahan dengan ketentuan memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing. Ini menjadi celah yang bisa dimanfaatkan pihak tertentu untuk "melegalkan" karhutla.

Dalam undang-undang tersebut masyarakat diperbolehkan untuk membakar lahan seluas dua hektare per kepala keluarga (KK). Jika dalam satu kawasan terdapat 100 KK, maka lahan yang boleh dibakar mencapai 200 hektare. Tak heran karhutla masih berulang dan akan terus terjadi sebab ada "payung" hukumnya.

Pemerintah harus benar-benar serius dalam menegakkan aturan. Tidak sekadar menebar ancaman kepada pihak-pihak yang secara struktural tidak memiliki kewenangan untuk mengubah sebuah regulasi, seperti kapolda dan pangdam. Ancaman saja tak efektif hentikan karhutla. Perbaikan dimulai dengan memastikan UU tidak memberi ruang bagi karhutla dengan alasan apapun. (**)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments