Rabu, 12 Agu 2020

TAJUK RENCANA

Akhirnya Sekolah Berdaulat Tentukan Kelulusan

redaksisib Kamis, 26 Maret 2020 10:46 WIB
awam bicara

Ilustrasi

Pemerintah sebenarnya sudah merencanakan penghapusan ujian nasional (UN) mulai tahun depan. Seharusnya, tahun 2020 ini merupakan yang terakhir, setelah perdebatan panjang tentang UN ini. Berbagai persiapan telah matang, dan untuk tingkat SMK sudah melaksanakannya pada 16 Maret sampai 19 Maret 2020 lalu.

Kuatnya tekanan wabah virus corona, membuat pemerintah berubah pikiran. Sudah sepekan lebih sekolah diliburkan, dan para siswa belajar di rumah. Tampaknya ada kesulitan jika tetap memaksakan pelaksanaan UN.

Sifat virus corona yang mudah menular saat ada kerumunan mungkin menjadi pertimbangan. Sebab pemerintah sudah menyarankan physical distancing, menggantikan istilah social distancing. Sedapat mungkin, satu orang ke yang lain berjarak satu meter.

Setelah melalui berbagai pertimbangan, UN akhirnya dibatalkan. Dananya yang tak digunakan bisa dimanfaatkan dalam perang melawan wabah virus corona. Sekolah juga bisa fokus memutus mata rantai penularannya, dengan memperpanjang masa tinggal di rumah bagi siswa.

Keputusan pemerintah meniadakan UN tidak serta merta diterima masyarakat. Ada yang menilainya sudah tepat dan tinggal memformulasikan bagaimana sekolah menentukan kelulusan. Sementara yang menolak, sebagian mempertimbangkan sudah memasukkan anaknya bimbingan belajar.

Mereka menyesalkan keputusannya terlalu mendadak, sebab dilakukan beberapa hari menjelang pelaksanaannya. Sebab masih ada opsi meski ada kebijakan physical distancing. Kemendikbud misalnya, bisa menempuh jalan yang sama dengan belajar daring, menjadi ujian daring (online).

Apapun kritikan tentang peniadaan UN, keputusan telah diambil dan wabah virus corona tak bisa dianggap remeh. Lebih baik energi difokuskan bagaimana formulasi kelulusan. Pemberian kewenangan kelulusan ke sekolah membuka ruang terjadinya kecurangan.

Itu sebabnya, pemerintah mesti membuat formulasi yang terukur dan akuntabel. Jadi keputusannya tak boleh subjektif, melainkan ada standar yang membuat seseorang lulus atau tidak. Setelah ada rumusan baku, mesti ada sistem yang bisa membuat banyak orang mengakses dan mengawasinya.

Sekolah akhirnya berdaulat menentukan kelulusan siswanya. Kedaulautan yang dimaksud tak boleh diterjemahkan sebagai prerogatif kepala sekolah. Kita mendukung penghapusan UN, namun harus ada konsep yang jelas, bagaimana menentukan seorang siswa memang layak lulus atau tidak lulus. (**)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments