Kamis, 21 Nov 2019

APBD yang Berpihak ke Rakyat

redaksi Senin, 04 November 2019 14:45 WIB
ayobandung.com
Ilutrasi : Dana APBD

Sebenarnya sudah lama ada sorotan terhadap proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Acapkali yang tercantum di sana tidak masuk akal dan tiba-tiba "menyelip" di tengah jalan. Namun karena Dewan Perwakilan Rakyat Daerah "diam" maka penyimpangan tersebut dianggap biasa dan tetap jalan.


Sikap "diam" bisa memiliki beberapa makna. Pertama, karena ketidaktahuan anggota DPRD tentang anggaran. Latar belakang mereka yang sangat beragam membuat proses belajar agak lambat, terutama yang baru menjabat.


Sebenarnya anggota dewan yang sudah lama atau duduk pada periode kedua, tak ada alasan tidak menguasai anggaran. Kadang sikap malas dan tak mau belajar yang memicunya. APBD dianggap hanya tugas eksekutif dan DPRD hanya urusan mengesahkan.
Kedua, bisa jadi ada oknum DPRD yang "bermain mata" dengan eksekutif. Berbagai penyimpangan sebenarnya sudah diketahui, namun karena sudah kongkalikong, akhirnya didiamkan saja. Modus ini sudah sering diungkap melalui operasi tangkap tangan (OTT), seperti yang dialami DPRD Sumut di masa lalu.


Itu sebabnya, meski bukan hal baru, langkah cerdas anggota DPRD DKI Jakarta dari PSI patut diapresiasi. Sebab masalah ini menjadi viral di media massa dan media sosial. Memang, Pemprov DKI Jakarta langsung merespon dengan segala macam penjelasan.


Persoalan APBD DKI Jakarta ini diharapkan "membangunkan" anggota dewan se-Indonesia akan tugas dan tanggung jawabnya. Mereka harus lebih serius menjalankan amanah dari konstituennya. Jika tidak, sudah semestinya partai asalnya melakukan pergantian antar waktu (PAW).


Kelemahan sistem Pemilu di Indonesia antara lain jarak wakil dan yang konstituennya hanya dekat saat kampanye. Begitu terpilih, tak ada lagi tanggung-jawab untuk meneruskan aspirasi pemilihnya. Apalagi yang karena ada praktik transaksional, sehingga anggota dewan merasa urusan dengan rakyat sudah "selesai".


Sudah saatnya dipikirkan, konstituen bisa mengajukan sejenis "mosi terpercaya" terhadap wakil rakyatnya. Syarat dan ketentuan bisa diatur, mulai dari jumlah pemilih, jenis kesalahan dan prosedurnya. Jadi ada ikatan yang memaksa anggota dewan memerhatikan aspirasi konstituennya.


Anggota DPRD bangunlah dari "tidur". Rakyat ingin APBD yang ada itu transparan, akuntabel dan sesuai kebutuhan mereka. Mari lakukan bedah anggaran secara besar-besaran melibatkan para pemangku kepentingan. Jangan lupa, anggota dewan digaji dari uang rakyat. (**)

T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments