Sabtu, 11 Jul 2020

Tajuk Rencana

Wakil Rakyat Sumut

Senin, 15 September 2014 10:51 WIB
Pelantikan-  anggota DPRD Sumut terpilih periode 2014-2019 dilaksanakan hari ini. Sebagaimana ditetapkan oleh KPU Sumut dan kemudian dikukuhkan oleh putusan MK, sebanyak 100 orang anggota DPRD Sumut akan bekerja selama lima tahun ke depan menjadi penyeimbang kekuasaan gubernur dan wakil gubernur.

Komposisi anggota DPRD Sumut umumnya dikuasai oleh Partai Golkar dengan 17 kursi, disusul oleh PDI-P dengan 16 kursi, Partai Demokrat 14 kursi, Partai Gerindra 13 kursi, Partai Hanura 10 kursi.

Sementara itu, PKS memiliki 9 kursi, PAN  6 kursi, Partai Nasdem  5 kursi, PPP 4 kursi, PKB 3 kursi, PKPI dengan 3 tiga kursi.

Kita berharap dengan pelantikan ini maka mengurus rakyat Sumut menjadi lebih baik lagi.

Kita dukung supaya DPRD Sumut bisa meningkatkan kinerjanya dengan melakukan yang terbaik.

Karena itulah kita berharap tidak ada kegaduhan yang tidak perlu di DPRD Sumut. Salah satu biang kegaduhan biasanya adalah persoalan pemilihan pemimpin. Menurut aturan  yang ada, maka pimpinan DPRD Sumut dapat dipastikan berasal dari Partai Golkar.

 Demikian seterusnya secara proporsional. Kita berharap kesepakatan demokrasi ini bisa dikembangkan tanpa harus grasa-grusu.

Kita juga berpesan supaya DPRD Sumut lebih meningkatkan kinerjanya.

Selama ini begitu banyak persoalan yang menimpa anggaran Pemprov Sumut, diantaranya Dana Bagi Hasil, Bantuan Daerah Bawahan, sampai dengan Bagi Hasil Pajak.

 Dari sisi parlemen, kerumitan tersebut juga bisa berasal dari ketidakjelian DPRD Sumut di dalam mengawasi kinerja Pemprov Sumut. Dalam peribahasanya, jangan sampai menepuk air di dulang, muka sendiri bisa terciprat.

Andaikan DPRD Sumut selama ini mengawasi dengan baik apa yang terjadi maka dapat dipastikan jika utang-utang tersebut tidak akan bisa sampai bertahun-tahun tertunggak.

Kita juga berharap bahwa anggota DPRD Sumut rajin-rajin menyerap persoalan di daerah pemilihannya masing-masing.

 Salah satu persoalan penting di Sumut saat ini adalah kemiskinan yang cukup tinggi.

Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilaksanakan  bulan Maret 2014 menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di daerah ini  1.286.700  orang atau sebesar 9,38 persen terhadap jumlah total penduduk.

 Padahal, ukuran garis kemiskinan yang digunakan saat itu cukup rendah yaitu sebesar Rp. 318.398 per kapita per bulan. Untuk daerah perkotaan, garis kemiskinannya sebesar Rp. 338.234 per kapita per bulan dan pedesaan sebesar Rp. 299.145 per kapita per bulan.

 Itu berarti masih ada kantong-kantong kemiskinan di Sumut dimana penduduknya hidup jauh di bawah kehidupan yang lainnya.

Maka tidak heran, sentra-sentra perekonomian semisal Kota Medan, dan berbagai kota lainnya diserbu oleh penduduk dari kantong kemiskinan tadi.

Menarik juga untuk melakukan pekerjaan penting lainnya itu mengawasi produktifitas  para pegawai di Pemprov Sumut.

 Capaian hasil kinerja mereka parlu diawasi dengan baik oleh DPRD Sumut karena selama ini terdapat berbagai tunjangan dan penghasilan diberikan, tetapi hasilnya masih sulit memuaskan masyarakat.

DPRD Sumut harus memberikan tekanan sehingga model bekerja ala kadarnya sudah mulai ditinggalkan.

Satu lagi, kita perlu memberikan peringatan kepada anggota DPRD Sumut ini. Jangan bermain-main dengan anggaran.

 Baik itu anggaran yang diberikan kepada mereka melalui Sekretariat DPRD Sumut maupun dengan mencoba bermain api melalui proyek di SKPD.

 Bui KPK menanti dan masyarakat Sumut siap mengawasi. Selamat bekerja. (***)
T#gs sumut
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments