Jumat, 21 Feb 2020

Sengatan Panas KPK

Rabu, 30 April 2014 15:26 WIB
Hadi Purnomo yang juga Ketua BPK dijadikan KPK sebagai tersangka korupsi dalam perkara pajak BCA pada tahun 2003. Tindakan Hadi Purnomo mengabulkan keberatan BCA masuk kategori tindak pidana korupsi. Hadi menyalahgunakan wewenangnya (abused of power) sebagai Dirjen Pajak kala itu. Apa yang dilakukan  Hadi Purnomo berujung pada penangkapannya dan penetapannya sebagai tersangka kasus korupsi oleh KPK. Hadi kemudian kena sengatan panas KPK.

Pada saat bersamaan, KPK juga melakukan “sengatan” pada Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi. Walaupun masih  tahap investigasi, KPK mendatangi kantor Mendagri karena aroma korupsi dalam proyek e-KTP. Potensi kerugian negara diestimasi mencapai Rp 1 triliun lebih. Bahkan hasil akhir dalam bentuk dampak (out come) e-KTP tidak dirasakan. Buktinya data e-KTP tidak bisa digunakan sebagai database untuk Pemilu (penentuan DPT)  misalnya dan berbagai data lainnya. 

Apa yang dilakukan  KPK sebagai upaya membersihkan korupsi dari semua instansi pemerintahan merupakan amanat UU dan juga aspirasi masyarakat. KPK sebagai lembaga yang memang ditugaskan khusus mengemban misi suci pemberantasan korupsi patut kita apresiasi. Berdasarkan analisis, secara kerugian material, mana kasus yang berpotensi merugikan negara terus dibuka KPK. Sungguh,  sengatan yang sangat panas karena tidak peduli yang diperiksa pejabat negara yang selama ini dianggap kebal hukum.

Gebrakan KPK ini memberikan pesan kepada siapa saja bahwa semua warga negara sama di depan hukum (equality before the law). Sengatan KPK dengan menggebrak Kementerian Dalam Negeri dalam kasus proyek e-KTP dan pimpinan BPK dalam korupsi pajak BCA yang notabene merupakan lembaga tinggi negara  meruntuhkan mitos bahwa pejabat negara sangat sulit  diperiksa. KPK ingin merebut kepercayaan publik sekaligus  menyadarkan publik supaya ikut mendorong, mendukung, dan berpartisipasi aktif  pemberantasan korupsi yang merupakan misi bersama.

Secara psikologis, langkah yang dilakukan  KPK ini akan membuat semua pejabat yang lebih rendah takut melakukan korupsi. Artinya ada efek jera untuk melakukan korupsi karena pejabat tinggi sekelas menteri dan Ketua BPK saja bisa disengat  KPK. Sebuah kemajuan yang sangat besar dalam penegakan hukum (law enforcement), khususnya hukum yang berhubungan dengan para petinggi negara.

Kelemahan mendasar kita selama ini dalam pengelolaan negara adalah lemahnya penegakan hukum yang membuat celah bagi para pejabat negara untuk melakukan korupsi. Belum lagi hukuman bagi koruptor yang relatif rendah tidak menimbulkan efek jera. Semoga sengatan panas KPK di Kementerian Dalam Negeri dan BPK RI menyadarkan semua pejabat di negara ini  untuk tidak melakukan korupsi. Sekelas menteri dan Ketua BPK saja disengat  KPK, apalagi gubernur, bupati dan pejabat rendah lainnya.

Saatnya masyarakat mendukung gebrakan KPK  sebagai upaya menciptakan negara kita zona bebas korupsi. Korupsi adalah kejahatan  extra ordinary crime yang harus diamputasi eksistensinya. Korupsi membuat semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi lumpuh. KPK telah hadir sebagai lembaga terakhir yang memang bertugas mempersempit, bahkan membebaskan negara ini dari penyakit "akut" korupsi.     (#)
T#gs
Berita Terkait
    Komentar
    Komentar
    Silakan Login untuk memberikan komentar.
    FB Comments