Jumat, 24 Jan 2020

Tajuk Rencana

Semua Sama di Mata Hukum

redaksi Sabtu, 11 Januari 2020 11:00 WIB
harian pilar
Ilustrasi
Kapolda Sumut Irjen Pol Martuani Sormin kembali menunjukkan keseriusannya dalam penegakan hukum. Tanpa pandang bulu termasuk anak buahnya mesti mematuhi aturan yang ada. Beberapa hari lalu ada polisi yang "diarak" di markasnya karena ketahuan menggunakan Narkoba dan memvideokan Polwan yang sedang berada di kamar mandi.

Kini seorang Kapolsek di Tanahkaro dinonaktifkan demi lancarnya proses hukum lebih lanjut. Bukan hanya pemakai, malah polisi berpangkat inspektur satu itu menjadi pemasok alias bandar Narkoba. Terungkapnya kasus ini berawal dari tertangkapnya tiga pengedar yang kemudian membuka siapa penyedia barang haram tersebut.

Harusnya sebagai seorang perwira, Kapolsek tersebut sudah lebih tahu dari semua tentang bahaya Narkoba. Parahnya, dirinya malah ikut menjadi bandar dari barang yang bisa merusak banyak masa depan generasi muda. Motifnya mungkin ingin kaya dengan cara cepat walau ilegal.

Langkah Polres Karo sudah tepat melimpahkan kasus ini ke Polda Sumut. Sebab akan memermudah pengusutan kasusnya. Bagaimanapun sebagai sesama polisi di Karo, mungkin ada rasa sungkan untuk memeriksanya lebih lanjut.

Ketegasan Kapolda Sumut patut diapresiasi. Meski polisi, di mata hukum semua tak berbeda dan mendapat perlakuan yang sama. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap korps baju coklat ini.

Di mata masyarakat sudah sempat muncul apatisme tentang penegakan hukum terhadap oknum polisi. Ada kesan mereka kebal hukum dan bisa melakukan apa saja. Ternyata anggapan tersebut tidak benar dengan adanya tindakan tegas terhadap perwira polisi ini.
Besarnya kewenangan polisi dalam penegakan hukum memang berpotensi untuk diselewengkan. Pengawasan dan komitmen atasan sangat menentukan. Pimpinan Polri tak boleh lengah, sebab ada saja oknum yang nakal yang kaya raya dengan cara yang salah.

Diharapkan dalam penempatan pimpinan unit di Polri lebih selektif. Tak cukup hanya persyaratan formal berupa masa kerja dan pangkat. Rekam jejaknya dan integritas mesti menjadi dasar utama.

Jika promosi jabatan masih karena faktor kedekatan dan uang, maka akan lebih banyak pimpinan unit yang bermasalah. Sudah saatnya secara tegas menerapkan merit system dalam pengangkatan pejabat. Para pemegang kekuasaan harus sadar jabatannya adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan, ke negara, masyarakat dan Tuhan. (**)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments