Sabtu, 19 Sep 2020

Tajuk Rencana

Migas, Enak Tapi Licin

Sabtu, 06 September 2014 10:17 WIB
Pengelolaan-  energi dan sumber daya mineral (ESDM) di negeri ini memang amat basah. Karena itu banyak yang menyebut Kementerian ESDM adalah lahan yang basah. Benar, tetapi selain enak dan menguntungkan pelaku-pelaku yang curang, tempat itu sekarang amat licin karena bisa menyebabkan pelakunya tergelincir dalam bui KPK.

Itulah yang kini dialami  Menteri ESDM Jero Wacik yang baru ditetapkan KPK sebagai tersangka. Jero Wacik diduga menyalahgunakan wewenangnya untuk tujuan memperkaya diri sendiri melalui berbagai cara, termasuk memeras dan memanfaatkan fee dalam melakukan kegiatan fiktif.

Jero Wacik bukan orang pertama yang tersangkut licinnya minyak dan gas di ESDM. Sebelumnya mantan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini juga tersangkut suap ratusan ribu dollar. Bersama Rudi kemudian Sekjen Kementerian ESDM dibidik  KPK dan tersangkut  dalam penyalahgunaan anggaran. Tak hanya berhenti di situ, suap dalam kasus tersebut berbungkus THR menyebabkan anggota DPR Sutan Bathoegana menjadi tersangka.

Pengamat sosial media Iwan Piliang menyebutkan, migas memang menjadi sarang mafia. Dengan model transaksi membeli minyak dari Arab dan Afrika, Pertamina dengan anak perusahannya Petral kemudian mengolah minyak tersebut di Singapura, lalu memasok ke Indonesia menggunakan lima broker. Dengan cara itu, maka potensi kehilangan uang negara adalah sebesar Rp 10 triliun per tahunnya.

Sudah lama sebenarnya ada gugatan mengenai carut marutnya impor minyak di negeri ini. Sebagai salah satu penghasil minyak, kilang-kilang di Indonesia pernah memproduksi lebih dari 1 juta barel minyak per harinya. Sayangnya angka tersebut lama-lama kemudian merosot drastis lalu kemudian menjadi pembenaran bagi impor minyak. Segera saja kemudian importir minyak mengendus potensi keuntungan yang luar biasa. Maka tak heran kemudian aksi suap menyuap dan setor menyetor kepada pejabat ESDM menjadi keharusan demi mendapatkan keuntungan yang sudah berada di depan mata.

Sayangnya, selalu saja ada alasan untuk meneruskan kebijakan tersebut. Pemerintah selalu beralasan bahwa sumur minyak kita sudah sangat tua sehingga tidak bisa tidak harus mengimpor minyak. Lalu pemerintah juga mengatakan  bahwa biaya ekplorasi sangat mahal dan kita tidak sanggup melakukannya. Alasan demi alasan tersebut membuat kebijakan impor minyak tetap terpelihara, dan karena terungkapnya pejabat yang melakukan korupsi dalam sektor  inilah kita kini mengerti mengapa hal tersebut tetap ada.

KPK sudah lama menargetkan upaya membongkar mafia migas. Berkali-kali pimpinan KPK mengungkapkan bahwa mereka akan mencoba memutus mata rantai penggunaan uang negara yang paling banyak menyimpangnya. Salah satunya adalah pada sektor migas.

Penetapan Jero Wacik sebagai tersangka kita harap akan disambut dengan kebijakan baru oleh pemerintahan baru.

Pemerintahan baru kita harap bisa menghentikan model praktik culas impor minyak yang selama ini hanya digunakan untuk memperkaya para broker dan individu dalam Kementerian ESDM. Uang sebesar Rp 10 triliun per tahun itu sudah cukup membangun infrastruktur besar dan strategis di negeri ini.

Kita berharap KPK juga bisa mengurai para pengusaha yang dituding memberikan fee kepada Jero Wacik.

 Mereka setidaknya pastilah juga berperan dalam merayu para pejabat demi upaya memperlancar bisnisnya.

Mereka juga harus dijadikan target jika sekiranya mereka aktif memperkaya perusahannya dengan cara yang tidak sehat.

Andaikan 100 tahun ke depan anak cucu negeri ini makmur dan sejahtera, maka mereka akan berterima kasih karena migas telah digunakan sebesar-besarnya untuk perbaikan kehidupan masyarakat Indonesia (***)   

T#gs
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments