Jumat, 21 Feb 2020

Mengutamakan Kepentingan Bangsa

Sabtu, 10 Mei 2014 10:10 WIB
Satu hal yang menjadi fokus perhatian kita semua adalah, mari melihat hasil Pemilu 2014 dengan mengutamakan kepentingan bangsa. Harus kita akui Pemilu kita tahun 2014 ini sarat dengan berbagai kelemahan, kejanggalan, dan berbagai praktik kecurangan yang sangat masif. Tetapi semua perlu kita sikapi dengan kepala dingin, mengembangkan dialog demi kepentingan bangsa. Berbagai bentuk kekecewaan kepada KPU bisa kita pahami karena buruknya kinerja KPU, tetapi itulah realitas yang harus kita hadapi dan akan terus kita upayakan supaya lebih baik dan lebih bermutu di kemudian hari.

Untuk itu, proses hukum yang benar, dialog harus dikedepankan dalam menyikapi Pemilu 2014 di tengah berbagai persoalan bangsa kita saat ini. Semua pihak harus menahan diri demi persatuan dan kesatuan bangsa yang tetap terjaga. Secara khusus elit politik perlu memberikan arahan dan pendidikan politik yang menyejukkan dalam menyikapi hasil Pemilu 2014 ini. Melihat kondisi ini stabilitas bangsa karena Pemilu 2014 jadi pertaruhan. Kita harus tetap mengutamakan kepentingan bangsa yang lebih besar daripada emosi sesaat yang bisa merusak semuanya.

Kalau kita mau melakukan evaluasi Pemilu 2014 ini dari sisi teknis (prosedural) maka  akan tibalah kita pada sebuah hipotesa (kesimpulan) yang tidak perlu diuji lagi, Pemilu 2014 sangat buruk. Apa yang membuat Pemilu 2014 ini sangat buruk? KPU sebagai lembaga penyelenggara tentu lembaga yang pertama patut dipertanyakan dan diminta tanggung jawabnya. Pemerintah telah memberikan mereka wewenang penuh dengan berbagai fasilitas untuk melaksanakan Pemilu 2014 ini. Tahapan Pemilu 2014 telah selesai dilaksanakan dengan baik, tinggal lagi menutup lembaran Pemilu 2014 dalam bentuk pengumuman siapa pemenang masih sulit dilakukan karena semua data jumlah suara belum masuk ke KPU Pusat.

Berbagai target atau jadual masih sulit ditepati sesuai dengan waktu (on time). Molornya proses Pemilu, seperti finalisasi penghitungan suara sehingga bisa dipastikan siapa yang bakal duduk di DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota masih jadi pertanyaan bagi masyarakat. Hitungan internal partai dengan berbagai klaim tentu tidak bisa kita jadikan patokan, sekalipun mendekati data yang sebenarnya. Tetapi keputusan KPU lah (pleno KPU) yang mengikat secara hukum dan menjadi dasar hukum siapa yang bakal duduk di lembaga wakil rakyat yang terhormat ini.

Sebagaimana yang terlihat di lapangan saat ini, proses penghitungan suara tidak bisa selesai dengan serentak karena berbagai permasalahan teknis. Koordinasi yang lemah membuat penghitungan akhir belum selesai. Mekanisme kerja yang tidak efektif dan efisien membuat penghitungan suara dari KPPS sampai KPU sangat lama. Dimana letak kelemahan dan kekurangannya kita belum tahu pasti.

Hanya satu hal yang perlu kita sikapi, mari menempatkan permasalahan Pemilu yang berpotensi menjadi gugatan hukum dalam konteks membangun demokrasi yang lebih beradab dan berkualitas. Sah-sah saja orang kecewa, menggugat, tetapi perlu meletakkan semua itu dalam konteks mengutamakan kepentingan bangsa. Bukan hanya sekedar memuaskan amarah, kekecewaan kepada lembaga penyelenggara Pemilu yang sudah melakukan pekerjaannya, sekalipun hasilnya mengecewakan kita semua. (#)
T#gs
Berita Terkait
    Komentar
    Komentar
    Silakan Login untuk memberikan komentar.
    FB Comments