Rabu, 23 Jan 2019

Memberdayakan Inspektorat

admin Senin, 07 Januari 2019 14:08 WIB
Angka korupsi masih tinggi di Indonesia. Pelakunya sangat beragam mulai dari birokrat, politisi, kepala daerah, penegak hukum hingga swasta. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menjadi andalan dan dituntut bekerja lebih keras sebab perilaku koruptif masih menonjol.

Harusnya KPK hanya menangani kasus-kasus luar biasa, jika pengawasan internal berjalan. Terutama di kalangan birokrat sebenarnya sudah ada inspektorat yang tugas mengawasi secara internal. Sayangnya lembaga ini tidak dapat bekerja maksimal dengan berbagai keterbatasan.

Tidak berlebihan menyebutkan pengawas di internal lembaga atau inspektorat yang mandul. Inspektorat gagal menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara objektif mengawasi eksekutif.Banyak faktor yang membuat fungsi pengawasan internal, baik di kementerian, pemerintah daerah (Pemda), maupun lembaga negara lain tak berjalan sebagaimana mestinya.

Penyebab utamanya adalah lembaga pengawas internal tidak independen. Secara struktural mereka masih di bawah menteri, kepala daerah, atau pimpinan lembaga. Akibatnya, inspektorat tidak mampu melakukan pengawasan secara efektif.

Tidak jarang pula, pejabat pengawas yang ditunjuk justru orang kepercayaan pimpinan. Akibatnya mereka tidak berani manakala terjadi penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan pimpinan yang berujung pada tindak pidana korupsi. Untuk itu, perlu ditinjau kembali posisi inspektorat dalam struktur kementerian, Pemda, atau lembaga negara.

Secara struktural inspektorat harus sejajar dengan pihak yang diawasi, dalam hal ini pimpinan lembaga bersangkutan. Selain itu figur yang ditempatkan di inspektorat memiliki kecakapan di bidang pengawasan, menguasai alur kerja di organisasi bersangkutan. Mereka mesti sosok yang tegas dan tidak berkompromi dengan pejabat yang diawasi.

Bukan rahasia lagi, orang yang ditempatkan di inspektorat adalah "buangan". Maksudnya jika tak memiliki posisi di tempat lain. Mereka hanya mampu memeriksa instansi yang "lemah". Jika ingin memberdayakan inspektorat harus ada perubahan mendasar, mulai dari regulasi yang mengatur, struktur, personel, kewenangan menindak hingga anggaran yang dimiliki.

Inspektorat sebaiknya berwenang melaporkan temuan yang terindikasi tindak pidana korupsi tidak hanya kepada pimpinan lembaga bersangkutan, tetapi juga kepada atasan yang lebih tinggi. Misalnya, inspektorat di Pemda tingkat kabupaten/kota, selain melaporkan kepada bupati dan wali kota, juga berwenang melaporkannya kepada gubernur atau bahkan kepada menteri dalam negeri (Mendagri). Demikian pula inspektorat di pemerintah provinsi, selain melaporkan kepada gubernur juga melapor kepada Mendagri.

KPK sebaiknya tidak hanya berkomunikasi dengan inspektorat. Tetapi inspektorat bisa berkoordinasi dan melapor ke lembaga antirasuah ini. Jika pengawas internal berdaya, maka tugas KPK akan terbantu dan bisa lebih fokus ke kasus yang lebih besar. (**)

T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments