Minggu, 05 Apr 2020

Krisis Ekonomi dan Serapan Anggaran Daerah

Selasa, 25 Agustus 2015 09:28 WIB
Perekonomian Indonesia sedang genting-gentingnya, menyusul pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika sudah melampaui angka Rp14.000. Menurut Presiden Jokowi, penyebab utama pelambatan ekonomi Indonesia karena faktor eksternal. Antara lain, krisis ekonomi Yunani, penaikan suku bunga Amerika Serikat, depresiasi nilai mata uang Yuan, dan memanasnya hubungan Korea Utara dengan Korea Selatan. Bangsa ini masih trauma dengan krisis moneter tahun 1998 yang berujung jatuhnya rezim Soeharto. Perlu ada antisipasi agar perekonomian Indonesia tak ambruk terkena dampak krisis global.

Kemarin Jokowi mengumpulkan para gubernur, Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) dan Kepala Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia. Tujuannya memang membahas rendahnya serapan anggaran daerah. Namun, perkembangan terbaru ekonomi dunia dan dampaknya ke Indonesia, juga dibahas. Pemerintah daerah diminta patuh terhadap seluruh kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah pusat untuk mengantisipasi gejolak perekonomian global. Semua harus mempunyai pemikiran yang sama dan kepatuhan terhadap garis yang telah disampaikan pemerintah pusat.

Perekonomian yang baik menurut Jokowi harus ditopang oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), badan usaha milik negara (BUMN), dan investasi swasta. Apabila belanja pemerintah melalui APBN dan APBD baik, belanja BUMN baik, investasi swasta nasional dan asing bisa bergerak, maka akan memberikan pertumbuhan pada perekonomian nasional.  Catatan pada semester I-2015, ekonomi secara nasional cuma mampu tumbuh sampai 4,7 persen. Sayangnya, hal ini sepertinya kurang mendapat dukungan, sebab hingga kini serapan anggaran daerah masih sangat rendah.

Berdasarkan data Kemenkeu, dana daerah yang mengendap di perbankan hingga Juli 2015 terhitung Rp 273,5 triliun. Seiring penyalurannya, dana daerah yang menumpuk di perbankan kerap meningkat dari bulan ke bulan. Pada Januari 2015, angkanya baru Rp 168,9 triliun, kemudian meningkat Rp 181 triliun pada Februari. Nilainya lalu melonjak tajam pada Maret menjadi Rp 227 triliun, April Rp 253 triliun, sampai Juli menjadi Rp 273 triliun. Angka itu sangat besar, dan bila diserap dengan baik seharusnya mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi sampai dengan 5 persen.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan pemerintah daerah yang masih menahan pencairan anggaran di tahun anggaran 2015 akan mendapatkan hukuman pada 2016. Sanksi ini sudah mendapat persetujuan dari Presiden Jokowi. Jenis sanksi antara lain berupa penyaluran non tunai dalam bentuk Surat Berharga Negara (SBN) dan adanya penghentian penyaluran tunai dana alokasi khusus tahun anggaran berjalan atau pengurangan alokasi dana alokasi khusus tahun anggaran berikutnya.

Pemerintah daerah diwajibkan pemerintah pusat untuk menyampaikan laporan posisi kas, perkiraan kebutuhan belanja bulanan dan laporan realisasi APBD secara bulanan agar tidak terkena hukuman. Dari laporan tersebut akan dihitung besarnya posisi kas pemerintah daerah yang belum atau tidak digunakan untuk belanja APBD, yang nantinya dicocokkan dengan jumlah simpanan pemerintah daerah di bank. Diharapkan sanksi benar-benar diterapkan agar daerah lebih disiplin dalam mengelola anggarannya.

Tetapi daerah tak bisa disalahkan begitu saja mengapa dana APBD yang seharusnya untuk rakyat, justru disimpan di bank. Bambang Brodjonegoro menyebutkan indikasi lemahnya penyerapan anggaran di daerah adalah ketakutan kepala daerah akan kriminalisasi dalam penggunaan anggaran. Kepala daerah tak berani lagi membuat kebijakan atau diskresi dalam mempercepat penggunaan anggaran. Mereka trauma berurusan dengan para penegak hukum dengan tuduhan korupsi dan lain-lain. Meski tidak semua berakhir di pengadilan, tetapi kepala daerah dan stafnya sering repot dipanggil-panggil sehingga mengganggu pemerintahan.

Bukan kebetulan dalam rapat Jokowi dan kepala daerah ini, juga hadir Kapolda dan Kajati dari seluruh Indonesia. Bukan untuk menutup mata terhadap korupsi yang dilakukan pejabat-pejabat daerah. Tetapi supaya para penegak hukum memahami tentang program meningkatkan serapan anggaran daerah. Tidak ada lagi kriminalisasi dalam penggunaan anggaran. Sekaligus memberi rasa aman bagi daerah untuk menggunakan anggarannya sebaik-baiknya sesuai peruntukannya.

Tentu saja masalah krisis ekonomi tidak selesai begitu saja apabila serapan anggaran bisa ditingkatkan. Tetap saja apa yang terjadi di pasar global, berdampak ke Indonesia. Satu hal yang perlu ditekankan, masalah ini bukan hanya tugas pemerintah pusat saja mengantisipasinya. Semua elemen bangsa termasuk pemerintah daerah harus bahu membahu agar negeri ini tetap berdiri kokoh, meski ekonomi sedang gonjang ganjing. (**)


 


T#gs
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments