Sabtu, 19 Sep 2020

Korban Kebijakan Setengah Hati

Sabtu, 13 September 2014 10:16 WIB
Sikap yang ditunjukkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengenai pelaksanaan Festival Danau Toba (FDT) dinilai merupakan bentuk dari penganaktirian langsung dari pemerintah pusat. Saat yang bersamaan "Tour De Singkarak" di Sumatera Barat di "back up full" oleh Kementerian Pariwisata sebagai pemerintah pusat. Kebijakan setengah hati dari Kemenperaf ini membuat Gubsu Gatot Pudjo Nugroho jadi berang dan mengkritik pedas pemerintah pusat. Terlebih lagi visi dan misi Kemenperaf untuk membangun pariwisata dan ekonomi kreatif rakyat hanya jadi "pepesan kosong".

Kalau kita melihat terus  ke belakang, tanpa bermaksud mengungkit-ngungkit masa lalu, perhatian pemerintah pusat kepada Danau Toba memang sangat minim. Kalaupun ada dukungan kepada Danau Toba untuk menjadikannya sebagai pusat pariwisata, itu hanya karena adanya tekanan dari tokoh -tokoh Batak  yang sangat peduli dengan Danau Toba. Artinya, perhatian pemerintah pusat muncul kepada Danau Toba bukan karena kesadaran pemerintah pusat, tetapi karena adanya pressure dari masyarakat.

Kebijakan "anak tiri" memang sudah sering diberlakukan oleh pemerintah. Sampai saat ini persoalan "Aek Latong" belum beres dan sering memakan korban, tetapi pada saat yang bersamaan pemerintah pusat telah membuat proyek Mercusuar dengan adanya jembatan Selat Sunda yang dananya sangat fantastis. Apa yang membuat pembangunan Danau Toba tidak menjadi skala prioritas pemerintah? Ini  harus dipertanyakan langsung kepada pemerintah pusat.

Sementara dari sisi potensi alam, bahkan analisa apapun dilakukan Danau Toba pasti layak jadi destinasi wisata. Hanya saja tujuan ini sangat sulit terwujud karena dukungan pemerintah yang sangat minim. Bagaimana mungkin Danau Toba punya "efek ganda" (multiplier effect) jika dukungan dana dari pemerintah pusat sangat minim. Pembangunan infrastruktur sangat penting di Danau Toba sebagai upaya mempermudah akses kunjungan ke Danau Toba.

Saat ini saja, kunjungan wisatawan ke Danau Toba sangat minim karena akses menuju Danau Toba, dan kelengkapan fasilitas pendukung dalam bentuk kualitas jalan sangat minim. Akibatnya, orang pun enggan berkunjung ke danau Toba tanpa adanya kemudahan akses menuju sana. Permasalahannya sekarang adalah, bagaimana kita bisa mengetuk pintu hati pemerintah pusat agar mau peduli kepada Danau Toba sebagai salah satu aset bangsa ini yang sangat berharga.

Merupakan kesalahan yang sangat fatal jika Danau Toba dibiarkan terus  "terlantar". Ini merupakan sebuah “dosa” pemerintah pusat jika Danau Toba masih jadi anak tiri. Pada akhirnya,  ketimpangan pembangunan yang sering memicu ancaman disintegrasi bangsa datangnya dari pemerintah pusat. Jangan sampai masyarakat lokal melakukan tindakan yang anarkis, bahkan cenderung melawan jika perlakuan terhadap Danau Toba masih setengah hati.

Kebijakan yang setengah hati ini bisa memicu ketidapercayaan masyarakat pada pemerintah pusat yang pada akhirnya program pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah bisa saja tidak lagi didukung masyarakat. Untuk itu, pemerintah pusat dengan segala upaya harus menjadikan Danau Toba sebagai pusat pariwisata untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi kreatif yang bisa mengangkat derajat kesejahteraan masyarakat di kawasan Danau Toba khususnya. (#)
T#gs korban
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments