Sabtu, 11 Jul 2020

Cabut Hak Politik Koruptor

Selasa, 23 September 2014 09:41 WIB
Kegeraman kita kepada para koruptor memang tidak pernah berhenti. Mereka yang melakukan korupsi sudah tidak malu-malu lagi melakukannya, seolah menunjukkan betapa berkuasanya mereka. Bukan hanya itu, aliran uang korupsi nyatanya telah berjalan kemana-mana dan berpotensi merusak seluruh sistem yang ada.

Dalam kasus korupsi yang melibatkan mantan menteri ESDM misalnya, KPK mengumumkan bahwa aliran tersebut dinikmati oleh berbagai pihak. Di antaranya mengalir ke staf khusus presiden. Kebutuhannya adalah untuk kepentingan operasional staf tersebut. Daniel Sparingga, staf khusus presiden bidang komunikasi politik tersebut juga telah diperiksa oleh KPK. Bersamanya turut juga didengar keterangan Menteri Koordinator Hukum dan HAM, Djoko Suyanto.

Korupsi seolah tidak mati-matinya. Maka memang dibutuhkan sebuah hukuman yang luar biasa pula untuk menimbulkan efek jera. Belakangan kita mendengar bagaimana hakim di MA mulai bersikap keras kepada koruptor yang mengajukan banding, salah satu di antaranya ketegasan hakim pengadilan kasasi adalah terpidana kasus impor daging sapi dan suap di Kementrian Pertanian, Lutfi Hasan Ishag.

Dalam putusannya, majelis hakim kasasi memperberat hukumannya dari 16 tahun penjara menjadi 18 tahun penjara dan diganjar dengan hukuman tambahan yaitu pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik. Pidana tambahan ini merupakan putusan yang kedua kalinya dijatuhkan oleh MA setelah sebelumnya juga pernah mengganjar mantan Kakorlantas Djoko Susilo dengan hukuman tambahan yang sama.

Penerapan hukuman tambahan ini memang seperti hal baru di dalam penerapan sanksi hukum kepada koruptor. Memang dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana terdapat pidana tambahan, termasuk pencabutan hak-hak tertentu. Akan tetapi selama ini vonis hakim yang mengadili terdakwa perkara korupsi hanya menerapkan pidana penjara, kurungan dan denda yang termasuk pidana pokok. Itulah yang sering kita dengar dari putusan yang diberikan oleh majelis hakim. Padahal Pasal 10 KUHP memuat dimungkinkannya pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu dan perampasan barang-barang tertentu.

Putusan dalam sistem peradilan di Indonesia memang tidak harus serta merta seragam seperti dalam sistem hukum Anglo Saxon. Tetapi mengingat bahwa masalah korupsi adalah persoalan besar dan menjadi persoalan penting untuk diselesaikan dan ditangani termasuk oleh para hakim, maka pemberian hukuman tambahan sebenarnya adalah yurisprudensi untuk kasus-kasus serupa jika ditangani oleh majelis hakim di semua jenjang pengadilan di Indonesia.

Kita berharap bahwa hakim-hakim di Indonesia, baik itu di tingkat pertama, pengadilan tingkat banding sampai dengan pengadilan di tingkat kasasi perlu memiliki kepekaan yang kurang lebih harusnya sama di dalam mencermati pelanggaran hukum yang dilakukan oleh koruptor dan tuntutan keadilan yang seharusnya disampaikan kepada publik. Untuk menangkap keluh kesah publik dan semangat untuk memberikan efek jera kepada koruptor, maka pengadilan dan para hakimnyalah yang juga bisa memberikan pidana berat termasuk mencabut hak bagi seorang koruptor untuk dipilih sebagai pejabat publik di sepanjang sisa hidupnya.

Memang sepantasnyalah, jika kemudian putusan-putusan MA melarang mereka yang melanggar hukum dan menggarong uang negara, terlibat di seluruh jabatan publik termasuk menjadi anggota DPR, DPD, DPRD atau dipilih menjadi wali kota, bupati, atau gubernur. Kejahatan korupsi menciderai kepercayaan masyarakat kepada mereka. Hak politik tak pantas dimiliki oleh koruptor. (***)
T#gs
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments