Selasa, 22 Okt 2019

Budaya Malu Pakai Software Bajakan

admin Rabu, 20 Maret 2019 09:50 WIB
Indonesia menjadi negara dengan jumlah perangkat lunak atau software bajakan terbanyak kedua se-Asia Pasifik. Data BSA (The Software Alliance) tahun 2017, sebesar 83 persen software yang beredar di Tanah Air adalah bajakan. Jumlah kerugian akibat penggunaan perangkat lunak tanpa lisensi di Indonesia mencapai 1,095 juta dolar AS.

Harus diakui kebiasaan membeli software bajakan masih marak di negeri ini. Peluang ini dimanfaatkan orang-orang yang ingin mengeruk keuntungan secara ilegal. Praktik pembajakan berlangsung diam-diam, namun produknya bisa dengan mudah ditemukan di negeri ini. Upaya represif berupa razia masih dianggap sepi, sebab barang bajakan masih bertabur di mana-mana.

Padahal penggunaan perangkat lunak bajakan sangat berisiko, apalagi bagi perusahaan bisnis. Piranti tak berlisensi berisiko terkena serangan siber. Data pengguna juga bisa hilang dan pemulihannya akan memakan waktu lama.

Berdasarkan survei Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan (MIAP), software merupakan barang yang sering dipalsukan. Menyusul obat-obatan, makanan dan minuman, kosmetik, barang-barang yang terbuat dari kulit, pakaian serta tinta komputer. Tentu saja produsen rugi besar karena tak bayar lisensi, negara kehilangan potensi pemasukan pajak, dan penggunanya tak akan saat online (daring).

Ada tiga cara mengurangi pemakaian perangkat lunak bajakan. Meningkatkan kesadaran masyarakat, mengedukasi para pemimpin bisnis dan menciptakan korporasi antara sektor publik dan sektor privat. Bagi korporasi, penggunaan perangkat lunak berlisensi dapat meningkatkan produktivitas perusahaan, keamanan data dan melindungi reputasi perusahaan.

Hukuman dan sanksi tinggi dalam UU tak menjamin adanya efek jera. Semua penegak hukum mesti satu persepsi dalam menyikapinya. Polisi yang berada di lini depan, jaksa dalam penuntutan, dan hakim dalam memvonis, tak boleh jalan sendiri-sendiri. Jika sejak awal bukti kuat, tuntutan hukuman tinggi dan vonisnya maksimal, maka keinginan para pelaku untuk melakukannya akan berkurang, begitu juga calon pelaku.

Upaya penegakan hukum mesti konsisten. Jangan hanya karena ada permintaan produsen asli software. Pihak berwajib sebaiknya terus melakukan razia ke penggunanya untuk memastikan yang digunakan adalah piranti yang asli.

Budaya malu menggunakan produk bajakan sebaiknya ditanamkan sejak awal. Khusus sofware misalnya, sudah ada yang gratisan sehingga tak perlu membayar menggunakannya. Kantor pemerintah mesti menjadi pelopor yang menolak penggunaan barang-barang bajakan. Lalu, sekolah-sekolah dan kampus, sebagai wahana intelektual harus menggunakan produk yang asli. Jangan karena murah lalu kompromi mengggunakan yang bajakan.

Memang butuh waktu dan energi mengurangi software bajakan di Indonesia. Perlu dukungan yang serius dari instansi pemerintah, lalu korporat bisnis. Untuk perorangan pasti sulit dan mustahil merazia satu per satu, tetap harus ada ditindak sebagai contoh memberi efek jera. (**)
T#gs Budaya Malu Pakai Software Bajakan
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments