Sabtu, 11 Jul 2020

Ambivalensi Kekuasaan Parlemen

Sabtu, 30 Agustus 2014 09:53 WIB
Akhirnya MK memulai sidang gugatan atas UU MD3. Gugatan atas UU yang menyangkut mengenai keberadaan legislatif, termasuk MPR itu disampaikan oleh kelompok masyarakat, termasuk PDI-P. PDI-P mengaku dirugikan oleh keberadaan tujuh pasal dalam UU tersebut, yaitu pasal-pasal 84, 97, 104, 115, 121, dan 152. Umumnya hal itu menyangkut pimpinan DPR yang terdiri atas satu orang ketua dan empat orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota DPR. Artinya, Ketua DPR kini tak lagi diberikan kepada partai pemenang Pemilu legislatif, dalam hal ini PDI Perjuangan.

Selain oleh PDI Perjuangan, UU MD3 itu sendiri digugat oleh lima orang warga negara, yakni Khofifah Indarparawansa, Rieke Diah Pitaloka, Aida Vitayala, Yuda Kusumaningsih, dan Lia Wulandari. Bersama dengan Yayasan Gerakan Pemberdayaan Swara Perempuan, Perludem, dan Perkumpulan Mitra Gender menggugat Pasal 97 ayat (2), 104 ayat (2), 109 ayat (2), 115 ayat (2), 121 ayat (2), 152 ayat (2) dan 158 ayat (2). Pemohon pengujian menyebutkan bahwa UU MD3 telah menghapus seluruh ketentuan yang menyangkut keterwakilan perempuan.

UU MD3 memang mengandung ambivalensi. Pokok pentingnya ada dua hal. Pertama soal demokrasi di Senayan. Jika di level DPRD ketentuan mengenai pimpinan diatur mengenai suara terbanyak, maka di DPR berbeda. Itulah yang kita sebut ambivalensi tadi. Mereka mengatur sendiri mengenai metode pemilihan Ketua DPR.

Banyak yang menyebut bahwa lolosnya UU ini adalah kekalahan partai yang akan berkuasa. Tetapi menurut kita itu bukan hanya sekedar kekalahan. Ini menyangkut bagaimana syahwat kekuasaan tidak pernah lekang dari cara berpikir anggota parlemen kita. Mereka menghendaki kekuasaan jika perlu sebanyak-banyaknya tetap digenggam dan dimiliki.

Atas nama hal itulah maka kemudian muncul argumentasi bahwa setiap anggota DPR berhak memilih dan dipilih. Jika argumentasi itu yang disampaikan, mengapa keadaan yang sama tidak terjadi di level DPRD? Ini merupakan sebuah alasan yang tampaknya dibuat-buat untuk bisa melakukan sesuatu yang mungkin berhubungan dengan "kue" kekuasaan yang tidak sedikit di parlemen.

Belum lagi jika kita membandingkan bagaimana ambivalensi hukum terjadi dalam UU MD3 tersebut. Di dalamnya juga memuat ketentuan bahwa penegak hukum tidak bisa memeriksa anggota DPR yang diduga tersangkut kasus hukum, termasuk korupsi, kecuali tertangkap tangan. Pemeriksaan pendahuluan harus atas seijin dari Mahkamah Kehormatan DPR.

Ambivalensi hukum terlihat pada perbedaannya dengan DPRD. Tidak ada klausul yang menyebutkan hal tersebut. Ini mencerminkan bahwa ada keinginan untuk diistimewakan di hadapan hukum meski kita tahu bahwa kita menganut kesamaan di hadapan hukum. Kesewenangan ini mempertontonkan perilaku anggota DPR yang tidak ingin dipermalukan di hadapan publik, meski yang dilakukannya mungkin adalah hal yang tidak pantas alias memang memalukan.

Anehnya, bukannya menunggu sidang MK, anggota DPR kemudian melanjutkan salah kaprahnya. Mereka membentuk Pansus Tatib DPR untuk menindaklanjuti UU MD3 yang sedang digugat tersebut. Mengapa tidak sabar menunggu hasil keputusan MK yang bisa saja membatalkan seluruh pasal yang digugat tersebut, bahkan UU MD3 secara keseluruhannya?

Masyarakat, kita semua, memang harus semakin ketat mengawasi perilaku dan produk hukum yang kini dengan mudahnya dihasilkan oleh lembaga seperti DPR. Selalu ada ambivalensi yang mencerminkan syahwat kekuasaan. (***)

T#gs
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments