Sabtu, 19 Sep 2020

Tajuk Rencana

RUU Pilkada Memanas

Selasa, 16 September 2014 10:52 WIB
Pembahasan-  RUU Pilkada memasuki tahap yang semakin terpolarisasi. Setelah sebagian besar fraksi di parlemen (minus PDI-P, PKB, Hanura) mendukung Pilkada dilakukan melalui DPRD baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, gelombang protes disampaikan banyak pihak. Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia menyuarakan penolakannya. Demonstrasi yang sudah dipersiapkan oleh mereka meski batal dilakukan di Bundaran HI, tetap saja dilakukan dalam pertemuan organisasi para Kepala Daerah tersebut.

Ancaman paling keras justru muncul dari Ahok, Wakil Gubernur DKI Jakarta. Perbedaan pandangan dengan partainya yaitu Partai Gerindra, menyebabkannya memilih mengundurkan diri dari Partai Gerindra. Beberapa kepala daerah lain juga bersikap akan menempuh jalan yang sama, yaitu mengundurkan diri dari partainya.

Berbagai argumentasi mengenai Pilkada oleh DPRD memang terasa berlebihan dan lebih kepada alasan yang mungkin tidak masuk akal.

Sejenak melihat ke belakang, reformasi yang dilakukan sejak tahun 1998 memang telah berbuah banyak. Di antaranya adalah menempatkan kedaulatan rakyat dalam koridor yang lebih baik. Dengan cara pemilihan langsung, rakyat bisa menentukan pilihannya sendiri, sebagaimana memilih presiden dan wakil presiden.

Penggunaan hak politik rakyat dengan mekanisme pemilihan langsung adalah antitesis dari model representrasi politik ala sistem parlementer yang kerap ditunjukkan dengan pemilihan oleh DPRD. Sayangnya dalam sistem presidensial, kita tidak mengenal kewenangan oleh DPRD. Sebaliknya DPRD hanyalah alat untuk memantau dan mengawasi jalannya pemerintahan.

Ciri pemilihan melalui DPRD sudah jelas. Jika oleh DPRD maka pertanggung-jawaban akan disampaikan kepada DPRD. Maka dengan cara itu pula maka seharusnya seluruh anggota DPRD dipilih dengan sistem distrik, bukan pula pemilihan langsung.

Inilah yang menjadi titik penting dari argumentasi mengenai masalah RUU Pilkada ini.

 Alasan-alasan yang disampaikan  pendukung Pilkada oleh DPRD lebih kepada alasan praktis dan bukannya kepada alasan teoritis sebagaimana diterima dari ilmu politik yang ada. Bahkan agak aneh dan terkesan ambigu di saat seluruh dunia menerima demokrasi sebagai pemilihan langsung, kita kembali ke zaman Orde Baru, dimana otoritarianisme berkuasa penuh atas politik di Indonesia.

Belakangan, argumentasi bergeser ke arah penolakan demokrasi liberal. Pendukungnya menyatakan bahwa konsep demokrasi Indonesia harus menggunakan budaya Indonesia pula, yaitu Pancasila. Kelompok ini kemudian mensitir sila keempat Pancasila. Sebuah argumentasi yang terkesan dibuat.

 Karena sila keempat justru tidak bicara mengenai Pilkada oleh DPRD. Sila keempat justru menunjukkan sebuah inspirasi dari pentingnya mengadakan musyawarah dalam keputusan-keputusan, termasuk dalam keputusan politik. Sungguh terlihat sekali adanya pemutar balikan berbagai argumentasi untuk mencari pembenaran mengenai Pilkada oleh DPRD, tetapi ternyata tidak ada satupun alasannya masuk akal.

Marilah kita kembali kepada hakikat reformasi.

Ketika hak rakyat dikembalikan seutuhnya, maka semangat reformasi adalah menjadikan rakyat berkuasa atas pemimpinnya.

 Kekuasaan bukan di tangan sekelompok orang dan kedaulatan rakyat tidak boleh lagi ditelikung dengan alasan apapun.

Kita sependapat, Presiden SBY harus turun tangan supaya RUU Pilkada ini tidak menyita perhatian. Masalah bangsa masih banyak (***)

T#gs Memanaspilkada
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments