Kamis, 13 Agu 2020

Pengampunan Pajak Perlu Payung Hukum

Sabtu, 14 November 2015 09:40 WIB
Pemerintah akan memberikan pengampunan pajak (tax amnesty) pada tahun 2016 mendatang. Menurut Menteri Keuangan Bambang PS. Brodjonegoro, hal ini akan memberikan dua keuntungan, yakni tambahan ruang fiskal dan  peningkatan basis pajak. Diharapkan, setelah tax amnesty diterapkan, nantinya pemerintah dapat memeroleh informasi mengenai basis pajak yang sebenarnya. Hal ini pun diyakini dapat meningkatkan penerimaan pajak ke depannya.

Selain itu, alasan pentingnya pengampunan pajak bagi penerimaan pajak di Indonesia sebagai upaya negara ini mendukung era pertukaran informasi atau Automatic Exchange of Information (AEoI) pada akhir 2017. Seluruh negara di dunia mulai mengimplementasikan AEOl atau pertukaran informasi atau data-data wajib pajak pada 2017. Dengan era ini, data-data dari semua wajib pajak di dunia dapat diakses secara terbuka oleh otoritas pajak negara lain.

Ditargetkan penerimaan dari strategi pengampunan pajak sebesar Rp60 triliun. Menurut catatan, kepemilikan aset perusahaan Indonesia yang belum optimal menyumbang pajak, di salah satu negara asing bisa mencapai Rp2.000 triliun. Tujuan dari tax amnesty juga untuk repatriasi dana dari luar negeri. Tidak hanya untuk pajak, sehingga uangnya otomatis akan membantu perekonomian dalam negeri.

Fokus dari tax amnesty hanyalah memasukkan dana orang Indonesia yang di luar negeri dan pembayaran tebusan. Data Wajib Pajak (WP) yang masuk nantinya hanya akan menjadi milik Direktorat Jenderal Pajak. Institusi lain tidak diperbolehkan mendapatkan dan menggunakan data tersebut sebagai bahan penyidikan. Tax amnesty tidak akan menggunakan RUU Pengampunan Nasional. RUU tersendiri terkait tax amnesty akan disampaikan setelah masa reses DPR. Ditargetkan prosesnya bisa selesai pada akhir tahun, sehingga bisa langsung diimplementasikan pada awal tahun depan.

Namun tidak semua setuju dengan kebijakan pengampunan pajak ini. Rencana penghapusan sanksi pidana tertentu dengan membayar uang tebusan dianggap hanya menguntungkan pengemplang pajak. Sudah ada penggiat antikorupsi yang menyatakan siap melawan jika Rancangan Undang-Undang (RUU) pengampunan pajak disahkan dan diberlakukan awal Januari 2016.  Motif RUU tax amnesty patut dicurigai dan banyak kepentingan pribadi di balik pengusulan undang-undang.

Direktur Jenderal Pajak Sigit Priadi Pramudito memastikan ruang lingkup tax amnesty hanyalah penghapusan tunggakan pokok pajak, sanksi administrasi, dan atau pidana pajak atas ketidakpatuhan yang telah dilakukan wajib pajak di masa lalu. Artinya, tidak termasuk penghapusan sanksi pidana umum atau sebagainya. Kebijakan tax amnesty ini berbeda dengan materi RUU Pengampunan Nasional yang menjadi pembahasan DPR dalam sidang paripurna beberapa waktu lalu.

Pendukung kebijakan pengampunan pajak ini juga tak sedikit. Pengamat pajak Universitas Indonesia (UI) Danny Darussalam mengatakan, kebijakan pengampunan pajak harus segera dilaksanakan mengingat target penerimaan pajak yang dicanangkan pemerintah untuk tahun ini diperkirakan akan meleset. Tingkat kepatuhan wajib pajak yang menyampaikan SPT dari tahun ke tahun menurun.  Tingkat kepatuhan pajak selalu menurun di mana pada 2010 sebesar 57 persen, pada 2011 sebesar 53 persen, pada 2012 sebesar 41 persen, dan 2013 hanya 37 persen.

Menurutnya, dengan akan berakhirnya era kerahasiaan bank yang mulai diberlakukan pada 2017, maka kebijakan pengampunan pajak ini dapat menjadi kebijakan yang dilakukan sebagai masa transisi menuju era tersebut. Dengan telah terbukanya data rekening pajak perorangan dari perbankan pada 2017, jika tidak kebijakan tax amnesty akan menimbulkan masalah besar. Dirjen Pajak akan sibuk mengurusi wajib pajak yang selama ini tidak patuh.

Kita berharap pengampunan pajak atau tax amnesty segera memiliki payung hukum yang jelas. RUU mesti disahkan menjadi Undang-Undang (UU) pada tahun ini sebelum berlaku tahun 2016. Aturannya harus sedetail mungkin bagaimana syarat-syarat pengampunan pajak dan apa yang akan diperoleh wajib pajak yang mau kooperatif. Celah yang memungkinkan adanya korupsi dan penyelewengan mesti ditutup serapat mungkin. Jangan sampai tax amnesty menjadi transaksi antara petugas dan wajib pajak. (**)
T#gs
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments