Jumat, 29 Mei 2020
PDIPSergai Lebaran
  • Home
  • Sekolah
  • Walau Sudah Ada Dana BOS, Sejumlah Sekolah Masih Kutip Pembelian LKS

Walau Sudah Ada Dana BOS, Sejumlah Sekolah Masih Kutip Pembelian LKS

Rabu, 19 Februari 2014 18:36 WIB
SIB/Int
Ilustrasi
Sidikalang (SIB)- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 60 Tahun 2011 tentang larangan pungutan biaya pendidikan pada Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), sepertinya tidak berlaku di Kabupaten Dairi. Aturan yang jelas-jelas melarang kutipan dari orang tua siswa ini, tetap saja terjadi pada sekolah di Kabupaten Dairi.

Hal ini disampaikan para orang tua siswa kepada SIB secara terpisah di Kecamatan Siempat Nempu Hulu (Sinehu), Silima Pungga-punga, Tigalingga dan Kecamatan Siempat Nempu.

Menurut orang tua yang takut namanya dituliskan, mereka rata-rata membayar pembelian buku Lembar Kerja Siswa (LKS) dari sekolah yang terkesan diharuskan.

“Kami tidak pernah membicarakan dalam rapat tentang pembelian LKS. Namun, yang namanya untuk keperluan sekolah anak, mau tidak mau harus kita upayakan untuk membayarnya. Karena, kalau tidak memiliki buku LKS, anak-anak takut melihat gurunya,” ujar Sinaga di Sinehu.

Pengakuan yang mirip juga disampaikan Manurung dan Sirait di Parongil. Menurut mereka, adanya dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bukan jaminan lagi penghapusan kutipan terhadap orang tua siswa.

“Jangankan kutipan buku, dana Bea Siswa Miskin (BSM) sekolah pun, kalau tidak dikontrol wartawan akan dikutip Kepala Sekolah. Pada hal, sekolah-sekolah sudah memiliki perpustakaan, namun harus membeli buku LKS. Kami bingung dengan pernyataan pemerintah yang menyebutkan sekolah gratis. Gratis apanya?” ujarnya balik bertanya.

Kepala SMP N 2 Siempat Nempu Hulu, W Tambunan hendak dikonfirmasi SIB, Rabu (12/2) tidak berhasil. Menurut piket yang bertugas saat itu, Tambunan menyuruh wartawan masuk, namun setelah dalam ruangannya, Tambunan tidak bersedia.

“Kami sibuk menyusun laporan bulan Februari,” ujarnya singkat.

Informasi yang beredar di masyarakat, diduga kuat oknum Anggota DPRD Dairi, yang menjadi pedagang buku LKS untuk sekolah-sekolah. Pengakuan beberapa sumber, LKS tersebut juga terkesan dipaksakan untuk dijual kepada siswa.

“Kalau secara langsung, memang si oknum anggota DPRD itu tidak ada ke sekolah-sekolah. Namun, para Kepsek takut kepada oknum itu, katanya kalau tidak menjual LKS akan dimutasikan,” ujar sumber.

Untuk kita ketahui bersama, pada pasal 9 Permendikbud No. 60 Tahun 2011, disebutkan, sekolah yang melakukan pungutan yang tidak sesuai dengan Pasal 3 sampai dengan Pasal 5 dan tidak melaporkan sesuai dengan Pasal 8 huruf a dan huruf c dikenai sanksi administratif: pembatalan pungutan; dan untuk kepala sekolah berupa, teguran tertulis; mutasi; atau sanksi administratif lain sesuai ketentuan kepegawaian bagi yang berstatus pegawai negeri sipil atau sesuai perjanjian kerja/kesepakatan kerja bersama bagi yang berstatus bukan pegawai negeri sipil.

Sedangkan untuk untuk sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat berupa pencabutan ijin penyelenggaraan. Sekolah dasar dan sekolah menengah pertama bertaraf internasional atau yang dikembangkan menjadi bertaraf internasional yang melakukan pungutan tanpa persetujuan sesuai dengan pasal 6 dan tidak melaporkan sesuai dengan Pasal 8 huruf b dan huruf (d) dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi, melalui Kepala Bidang Pendidikan Dasar, Sirus Malau kepada SIB, Selasa (18/2) mengaku tidak pernah memberikan persetujuan akan penjualan buku di sekolah-sekolah. Menurutnya, bahwa LKS dan buku lainnya adalah kebutuhan siswa yang sama seperti buku tulis.

“LKS, kebutuhan siswa, sama seperti buku tulis. Sampai saat ini, kami (pihak Disdik) tidak pernah mencampuri penjualan buku-buku di sekolah,” ujarnya singkat.

Pantauan SIB pada sekolah-sekolah, LKS benar dibeli oleh para siswa dengan jumlah buku serta harga yang bervariasi. Selain itu, kutipan untuk pembayaran Uang Komite Sekolah, juga ada pada pelajara Sekolah Menengah Atas (SMA). (B4/w)

 
T#gs
LebaranDPRDTebing
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments