Rabu, 18 Sep 2019
  • Home
  • Sekolah
  • PGRI Sumut Usulkan Revisi UU No 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas

PGRI Sumut Usulkan Revisi UU No 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas

* Pasal 37 Ayat 1 Tentang Kurikulum PKn Dirubah Jadi PMP
admin Rabu, 04 September 2019 17:56 WIB
Ilustrasi
Medan (SIB) -PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia) Sumut mengusulkan kepada DPR RI bidang legislasi merevisi UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Pasal 37ayat 1 tentang Kurikulum pendidikan dasar dan menengah yang memuat pendidikan kewarganegaraan (PKn) dirubah menjadi Pendidikan Moral Pancasila (PMP).

Hal itu disampaikan Ketua PGRI Sumut Drs Abdul Rahman Siregar didampingi Wakil Ketua Drs Ramlan Tarigan, Ketua Dewan Kode Etik Guru Dr Shafwan Hadi Umry dan Sekbid Pelatihan PGRI Sumut Drs Chaidir Nasution pada acara pemantauan dan peninjauan UU No 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas dengan Gubsu, FKPD Sumut, Pimpinan DPRD, Kadis Pendidikan Sumut, Civitas Akademika USU, Unimed, PGRI Sumut, LSM dan Tokoh Masyarakat di Ruang Kaharuddin Nasution Lt VIII Kagubsu, Kamis (29/8).

Menurut Rahman, UU Sisdiknas, 16 tahun lalu ditetapkan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri tepatnya tanggal 8 Juli 2003. Khususnya Pasal 37,1b memuat tentang pendidikan kewarganegaraan (PKn) dinilai tidak relevan, karena banyak guru, peserta didik maupun kalangan pendidikan tidak memahami Pancasila sehingga harus dirobah menjadi Pendidikan Moral Pancasila (PMP).

Ditegaskan, selain merevisi Pasal 37 ayat 1 UU Sisdiknas, pihaknya juga meminta DPR RI merevisi Kurikulum pendidikan tinggi wajib ayat c: memuat pendidikan kewarganegaraan (PKn) dirubah menjadi Pendidikan Moral Pancasila (PMP) serta ayat : memuat bahasa dirubah menjadi Bahasa Indonesia dan bahasa asing.

Selain itu, kata Rahman, PGRI Sumut juga meminta pihak terkait merevisi UU Sisdiknas Pasal 40 ayat 2,b dan c tentang Pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh: penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai direvisi menjadi penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial sesuai upah minimum provinsi (UMP).

Kemudian revisi UU Sisdiknas pada Pasal 41 sebaiknya dicantumkan organisasi profesi guru adalah PGRI yang bersifat independen, karena organisasi tersebut sejak kemerdekaan RI telah berjuang sebagai induk segala sistem organisasi profesi guru.

"Usulan PGRI Sumut merubah kurikulum pendidikan dasar menengah dan tinggi dari Pkn menjadi PMP tersebut juga seiring Pidato Presiden RI Joko Widodo supaya digalakkan kembali Pendidikan Moral Pancasila (PMP) padatanggal 16 Agustus 2019 lalu," jelasnya.

Acara pemantauan dan peninjauan UU No 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas tersebut dihadiri Baleg (Badan Legislasi) DPR RI dipimpin Drs Sudiro Asno AK (Wakil Ketua Baleg DPR RI), mewakili Pangdam I/BB, mewakili Kapolda Sumut, mewakili Kejatisu, mewakili Rektor USU dan undangan lainnya. (M06/t)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments