Sabtu, 06 Jun 2020
PDIPSergai Lebaran
  • Home
  • Sekolah
  • LP2KHN Sumut Telusuri Dugaan Penyimpangan DAK Rehab Ruang Kelas SMPN 2 Sei Kepayang

LP2KHN Sumut Telusuri Dugaan Penyimpangan DAK Rehab Ruang Kelas SMPN 2 Sei Kepayang

*Kepsek Bantah Diborongkan
Rabu, 12 Februari 2014 20:32 WIB
Sei Kepayang (SIB)- Menanggapi pemberitaan di Harian Sinar Indonesia Baru (SIB) terkait dugaan penyimpangan pekerjaan rehabilitasi 7 ruang kelas SMPN 2 Sei Kepayang Barat Asahan, bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Dasar Tahun 2013 senilai Rp315 juta, Lembaga Pemantau Penyelenggara Kekayaan dan Harta Negara (LP2KHN) Sumut akan telusuri kebenarannya. 

Demikian dikatakan Sekretaris LP2KHN Sumut, Yuzham Panjaitan kepada SIB, Selasa (11/2/2014) di Tanjungbalai.
“Kita akan telusuri dugaan penyimpangan pekerjaan rehab lokal di SMPN 2 Sei Kepayang Barat sebagaimana pemberitaan di Harian SIB yang kita baca. Penelusuran terkait swakelola yang diduga diborongkan, karena bertentangan dengan Permendikbud 12/2013 tentang Juknis DAK Bidang Pendidikan Dasar Tahun 2013.”kata Yuzham berjanji akan mendalami indikasi tersebut.

Anggaran untuk kegiatan rehab 7 ruang kelas SMPN 2 Sei Kepayang Barat sebesar Rp315 juta yang dilaksanakan Panitia Pembangunan Sekolah (PPS). Pekerjaan dimulai 2 Desember 2013 dan berakhir 8 Maret 2014. “Dalam Permendikbud 12/2013 ditetapkan pelaksanaan rehab dengan mekanisme swakelola oleh kelompok masyarakat di lingkungan sekolah sesuai Pasal 3, 26, 28 dan Pasal 31 Perpres 54/2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah. Herannya, kenapa pekerja yang melaksanakan kegiatannya berasal dari luar daerah. Jika dari hasil penelusuran nantinya ditemukan indikasi penyimpangan, akan kita laporkan masalah ini ke ranah hukum,” terang Yuzham serius.

Kepala SMPN 2 Sei Kepayang Barat, Muhammad Yakub yang dikonfirmasi SIB, Rabu (29/1) di Sei Kepayang, membantah swakelola rehab ruang kelas diborongkan. “Zen itu bukan pemborong tapi kepala tukang. Kegiatannya swakelola dan bukan diborongkan. Keterkaitan pekerja dari luar daerah itu atas kesepakatan dengan Komite, karena tahun sebelumnya hasil pekerjaan warga sekitar dianggap kurang bagus,” ujar Yakub didampingi Ketua Komite, Saprin P, menjawab SIB.

Pernyataan Yakub terkesan mengada-ada. “Tak mungkin warga di sekitar sekolah tidak mampu mengerjakannya. Ini jelas bertentangan dengan Permendikbud 12/2013 yang mendasari kita untuk menelusuri kebenarannya,” kata Yuzham mensinyalir monitoring dan evaluasi dari Dinas Pendidikan Asahan minim.

Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan Sei Kepayang Barat, Nikmah, mengatakan pada tahun 2013 sebanyak 10 sekolah penerima DAK Pendidikan di kecamatan tersebut. “Kita juga akan pantau sekolah yang menerima DAK di kecamatan ini apakah tetap mengacu juknis atau tidak kita lihat nanti hasilnya,” tegas Yuzham.(D22/ r)
T#gs
LebaranDPRDTebing
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments