Rabu, 18 Sep 2019
  • Home
  • Sekolah
  • Kepala Sekolah Bisa Melakukan Pengutipan untuk Pendanaan Pendidikan

UPT Pendidikan Balige Satukan Persepsi Tentang Pendanaan Pendidikan

Kepala Sekolah Bisa Melakukan Pengutipan untuk Pendanaan Pendidikan

admin Rabu, 04 September 2019 18:03 WIB
SIB/Eduwart MT Sinaga
Sosialisasi : Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara melalui UPT Dinas Pendidikan Balige menggelar sosialisasi implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) bagi kepala sekolah dan komite sekolah SMA SMK Negeri se Kabupaten Toba Samosir (Tobasa) di Aula SMIK Negeri 1 Laguboti, Kabupaten Tobasa, Senin (2/9).
Tobasa (SIB) -Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara melalui UPT Dinas Pendidikan Balige menggelar sosialisasi implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) bagi Kepala Sekolah dan komite sekolah SMA SMK Negeri se Kabupaten Toba Samosir (Tobasa) di Aula SMIK Negeri 1 Laguboti, Kabupaten Tobasa, Senin (2/9).

Materi sosialisasi yang dilaksanakan oleh Cabang Dinas Pendidikan Balige meliputi, PP no 48 tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan, Permendikbud no 75 tahun 2016 tentang Komite Sekolah, Permendikbud no 32 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan serta Permendikbud no 51 tahun 2018 tentang PPDB (Aplikasi Pembinaan SMA Unggul).

Sebelum membuka sosialisasi, Kacabdis Balige Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, Drs Alfred H Silalahi MSi, menyampaikan pemahaman akan pengelolaan dan pendanaan pendidikan dinilai perlu pasca peralihan SMA SMK kepada provinsi. Pentingnya pemahaman baik dari komite dan pers, dimana pendidikan perlu ditopang oleh pendanaan agar dapat satu persepsi demi kemajuan pendidikan.

"Banyak dana yang dikelola sekolah, untuk itu kita perlu satu pemahaman. Harapan saya kita berlomba untuk peningkatan mutu pendidikan. Tolong didukung kepala sekolah ini. Tobasa mampu meraih nilai rata rata UN tertinggi di Sumut dan persentase lulus PTUN tertinggi," sebutnya.

Dalam pertemuan guna menyatukan persepsi terkait dengan pendanaan penyelenggaraan pendidikan di Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) baik antara Kepala Sekolah dan juga Komite Sekolah ini, turut menyampaikan paparan sebagai narasumber, Kepala Kejaksaan Negeri Toba Samosir diwakili Kasi Intelijen Revendra, Saut Aritonang staf bidang pembinaan SMA dan James Siagian dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dan mewakili Kanit Tipikor Polres Tobasa.

Pada paparan dan juga saat tanya jawab, Saut Aritonang dengan tegas menyebutkan, bahwa Kepala Sekolah bisa melakukan pungutan di sekolah penambahan pembiayaan pendanaan sekolah yang kurang setelah melalui penyusunan RKJM ( Rencana Kerja Jangka Menengah), RKAS (Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah) dan RKT (Rencana Kerja Tahunan) dengan melibatkan orang tua siswa dan Komite Sekolah.

Pengutipan yang dilakukan kepala sekolah ini, dikelola oleh kepala sekolah dan dimasukkan ke dalam rekening sekolah sesuai dengan, Permendikbup No 48 tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan. Sementara untuk komite sekolah, tidak diperkenankan lagi melakukan pengutipan. Akan tetapi lebih pada mencari sumbangan kepada pihak ketiga yang tidak mengikat apakah itu melalui penggalangan dana, bantuan perusahaan apakah itu berupa csr dan lainnya yang tidak mengikat.

"Bantuan dan sumbangan sifatnya tidak wajib, artinya sukarela. Pungutan digunakan untuk menutupi kekurangan pendanaan," imbuhnya.

Oleh karenanya, Saut Aritonang mengingatkan para kepala sekolah dan komite, untuk menjalankan sesuai dengan aturan atau rel yang berlaku. Ketika sudah keluar dari rel tersebut, agar kembali mengikuti aturan yang berlaku, sehingga tidak tersandung ataupun terjerat hukum. "Komite sekolah diatur sebagaimana Permendikbup Nomor 75 tahun 2016 tentang Komite Sekolah. Jadi kita jangan keluar dari aturan-aturan yang berlaku," sebutnya seraya menambahkan bahwa komite sekolah fungsinya mendukung Kasek dalam hal sarana prasana dan pendanaan. (H01/t)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments