Minggu, 20 Okt 2019
  • Home
  • Sekolah
  • Hingga 2024 Kemendikbud Targetkan Revitalisasi 5000 SMK

Hingga 2024 Kemendikbud Targetkan Revitalisasi 5000 SMK

* Pengamat : Harus Libatkan Pemda
admin Rabu, 09 Oktober 2019 19:59 WIB
Ant/AstridFaidlatulHabibah
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (7/10).
Jakarta (SIB) -Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menargetkan sebanyak 5.000 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang akan direvitalisasi hingga 2024 dalam rangka mempersiapkan generasi muda untuk peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan kerja atau vokasi.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menuturkan revitalisasi tersebut sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia yang telah ditetapkan pada 9 September 2016.

"Pertama jumlah SMK diperbanyak dibanding SMA. Lalu menyiapkan lulusan masuk ke dunia kerja sesuai dengan tuntutan lingkungan seperti industri 4.0," katanya saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (7/10).

Ia menuturkan bahwa program revitalisasi ini sebenarnya sudah dilakukan sejak 2018 dengan jumlah 300 SMK, pada 2019 sebanyak 300 SMK, dan untuk 2020 ada 550 SMK serta akan terus dikembangkan agar bisa mencapai 5 ribu pada 2024 mendatang.
"Sebetulnya masih jauh dari target karena jumlah SMK kita kan 14 ribu," ujarnya.

Muhadjir menjelaskan ada lima sektor yang menjadi fokus revitalisasi yaitu pariwisata, pertanian produktif, ekonomi kreatif, kemaritiman atau kelautan, pariwisata, dan energi pertambangan dengan menerapkan strategi perubahan kurikulum yakni dari supply base menjadi demand base.

"SMK itu yang menentukan bukan hanya pemerintah melainkan industri. Jadi nanti tenaga gurunya juga akan kita ambil sebagian dari mereka yang sudah punya pengalaman kerja di lapangan," katanya.

Muhadjir melanjutkan, pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp4,3 triliun untuk pelatihan kerja tersebut sehingga diharapkan para siswa lulusan SMK bisa memiliki bekal dasar sebelum mendapat pelatihan lanjutan dari para industri.

Menurutnya, persiapan untuk siswa SMK tidak cukup jika hanya melalui pelajaran yang didapat dari sekolah sehingga ada pre service training yang wajib diikuti oleh mereka.

Oleh sebab itu, para lulusan SMK tersebut juga diarahkan untuk mengikuti pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) milik Kementerian Tenaga Kerja sebab hal itu sebagai jembatan dalam mengakomodasi lulusan baru agar semakin siap untuk masuk ke dunia kerja.
"Sebetulnya memang kalau secara teoritik kita tidak mungkin betul-betul menyiapkan tenaga kerja yang siap pakai dari sekolah jadi Kementerian Tenaga Kerja punya BLK untuk jembatan akomodasi lulusan segar dari SMK dan SMA," katanya.

Muhadjir menilai kesuksesan revitalisasi SMK merupakan tugas bersama antara pemerintah dan sektor industri sehingga pemerintah juga telah menerbitkan aturan pengurangan pajak penghasilan (PPh) atau insentif super deduction kepada para perusahaan yang turut membantu peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) pada lulusan SMK.

"Kemenperin juga karena sekarang sudah ada kebijakan presiden soal super deduction jadi perusahaan yang bantu sekolah dan balai latihan kerja itu ada pemotongan pajak," ujarnya.

Pengamat: Harus Libatkan Pemda
Sementara itu, Pengamat pendidikan dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Said Hamid Hasan menilai revitalisasi SMK harus melibatkan pemerintah daerah. Menurut dia, pemerintah pusat tidak bisa bertindak sendirian terkait program peningkatan kualitas SMK tersebut.

Menurut Said, dilibatkannya pemerintah daerah dilakukan agar revitalisasi yang dilakukan sesuai kebutuhan. "Ini agar program SMK-nya sesuai dengan kebutuhan daerah dan kerja sama dengan pemerintah lain yang memerlukan tenaga SMK di daerahnya atau lintas daerah," kata Said, Senin (7/10).

Ia berpendapat, kerja sama yang baik harus dilakukan oleh SMK, pemerintah daerah, dan dunia usia dunia industri (DUDI) untuk menentukan program, keterampilan, dan fasilitas yang diperlukan. Termasuk juga daya serap para lulusan SMK nantinya ketika lulus.
"Pendekatan market driven curriculum ini yang diperlukan dan dikembangkan bersama dengan industri yang memerlukan lulusan termasuk industri yang akan dikembangkan," kata dia menjelaskan.

Said menambahkan, di tingkat nasional, Kemendikbud bertanggung jawab bagi kelompok struktur yang bersifat nasional untuk membangun manusia Indonesia. Ia mencontohkan, Kemendikbud bisa mengurus soal mata pelajaran agama, bahasa Indonesia, PPKN, dan juga sejarah.

Menteri Pendidikan Muhadjir Effendy mengatakan, target hingga 2024 adalah bisa merevitalisasi 5.000 SMK. Terkait hal ini, Said juga mengatakan kelancaran program ini juga besar dipengaruhi oleh pemerintah daerah.

"Revitalisasi 5.000 SMK dalam 5 tahun bisa. Dana, guru, fasilitas dan tenaga ahli tersedia cukup sehingga gerakan itu terpusat di daerah bukan di kementerian. Kalau gerakan itu terpusat dan dalam manajemen kementerian, target itu tidak akan tercapai," kata dia.
Sementara itu, Pengurus Persatuan Keluarga Besar Tamansiswa (PKBTS) Yogyakarta, Darmaningtyas mengatakan revitalisasi yang dilakukan harus jelas. Sebab, revitalisasi bisa dilakukan dalam bentuk fisik dan juga kurikulum atau pun penyediaan guru.

Selain itu, kata dia, semuanya juga tergantung kepada anggaran dan niat. "Revitalisasi itu bisa fisik dengan membangun gedung dan prasarana lainnya, serta revitalisasi nonfisik, terutama terkait dengan kurikulum, penyediaan guru yang kompeten, model pembelajaran, sistem evaluasi, proses rekruitmen murid, proses pemagangan, dan penyaluran para lulusan SMK," kata dia. (Ant/Rol/t)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments