Jumat, 24 Mei 2019
  • Home
  • Profil
  • Warga Ekonomi Lemah di Deliserdang Mulai Rasakan Dampak Penghapusan Jamkesda
  • Home
  • Profil
  • Warga Ekonomi Lemah di Deliserdang Mulai Rasakan Dampak Penghapusan Jamkesda

Warga Ekonomi Lemah di Deliserdang Mulai Rasakan Dampak Penghapusan Jamkesda

admin Jumat, 11 Januari 2019 12:04 WIB
Lubukpakam (SIB) -Warga kalangan ekonomi lemah mulai merasakan dampak akibat dihapuskannya Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) saat berobat di RSUD Deliserdang. Penghapusan Jamkesda karena semua jaminan kesehatan warga sudah diintegrasikan ke BPJS Kesehatan.

Salah satu yang merasakan dampak dari penghapusan Jamkesda itu adalah Darmina (60) yang tinggal di Kelurahan Lubukpakam III Kecamatan Lubukpakam. Ia terkena dampak dari penghapusan Jamkesda, di mana ia belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan.

Informasi yang dikumpulkan, Darmina sebelumnya sempat dirawat di RSUD Deliserdang selama 4 hari. Setelah diperbolehkan pulang oleh dokter, keluarganya kemudian ditagih biaya pengobatan sebesar Rp2.285.000.

"Masuk rumah sakit sejak hari Jumat dan baru pulang Senin malam. Kami orang tidak mampu, bapak saya pun sudah sakit-sakitan. Makan ibu kami selama ini mengandalkan dari kami anak-anaknya sajanya. Selama ini kalau berobat pakai Jamkesda, modal KTP sama KK saja sudah bisa. Maunya kami daftar BPJS Kesehatan cuma untuk masalah bayaran per bulannya ini yang berat. Harusnya yang tidak mampu ini dapatlah BPJS bantuan dari pemerintah," ujar anak Darmina bernama Ahmad kepada wartawan, Selasa (8/1).

Dijelaskan Ahmad, ibunya baru dapat pulang setelah mendapat bantuan dari anggota DPRD Deliserdang bernama Bayu Sumantri Agung. Hanya dengan bermodalkan uang Rp500.000 maka selanjutnya urusan kemudian ditanggung anggota DPRD itu.

Terkait persoalan itu, Bupati Deliserdang Ashari Tambunan langsung melakukan rapat mendadak dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dihadiri seluruh pejabat RSUD Deliserdang dan pejabat lain seperti Kadis Kesehatan dr Ade Budi Krista, Kadis Sosial Gustur Siregar, Kadisdukcapil Mahruzar dan Staf Ahli Bupati dr Aida Harahap yang juga Ketua Tim Percepatan Universal Health Coverage (UHC).

Ada sekitar dua jam lamanya rapat itu berlangsung di lantai II kantor Bupati. Usai pelaksanaan rapat, Bupati Ashari kepada wartawan memastikan kejadian seperti yang dialami nenek Darmina jangan terulang lagi di RSUD Deliserdang.

"Saya pastikan tidak ada lagi lah warga yang kurang mampu seperti itu (harus bayar). Yang jelas sekarang ini memang Jamkesda sudah tidak bisa lagi karena harus beralih ke BPJS Kesehatan. Sudah ada langkah-langkah khusus yang kita ambil tadi," kata Ashari.

Sementara Direktur RSUD Deliserdang, dr Hanif Fahri SpKJ juga sempat memberikan jaminan bahwasanya tidak akan ada lagi masalah seperti yang dialami nenek Darmina. Ia meminta agar media juga ikut memback up masalah ini karena Pemkab telah berkomitmen bahwa pelayanan terhadap masyarakat khususnya yang kurang mampu tetap akan dijamin. Hal ini mengingat anggaran sebesar Rp42.000.000.000 telah dialokasikan untuk jaminan kesehatan masyarakat.

"Jadi sekarang akan dibentuk tim di rumah sakit. Jadi jika memang ada warga yang kurang mampu dan belum mempunyai BPJS maka akan dibantu pihak rumah sakit untuk pengurusannya. Bukan pihak keluarganya lagi yang mengurusnya, akan kita bantu supaya cepat dapat kartunya. Tapi itu hanya ada di RSUD dan hanya untuk pasien yang sedang dirawat. Kalau yang dari luar silahkan mengurus sendiri. Ini akan kita sampaikan hingga ke jajaran bawah," terang dr Hanif. (C06/q)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments