Senin, 16 Sep 2019

KP USU PErjuangkan Lahan Land Grant University

Jumat, 10 Januari 2014 10:14 WIB
Medan (SIB)- Koperasi Pengembangan Universitas Sumatera Utara  menegaskan akan terus memperjuangkan lahan "Land Grant University" di Mandailing Natal karena selain memang hak koperasi juga untuk kepentingan mahasiswa/dosen di USU,  termasuk masyarakat sekitar.

"Soal ada gangguan dari perusahaan lain dengan cara melanggar hukum dan termasuk nantinya putusan yang tidak memihak kepada  KP USU akan dilawan dengan cara hukum. Harusnya sebagai negara hukum, pemerintah memutuskan masalah dengan ketentuan hukum," kata Ketua Koperasi USU (KP), Prof Chairuddin P Lubis di Medan, Rabu, didampingi Sekretaris KP USU, Prof Darwin Dalimunthe. Dia mengaku belum menerima  putusan Mahkamah Agung soal kasasi KP USU.

Namun, kata dia, kalaupun Mahkamah Agung menolak Kasasi KP USU soal kasus lahan sawit di Mandailing Natal (Madina), maka pihaknya akan melakukan tindakan peninjauan kembali. "Langkah itu akan diserahkan ke kuasa hukum KP USU, Adnan Buyung Nasution," katanya.

Dia menjelaskan, sengketa lahan perkebunan Land Grant University yang diberikan Menteri Kehutanan di masa Muslim Nasution bermula dari ditolaknya perpanjangan izin lokasi KP USU oleh Bupati Madina HM Hidayat masa itu.  

Kasus penolakan perpanjangan izin lokasi yang dianggap KP USU tidak tepat itu dilaporkan ke PTUN Medan dan kemudian sampai ke Mahkamah Agung. "Banyak yang aneh dalam kasus sengketa lahan KP USU itu antara lain dengan terjadinya pengrusakan dan pengambilalihan lahan sawit tersebut  begitu saja," katanya.

Dia memberi contoh, harusnya kalau dalam sengketa, maka lahan itu tidak boleh diusahakan siapapun dan kalaupun akhirnya KP USU dinyatakan tidak memiliki hak lagi, tidak otomatis itu sudah milik perusahaan lain.

"Indonesia ini negara hukum atau tidak ya. Apalagi sampai memanfaatkan  nama-nama oknum aparat dan petugas berwenang juga  tidak menanggapi pengaduan soal kasus pengrusakan aset KP USU dan pemukulan karyawan KP USU itu," katanya yang juga didampingi Bendahara KP USU, Lian Dalimunthe dan anggota KP USU, Khatib Lubis serta General Manager  KP USU Hotri Pulungan.

Chairuddin yang mantan Rektor USU itu menyebutkan, dari lahan yang diberikan seluas 10.000 hektare itu, seluas 2.000 hektare sudah dibersihkan (land clearing) dan 800 hektare sudah ditanami dengan pembibitan yang dipersiapkan sebanyak 500 ribu pohon.

"Bayangkan berapa banyak kerugian KP USU, padahal sesuai rencana awal pemerintah yang memberikan land grant university itu dimaksudkan untuk membantu USU mulai dari tempat penelitian mahasiswa dan dosen, beasiswa mahasiswa dan dosen serta untuk kepentingan masyarakat sekitar diluar keharusan memberikan 20 persen bagian untuk petani," katanya.

Sementara itu Darwin Dalimunthe menjelaskan, tentang penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada 10 Desember  2013 yang intinya menyatakan  terhitung sejak tanggal penetapan dikeluarkan, izin lokasi perusahaan lain yang di kawasan KP USU ditunda pelaksanaannya sampai ada putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap. Jadi seharusnya tidak ada lagi aktivitas di kawasan itu sejak penetapan itu. (Ant/R5/h)
T#gs
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments