Kamis, 20 Jun 2019
  • Home
  • Pemilu
  • Politik Transaksi di Tingkat Elite Pada Pilkada Serentak Sangat Masif

Politik Transaksi di Tingkat Elite Pada Pilkada Serentak Sangat Masif

Kamis, 03 Desember 2015 19:59 WIB
Serang (SIB)- Kebijakan pembatasan dana kampanye bagi para calon pada pilkada serentak sebagaimana diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 dan dijabarkan dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 8 Tahun 2015, sama sekali tidak menjamin akan munculnya pemimpin atau kepala daerah yang bersih dan bebas korupsi.
Politik transaksi di tingkat elite partai pada pilkada serentak justru pada faknya jauh lebih masif dari pelaksanaan pilkada pada tahun-tahun sebelumnya.

Pengamat politik dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Serang, Gandung Ismanto, Selasa (1/12) pagi menjelaskan, pada Pilkada tahun-tahun sebelumnya, praktik transaksi atau money politics itu terjadi tingkat masyarakat pemilih. 

Pasangan calon melakukan praktik transaksi dengan membagikan barang atau uang kepada masyarakat pemilih.

Namun, pada Pilkada serentak tahun ini, praktik transaksi terjadi di hulu yakni tingkat elite partai baik itu individu di tingkat elite parpol maupun parpol secara kelembagaan. Pasangan calon harus membayar mahar politik kepada koalisi parpol. Ini membutuhkan dana yang jauh lebih besar.

"Kebijakan dana kampanye pasangan calon ditanggung oleh KPU yang dibiayai APBD merupakan kebijakan salah kaprah. Kebijakan seperti ini sangat tidak menjamin akan lahirnya pemimpin yang  bersih. Sebab kebijakan pembatasan dana kampanye dengan dibiayai oleh APBD tersebut tidak menjamin bahwa pasangan calon tidak mengeluarkan biaya yang besar untuk maju dalam Pilkada," tegas Gandung.

Gandung menjelaskan, berdasarkan pengamatan pada Pilkada serentak tahun ini, ada pasangan calon yang melakukan praktik memborong parpol koalisi untuk menghadang munculnya pasangan calon kompetitor yang kuat.

Praktik memborong parpol koalisi itu membutuhkan dana yang jauh lebih besar karena selain membayar mahar politik kepada parpol juga kepada elite parpol.
"Praktik memborong parpol koalisi itu terjadi di Kabupaten Serang dan Kota Cilegon. Bahkan di Kota Cilegon, seluruh partai diborong oleh pasangan incumbent, sehingga ada yang batal maju dalam Pilkada serentak karena tidak kebagian parpol pengusung. Bukan hanya itu, pasangan calon yang melakukan praktik memborong parpol pengusung ini membayar orang untuk maju dalam Pilkada serentak dari jalur independen. Hal yang sama terjadi di Kabupaten Serang.
Sehingga muncullah pasangan calon boneka. Apakah dari praktik demokrasi seperti ini akan menjamin munculnya pemimpin atau kepala daerah yang bersih? Tentu saja tidak sama sekali," tegas Gandung.

Lebih jauh Gandung menjelaskan, kebijakan pembatasan dana kampanye hanya sekadar teori belaka karena dalam praktiknya, dana kampanye yang digunakan parpol atau pasangan calon jauh lebih besar daripada dana kampanye yang dilaporkan ke KPU.

KPU sendiri memiliki keterbatasan untuk melakukan audit secara menyeluruh dan komprehensif, dan sanksi yang diiterapkan terhadap pasangan calon yang melanggar juga tidak jelas.

"Jadi jangan pernah bermimpi akan lahirnya pemimpin yang bersih kalau praktik transaksi politik itu tetap ada. Ada parpol mengklaim tidak memungut biaya dari pasangan calon namun itu hanya pencitraan semata. Dalam praktiknya pungutan biaya itu tetap ada," jelasnya.

Untuk diketahui, dalam pasal 65 ayat 2 UU Nomor 8 Tahun 2015 diatur bahwa kampanye berupa debat publik/debat terbuka antarpasangan calon; penyebaran bahan kampanye kepada umum; pemasangan alat peraga; dan iklan media masa cetak dan media massa elektronik difasilitasi oleh KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota yang didanai APBD.

Menurut Gandung beralihnya beban sosialisasi Pilkada dari pasangan calon ke KPU akan berdampak pada rendahnya partisipasi pemilih pada Pilkada serentak tahun ini. Hal ini juga menyebabkan, gema Pilkada serentak tahun ini sama sekali tidak ada. Pilkada terkesan bukan lagi pesta demokrasi rakyat tetapi pesta demokrasi para elit parpol.

"Masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui adanya Pilkada serentak. Hal ini terjadi karena sosialisasi yang dilakukan KPU sangat terbatas. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya sosialisasi dibebankan kepada pasangan calon sehingga spanduk ada di mana-mana. Saya bisa pastikan, tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada serentak tahun ini, pasti sangat rendah," ujar Gandung. (SP/y)
T#gs
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments