Senin, 22 Jul 2019
  • Home
  • Pemilu
  • KPU Beri Toleransi Bagi Para Calon Yang Belum Serahkan Surat Pemberhentian dari Instansinya

KPU Beri Toleransi Bagi Para Calon Yang Belum Serahkan Surat Pemberhentian dari Instansinya

Jumat, 13 November 2015 18:30 WIB
Medan (SIB)- KPU Sumut memberikan toleransi bagi peserta Pilkada yang belum menyerahkan surat keputusan pemberhentian dari tugas awal di instansinya masing-masing dengan tetap mengikutkannya dalam Pilkada.

Anggota KPU Sumut Benget Manahan Silitonga di Medan, Kamis (12/11) mengatakan, keringanan itu diberikan berdasarkan munculnya Surat Edaran KPU RI nomor 706/KPU/X/2015 tertanggal 21 Oktober 2015.

"Pada prinsipnya, KPU tetap memberlakukan aturan bagi peserta Pilkada yang berprofesi sebagai anggota TNI, Polri, PNS, anggota legislatif  dan pegawai BUMN/ BUMD untuk mengundurkan diri dari tugas awal," ucapnya.

Namun calon yang belum menyerahkan SK perhentian tersebut tetap dianggap memenuhi syarat jika mampu membuktikan kesungguhan dalam mengurus surat dimaksud. "Misalnya di Kemendagri terkendala atau di DPRD juga begitu. Sepanjang ia sudah menunjukkan kesungguhannya dengan memberikan surat pengunduran diri, sudah meneken surat pernyataan, bagi KPU itu sudah dianggap cukup meski walaupun SK nya belum datang," terangnya.

Saat ditanya kapan batas waktu penyerahan surat pengunduran diri tersebut setelah batas waktu ditetapkan pada 22 Oktober silam, Benget mengatakan hingga saat ini belum ada.

"Terakhir pada 22 Oktober. Tetapi kan sudah keluar Surat Edaran tentang keringanan itu. Setelah tanggal 22 itu, hingga sekarang tidak ada lagi batasan. Pada tanggal 22 itu sudah banyak yang menyerahkan. Setelah itu bagi yang terlambat-terlambat itu, diberikanlah semacam toleransi berdasarkan surat edaran KPU RI itu," ucapnya lagi.

"Hampir keseluruhan calon di 23 kabupaten/kota sudah menyerahkan tetapi kemarin kita dengar di Kabupaten Madina ada satu orang lagi. Tetapi itu sebenarnya kembali ke setiap kabupaten/kota yang menyelenggarakan pilkada. KPU Sumut hanya mensuper visi saja. Mereka yang tahu detail. Kami hanya menghimpun data, sementara apabila data itu terlambat datang dari mereka bisa ditanya saja langsung," terangnya.

Seperti diketahui, berdasarkan Peraturan KPU nomor 12/2015 tentang pencalonan, peserta Pilkada yang berprofesi sebagai anggota TNI, Polri, PNS, anggota legislatif, dan pegawai BUMN/BUMD dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) jika tidak menyerahkan SK pemberhentian.(A18/ r)
T#gs
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments