Sabtu, 24 Agu 2019
  • Home
  • Opini
  • Tatakelola Sumber Daya Alam di Kabupaten Samosir

Tatakelola Sumber Daya Alam di Kabupaten Samosir

* Kasus: APL TELE dan Kawasan Hutan Produksi
admin Jumat, 08 Februari 2019 14:15 WIB
Oleh Alamson Situmorang (Sekretaris Pengelolaan Hutan Wisata Situmorang Tele)
1. Gambaran Umum Kabupaten Samosir
Secara Administratif Kabupaten Samosir terbagi menjadi 9 kecamatan yang terdiri dari 128 desa dan 6 kelurahan serta 380 dusun/lingkungan. Luas wilayah Kabupaten Samosir 206.905 Ha terdiri dari 144.425 Ha daratan atau 69,80% dan wilayah danau 62.480 Ha atau 30,20%.

Batas batas administrasi Kabupaten Samosir adalah

Sebelah Utara: Kabupaten Karo dan Kabupaten Simalungun

Sebelah Timur: Kabupaten Toba Samosir

Sebelah Selatan: Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Humbang Hasundutan

Sebelah Barat: Kabupaten Dairi dan Kabupaten Pakpak Bharat.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2016 tentang Badan Otorita Pengelolaan Pariwisata Danau Toba, Kabupaten Samosir akan menjadi kawasan destinasi wisata tingkat nasional.

Secara Topografi Kabupaten Samosir berada di ketinggian 904-2.157 m di atas permukaan laut dengan keadaan topografi dan kontur tanah yang beraneka ragam, yaitu datar (10%), landai 20%, miring 55% dan terjal 15%.

Kabupaten Samosir memiliki potensi sumberdaya alam yang didukung dengan tingkat keragaman hayati (hutan), lahan pertanian (persawahan dan pertanian lahan kering), sungai dan anak sungai, kekayaan geologi dan danau.

Sejak tahun 2005 pada masa bupati periode I hingga masa pemerintahan yang sedang berjalan saat ini 2016-2021, visi pemerintahan dititikberatkan pada sektor pariwisata dan pertanian. Lebih jelasnya visi Kabupaten Samosir tahun 2016 -2021 adalah "Terwujudnya Masyarakat Samosir yang Sejahtera, Mandiri, dan Berdaya Saing Berbasis Pariwisata dan Pertanian".

2. Potensi Sumber Daya Alam
Potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Kabupaten Samosir berupa hutan lindung, hutan produksi, lahan persawahan, lahan perkebunan rakyat, kekayaan geologi dan sungai/anak sungai, serta Danau Toba.

Secara topografi wilayah Kabupaten Samosir seluruhnya merupakan catchment area (daerah tangkapan air) Danau Toba.
Dari luas daratan 144.425 Ha, terdapat Kawasan Hutan Negara seluas 67.000 Ha yang terdiri dari Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Selain kawasan hutan, pada lahan di luar kawasan hutan juga memiliki potensi penutupan lahan dan daerah resapan air seperti pada areal penggunaan lain yang dikenal dengan sebutan Areal Penggunaan Lain (APL).

3. Pengelolaan APL (Status dan Fungsi)
Istilah APL diperuntukkan bagi areal yang berada di luar Kawasan Hutan Negara. Dapat disebut bahwa status APL bukan merupakan kawasan hutan negara.

Defenisi APL ini dapat menjadi pemicu penguasaan lahan secara terbuka bagi semua pihak jika tidak disertai aturan main yang jelas dari pemilik kewenangan yaitu pemerintah kabupaten. Hal yang sama sedang terjadi secara besar-besaran di APL Desa Partungkonaginjang dan Desa Hariara Pittu Kecamatan Harian.

Luas seluruh kawasan APL di kedua desa ini dalam satu hamparan adalah sekitar 4.500 hektare dan dilihat dari penutupan lahan memiliki tingkat kerapatan tegakan kayu rapat hingga sangat rapat. Kawasan APL ini juga merupakan daerah resapan air serta daerah tangkapan air bagian hulu dari beberapa sungai yang mengalir ke daerah di bawahnya seperti Kecamatan Harian dan lebih dominan ke Kecamatan Sianjurmulamula. Dari segi potensi yang ada dari dahulu hingga yang tersisa saat ini, APL ini memiliki fungsi yang sama dengan Hutan Lindung ataupun Kawasan Lindung Resapan Air, Kawasan Perlindungan Setempat serta Kawasan Perlindungan Daerah di bawahnya.

Upaya penyelamatan APL Tele sudah sangat mendesak dilakukan melihat fakta lapangan yang sudah sangat memprihatinkan. Kondisi buruk atas perubahan drastis tutupan lahan akibat penebangan-penebangan tegakan kayu dengan alasan pembukaan lahan pertanian yang diduga secara liar (tanpa memperoleh izin resmi dari pihak pemerintah selaku pemangku kewenangan atas pengaturan lahan APL).

Kasus penangkapan alat berat yang diduga dipakai untuk pembalakan kayu pada Januari 2019 yang lalu adalah bukti nyata bahwa tindakan-tindakan oknum yang berupaya merubah fungsi APL tetap berlanjut, tetapi sangat disayangkan bahwa kegiatan tersebut diduga tidak memiliki izin resmi dari pemerintah.

Pada masa pemerintahan Toba Samosir (sebelum pemekaran Kabupaten Samosir) pada bulan Desember 2003 telah dikeluarkan Keputusan Bupati Tobasa untuk mengatur tata kelola APL. Pada keputusan tersebut ditetapkan beberapa luasan tertentu untuk dapat dikelola masyarakat sebagai lahan pertanian dan pemukiman dengan ketentuan-ketentuan atau penegasan seperti salinan dibawah ini:

Pada tahun 2004 terjadi pemekaran dan terbentuklah Kabupaten Samosir. Dengan demikian, kelanjutan tata kelola APL Tele berada di Pemerintah Kabupaten Samosir. Jika kita memperhatikan ketentuan-ketentuan (hak dan kewajiban) masyarakat penerima mandat dari Surat Keputusan di atas, maka tata kelola pemanfaatan dan pengelolaan APL Tele dapat mempertahankan fungsi kelestarian sumberdaya alam yang ada di kawasan tersebut sekaligus fungsi pengawasan dan pengendaliannya.

Yang menjadi pertanyaan besar hingga saat ini adalah apakah Pemerintah Kabupaten Samosir sejak tahun 2004 telah membuat regulasi pengelolaan dan pemanfaatan APL Tele? Apakah untuk fungsi budidaya pertanian hortikultura? Apakah untuk pemanfaatan pengembangan wilayah atau untuk fungsi lindung? Atau untuk dibagi-bagi kepada masyarakat luas, dan fungsi lain?

Jika Pemerintah Kabupaten Samosir telah pernah membuat regulasi tentang tata kelola APL Tele, maka segala tindakan dan kegiatan oknum masyarakat yang memasuki kawasan tersebut dan melakukan kegiatan di dalamnya tanpa seizin resmi pemerintah sesuai ketentuan yang ada dapat disebut suatu pelanggaran, terlebih-lebih pada kegiatan penebangan kayu secara liar (illegal logging) adalah tindakan Pidana Lingkungan.

Lalu sejauh mana keseriusan pemerintah melakukan penegakan hukum bagi masyarakat yang melakukan berbagai kegiatan di lokasi ini, seperti kegiatan pembukaan lahan, penebangan kayu? Membagi-bagi lahan dan mendirikan rumah di areal yang belum ditetapkan peruntukannya?

Dan apakah semua kegiatan tersebut luput dari pemantauan dan pengawasan dari pemerintah kabupaten, bahkan terkesan melakukan pembiaran?

Jika tidak, bagaimana perencanaan pemerintah kabupaten untuk memanfaatkan dan melindungi status dan fungsi kawasan APL ini?
Itulah beberapa pertanyaan-pertanyaan yang akan terus mengalir jika kegiatan perusakan kawasan APL terus terjadi dan merubah fungsi lindungnya menjadi malapetaka lingkungan di kemudian hari.

4. Kesamaan Hak dan Kewajiban dalam Tata Kelola Hutan
Di Wilayah Administrasi Kabupaten Samosir terdapat wilayah kerja PT TPL Tbk selaku pemegang izin konsesi Hutan Tanaman Indsutri.

Dari luas kawasan hutan yang terdapat di wilayah Kabupaten Samosir yaitu 70.706,54 Ha terdapat hutan produksi seluas 17.608,07 Ha.

Di Kecamatan Harian, luas hutan produksi mencapai 17.178,16 Ha dan sekaligus merupakan areal konsesi PT TPL. Jika dibandingkan dengan luas Kecamatan Harian 56.045 Ha, maka luas kawasan hutan produksi di Kecamatan Harian ini mencapai 30,65% dari luas daratan Kecamatan Harian. Kehadiran PT TPL pada wilayah ini diharapkan dapat memberikan pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat sekitar.

Pada zaman reformasi hingga saat ini konflik status lahan menjadi tantangan yang besar. Disatu sisi wilayah kerja PT TPL dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan dengan segala hak dan kewajiban perusahaan terhadap areal konsesi yang diberikan tetap, pada sisi lain klaim masyarakat dengan mengatasnamakan kelompok marga atau hak ulayat atas lahan konsesi menjadi satu dilema.

Tetapi sebagai pemangku izin resmi yang dimiliki oleh PT TPL, klaim masyarakat atas sejumlah lahan hutan produksi di dalam areal konsesi tidaklah dapat dibenarkan. Kondisi di lapangan saat ini sudah sangat memprihatinkan, yakni terjadi aktivitas masyarakat di dalam areal konsesi dan seakan-akan membangun komunitas tertentu untuk menguasai lahan hutan produksi yang diduga tanpa mekanisme yang resmi berdasarkan peraturan-peraturan di bidang Kehutanan.

PT TPL dan Instansi Kehutanan (Dinas Kehutanan dan atau Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) perlu menjelaskan hal ini kepada publik apakah penguasaan sekelompok masyarakat di areal Konsesi Hutan Produksi sudah melalui prosedur yang benar dan diakui oleh negara?

Jika penguasaan tersebut atas desakan kelompok masyarakat Hukum Adat, maka pemerintah harus menegaskan kebenaran dari masyarakat Hukum Adat yang mana?

Lalu apa bukti-bukti administrasi yang sudah diajukan kepada pemerintah tentang permohonan permintaan pengembalian hak atas tanah yang berada di dalam kawasan hutan produksi. Langkah-langkah seperti ini haruslah dipertegas sehingga hak dan kedudukan semua warga negara atas hukum adalah sama.

Di sisi pengelolaan Hutan Tanaman Industri PT TPL, penulis dan tim menemukan beberapa titik zona lindung atau kiri kanan alur sungai yang selama ini terpelihara dengan baik oleh perusahaan pada tahun 2018 yang lalu dieksploitasi dan ditanami tanaman eucalyptus.

Ada dugaan bahwa PT TPL terpaksa mengeksploitasi beberapa titik yang selama ini merupakan zona lindung untuk mengimbangi target produksi akibat penguasaan masyarakat pada titik tertentu dengan luasan yang cukup lumayan tidak dapat ditanami kembali (replanting) oleh perusahaan.

Kritikan pada tulisan ini terhadap tata kelola Hutan Produksi di areal konsesi PT TPL tidaklah untuk menyudutkan pihak perusahaan, tetapi untuk mengingatkan kembali hak dan kewajiban yang tegas dari PT TPL terhadap seluruh areal konsesi yang diberikan oleh negara.

Kita bisa menyadari bahwa dengan tata kelola izin pemanfaatan yang baik dan benar maka tujuan dan kehadiran PT TPL sebagai pelaku ekonomi di sektor kehutanan dapat berjalan secara berkelanjutan serta ramah lingkungan.

5. Rekomendasi
Ada beberapa rekomendasi yang kami tawarkan dalam tata kelola pemanfaatan APL Tele dan Hutan Produksi yang terdapat di Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir, yaitu:

1. Areal Penggunaan Lain (APL) Tele agar dikelola dengan regulasi yang baik dan benar sehingga fungsi lindung dan potensi yang ada dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar dan perlindungan kebutuhan sumberdaya air bagi daerah di bawahnya.

2. Perlu dilakukan pemetaan lokasi dan pemetaan potensi untuk menentukan zonasi pemanfaatan dan zonasi perlindungan terhadap seluruh APL Tele.

3. PT TPL Tbk harus menjalankan hak dan kewajiban terhadap seluruh areal konsesi yang diberikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

4. Perlu penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan tindak pidana lingkungan dengan prinsip kesamaan kedudukan dimata hukum.

6. Penutup
Demikian beberapa hal yang dapat kami uraikan tentang permasalahan, peluang dan rekomendasi tata kelola APL Tele dan Hutan Produksi di Kecamatan Harian. Tata kelola yang baik dan benar terhadap sumber daya alam yang terdapat di wilayah Administrasi Kabupaten Samosir akan memberikan manfaat ekonomi dan menekan seminim mungkin kerusakan lingkungan sehingga dapat berlangsung secara berkelanjutan, adil dan merata.

Penegakan hukum terhadap pelaku perusakan lingkungan, perambah dan penguasaan tanah secara liar harus terus ditingkatkan dan merupakan bahagian penting dari tata kelola potensi sumber daya alam yang terdapat di Kabupaten Samosir. (h)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments