Minggu, 09 Agu 2020
  • Home
  • Opini
  • Perpres Diterbitkan, Dibatalkan, Harga Gas Elpiji Dinaikkan, Diturunkan

Perpres Diterbitkan, Dibatalkan, Harga Gas Elpiji Dinaikkan, Diturunkan

Kamis, 16 Januari 2014 15:22 WIB
SIB/ist
Ir Fadmin Prihatin Malau
Oleh: Ir. Fadmin Prihatin Malau

Tahun 2014 disebut-sebut tahun politik, maka semua menjadi komoditi politik. Hal ini jelas tidak sehat dan satu indikator para politisi di Indonesia belum dewasa serta cenderung kepada politik yang menghalalkan segala cara. Hal ini sangat berbahaya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara karena politik yang dibangun hanya pencitraan serta memainkan emosi jiwa masyarakat Indonesia.

Akibatnya program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah tidak konsisten. Masih awal tahun 2014 dua kejadian besar telah diperlihatkan. Pertama pemerintah meluncurkan program Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang mulai tahun 2014. Menariknya, dari program SJSN ini pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) yang memberikan keluasaan bagi pejabat dan keluarganya untuk berobat gratis ke luar negeri.

Pengobatan gratis ke luar negeri bagi pejabat dan keluarganya tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) nomor 105 dan 106 tahun 2013. Luar biasa, di satu sisi pemerintah katanya hanya mampu mengalokasi anggaran untuk rakyat miskin hanya Rp 19.225 per orang per bulan dengan jumlah yang ditanggung dalam Anggaran Perbelanjaan Belanja Negara (APBN) hanya 86,4 juta jiwa rakyat miskin.

Sementara Data Badan Pusat Statistik pada tahun 2011 mencatat jumlah rumah tangga miskin mencapai 25,2 juta atau 100,8 juta jiwa bila diasumsi satu keluarga sebanyak 4 orang dan bila dikali untuk 100,8 juta jiwa itu alokasi anggaran di APBN sebesar Rp 56,7 triliun tapi pemerintah hanya punya dana alokasi di APBN 2014 untuk Jaminan Kesehatan rakyat miskin hanya Rp 19,9 triliun.

Ironisnya, alokasi dana bagi pejabat negara dan keluarganya untuk berobat ke luar negeri ada. Luar biasa pejabat negara pakai uang rakyat berobat ke luar negeri. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menandatangani Peraturan Presiden nomor 105 tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Paripurna kepada Menteri dan Pejabat Tertentu dan Perpres nomor 106 tahun 2013 tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Pimpinan Lembaga Negara pada tanggal 16 Desember 2013.

Sangat luar biasa sebab dengan Perpres itu, para menteri, pejabat eselon I dan pimpinan lembaga negara beserta keluarganya dapat berobat ke luar negeri yang seluruh biayanya ditanggung oleh negara.

Lantas pada hari dan tanggal yang sama Presiden SBY juga menandatangani Perpres nomor 106 tahun 2013 tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Pimpinan Lembaga Negara yang meliputi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPR-RI, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), Komisi Yudisial (KY), Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dan Hakim Agung Mahkamah Agung.

Hebatnya, Peraturan Presiden nomor 105 tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Paripurna kepada Menteri dan Pejabat Tertentu dan Perpres nomor 106 tahun 2013 tentang Jaminan Pemiliharaan Kesehatan bagi Pimpinan Lembaga Negara yang ditandatangani pada tanggal 16 Desember 2013 pada awal Januari 2014 dibatalkan oleh yang menandatangi Perpres itu sendiri.

Harga Gas Elpiji Turun Naik
Kenaikan atau menaikkan harga gas elpiji nonsubsidi tabung gas 12 kg sebesar 68 persen atau sekitar Rp 3.959 per kg menjadi Rp 117.708 per tabung dari sebelumnya harga per tabung Rp 70.200,- oleh PT. Pertamina Tbk sempat membuat heboh. Wajar saja heboh sebab menyangkut hajat orang banyak.
Alasan kenaikan atau menaikkan harga gas elpiji tabung 12 kg karena Pertamina mengalami kerugian. Tidak mudah untuk mengatakan sebuah perusahaan go public dalam kondisi merugi atau berlaba dan hebatnya PT. Pertamina Tbk sebagai perusahaan di bawah pengelolaan Menteri BUMN ternyata Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta Rajasa bisa mengatakan, kenaikan harga gas elpiji 12 kilogram sepenuhnya merupakan aksi korporasi PT Pertamina Tbk tanpa perlu meminta izin pemerintah. Pemerintah, kata dia, tidak punya kewenangan untuk mengintervensi harga itu, kecuali untuk elpiji subsidi.

Tidak logika sebab PT. Pertamina Tbk dikelola Badan Usaha Milik Negera (BUMN) yang harus melaporkan semua aktivitasnya, termasuk manajemen keuangan dari unit usaha BUMN itu kepada Menteri BUMN dan Menteri BUMN melaporkannya kepada Presiden. Hebatnya, Presiden mengkritik kenaikan harga gas elpiji tabung 12 kilogram itu.

Terlihat bukan lagi tidak konsisten akan tetapi cenderung seperti sebuah drama yang saling salah menyalahkan. Pada hal dalam hukum bisnis harus konsisten. Namun, jika dalam hukum bisnis masuk ranah politik maka bisa menjadi tidak konsisten dan bahkan bisa jadi seperti cerita senetron di televisi.
Kenaikan harga gas elpiji tabung 12 kilogram ini dari hukum bisnis pada dasarnya tidak akan naik harganya dan ditambah lagi pengelolanya perusahaan milik BUMN yang harus bisa memberikan harga yang terjangkau oleh semua rakyat Indonesia tanpa terkecuali sehingga gas elpiji tidak menjadi memberatkan perekonomian rakyat apa lagi sampai membuat rakyat terbebani.

Perlakuan hukum bisnis harus lebih ketat dan visinya harus lebih jelas yakni untuk kesejahteraan rakyat Indonesia, untuk meningkatkan perekonomian rakyat, bangsa dan Negara Indonesia. Tidak ada visi dan tujuan lain sehingga secara hukum bisnis perusahaan-perusahaan BUMN berjalan dengan tujuan yang jelas yakni bagi kemakmuran rakyat.     Indikator keberhasilan perusahaan-perusahaan BUMN harus mampu mewujudkan kesejahteraan rakyat, bukan sebaliknya menjadi tambah berat beban rakyat.

Mewujudkan itu maka perusahaan-perusahaan BUMN harus bebas dari unsur politik  atau terhindar dari komoditi politik dari pihak-pihak tertentu. Tidak diperkenankan perusahaan-perusahaan BUMN menjadi “kenderaan” politik pihak-pihak tertentu karena bisa menjadikan perusahaan-perusahaan BUMN menjadi tidak sehat.

Kini sinetron atau sandiwara itu diketahui masyarakat secara luas. Harga gas elpiji yang dinaikkan pukul 00.00 pada 1 Januari 2014, lantas diturunkan lagi pukul 00.00 pada 6 Januari 2014. Harga elpiji tabung 12 kg kembali diturunkan, setelah sebelumnya naik Rp 3.959/kg, menjadi hanya Rp 1.000/kg. Secara nominal harga gas elpiji tabung 12 kg tetap naik akan tetapi secara legal harga elpiji tabung 12 kg mengalami penurunan yakni harga gas elpiji tabung 12 kg naik dan turun.

Tahun Semua Dipolitikkan
Tahun 2014 disebut-sebut tahun politik. Boleh dan sah karena pada tahun 2014 ini akan dilaksanakan suksesi (pergantian) kepemimpinan nasional. Namun, tahun politik yang sesungguhnya bukan semua dipolitikkan. Tahun politik adalah tahun dimana terjadi pergantian kepemimpinan nasional dan ketika akan terjadi pergantian kepemimpinan nasional maka rakyat diberikan pencerahan tentang tata negara, tata kepemerintahan dan diberikan pengetahuan tentang pemimpin yang mampu membawa rakyat kepada kehidupan yang sejahtera.

Tahun politik dimana para pemimpin bangsa introspeksi diri atas apa yang telah dilaksanakan selama ini untuk bangsa dan negara. Kemudian memikirkan apa yang akan dilaksanakan untuk kemajuan bangsa dan negara mendatang. Tentunya ada kajian yang mendalam, memberikan pencerahan dan menerima kritikan dan masukan dari semua elemen bangsa.

Kondisi ini yang tidak dilihat pada tahun 2014 yang disebut-sebut sebagai tahun politik dan yang terlihat adanya politisasi dari semua sektor kehidupan yang seharusnya bebas dari unsur politik. Tahun 2014 yang disebut-sebut tahun politik justru tidak (belum) terjadi pendidikan politik. Sebaliknya yang terjadi hanyalah politisasi untuk tujuan pencitraan diri, golongan dan kelompok. Menyedihkan dan memprihatikan tahun 2014 yang disebut-sebut tahun politik.
***
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments