Selasa, 18 Jun 2019
  • Home
  • Opini
  • Penyebab Maraknya Korupsi Pada Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Penyebab Maraknya Korupsi Pada Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Oleh : Dr Maju Siregar (Auditor Ahli Madya Inspektoral Provinsi Sumatera Utara
admin Senin, 31 Desember 2018 10:37 WIB
Kasus korupsi di Indonesia  memang sudah menggurita di berbagai lapis dan lini birokrasi. Ketika otonomi daerah (otda) digulirkan, banyak kalangan menyambutnya dengan sikap optimis. Rasa bosan dan trauma terhadap kekuasaan monolitik yang bertumpu di Pusat, disadari atau tidak telah melahirkan era baru yang dinilai akan sanggup menyejahterakan rakyat. Otonomi daerah diharapkan akan mampu menumbuhkembangkan potensi genius lokal sehingga kesenjangan ekonomi antar daerah bisa dikurangi, tingkat kesejahteraan makin merata, rakyat makin makmur, bangsa kian mandiri, dan muncul semangat lokal berbasis global untuk memicu adrenalin-adrenalin baru dalam membangun pranata kehidupan berbangsa dan bernegara.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia telah mengalami lompatan tajam dari sentralisasi menjadi desentralisasi, seiring diberlakukannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Namun sayangnya, kelahiran UU ini tidaklah didasarkan pada kehendak politik (political will) yang tulus dari pemerintah, melainkan hanya sebagai respon untuk meredam munculnya tuntutan dari beberapa bagian wilayah Indonesia yang hendak memisahkan diri dari NKRI. Undang-undang No. 22 Tahun 1999 telah direvisi, bahkan  diganti dengan UU No. 32 Tahun 2004 dan kemudian UU No. 12 Tahun 2008. Jika dilihat dari semangatnya, UU No. 32 Tahun 2004 seolah-olah diarahkan untuk memperkuat otonomi daerah, yakni dengan merevisi penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dari semula dipilih oleh DPRD, kemudian dipilih secara langsung oleh rakyat. Namun jika diteliti lebih mendalam, maka akan ditemukan beberapa semangat untuk menarik kembali desentralisasi dan otonomi daerah, sehingga UU tersebut diganti lagi dengan UU No. 23 Tahun 2014 
Semenjak digulirkannya otonomi daerah, daerah justru menjadi sarang korupsi yang kian sulit terkontrol. Bupati/ wali kota, anggota dewan, bagaikan pemimpin baru yang menggunakan pedang kekuasaan secara semena-mena untuk memanjakan naluri dan kemaruk politik. Praktik korupsi di era reformasi yang kian menyebar ke daerah dan melibatkan semakin banyak aktor, tentu menggambarkan suatu ironi dari desentralisasi. Hal yang paling mengkhawatirkan adalah sebagian besar praktik korupsi di daerah justru dilakukan oleh kepala daerah dan anggota legislatif (DPRD) yang jelas-jelas dipilih oleh rakyat.

Negara Indonesia pada era reformasi telah membangun suatu komitmen yang tinggi tentang penegakan supremasi hukum di tanah air. Semangat reformasi kemudian bergema dan memberikan angin segar bagi setiap lapisan masyarakat yang tentunya para pencari keadilan. Pemerintah tidak lagi memberikan suatu keistimewaan (previllage) berupa "kekebalan hukum" bagi para kroni-kroninya yang telah melakukan tindak pidana korupsi seperti pada masa orde baru.
Pemerintah telah mengambil sikap yang keras terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah menjadi penyakit dan menggorogoti setiap sendi dalam masyarakat. Pemberantasan tindak pidana korupsi dinyatakan sebagai suatu tindak pidana atau kejahatan luar biasa (extra ordinary crime). Suatu kejahatan luar biasa karena telah merugikan keuangan negara dan tentunya mengakibatkan rakyat Indonesia semakin menderita.

Sikap tegas dari pemerintahan Indonesia untuk memerangi korupsi ternyata tidak sesuai dengan yang diharapkan. Terbukti praktik korupsi semakin merajalela, dilihat dari indeks persepsi korupsi Indonesia versi World Bank 2007. Sejarah mencatat praktik korupsi di Indonesia sudah tumbuh subur dari masa ke masa. Praktik korupsi seiring dengan jalannya sistem penyelenggaraan pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan yang seharusnya diharapkan dapat menyejahterakan rakyat Indonesia. 

Dari masa ke masa praktik korupsi di Indonesia semakin meningkat dan meluas. Hal tersebut seiring dengan kondisi pemerintahan yang berlaku. Praktik korupsi pada masa orde lama tidak tercium karena kondisi politik dan ekonomi pada saat itu belum stabil. Berbeda halnya pada masa orde baru, praktik korupsi lebih banyak dipertontonkan para elit negeri ini. Orde baru dengan penerapan sistem perekonomian yang berorientasi pada karakteristik "top down" mengakibatkan praktik korupsi berkutat di wilayah Presiden dan para kroni-kroninya. Tingkat kesejahteraan juga hanya berputar di pusat.

Setelah tumbangnya rezim orde baru, semangat barupun tumbuh. Era reformasi membawa angin segar bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satu perubahan yang sangat menonjol terlihat dari segi penyelenggaraan pemerintahan yang bukan lagi terpusat di ibu kota negara (sentralisasi). Politik sentralisasi kemudian mengarah ke sistem desentralisasi. Sistem desentralisasi yang memberikan kewenangan besar kepada pemerintah daerah dalam mengatur rumah tangganya sendiri (otonomi daerah).

Tujuan utama dari desentralisasi untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan keistimewahan suatu daerah. 

Pemerintah daerah dan DPRD menyelenggarakan tugas pemerintah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya. Kekuasaan besar yang dimiliki pemerintah daerah, sangat rawan untuk disalahgunakan. Desentralisasi telah membentuk "Raja-raja" baru di daerah. Pihak eksekutif maupun legislatif (DPRD) telah melakukan perselingkuhan dalam melanggengkan praktik korup, karena kedua lembaga itu memiliki otoritas dalam hal mengatur dan mengelolah anggaran. Hubungan antara DPRD dan kepala daerah saling menimbulkan ketergantungan kepentingan yang menciptakan praktik-praktik korupsi.

Modus korupsi di daerah pun bermacam-macam. Menurut hasil penelitian World Bank yang dilakukan sejak Mei hingga November 2006, modus korupsi yang dilakukan legislatif di daerah dilakukan dengan memperbanyak dan memperbesar mata anggaran dalam RAPBD, menyalurkan APBD kepada yayasan milik anggota DPRD serta memanipulasi dana kegiatan atau perjalanan dinas. 

Kontrol pemerintah pusat tidak sekuat dulu dan ada perubahan relasi politik di tingkat eksekutif dan legislatif di daerah. hubungan antara DPRD dan kepala daerah saling menimbulkan ketergantungan kepentingan yang menciptakan praktik-praktik korupsi. Terutama pada musim-musim tertentu. Saat pemilihan kepala derah, penetapan APBD dan pertanggungjawaban kepala daerah kepada DPRD.

Hasil penelitian World Bank itu juga memperlihatkan bahwa kelompok masyarakat sipil mempunyai peran sebagai pemain kunci dalam mengungkap dan menyelesaikan kasus korupsi di Indonesia. Pendapat ini tentu tidak sepenuhnya benar, sebab pemberantasan korupsi tidak mungkin dilakukan jika hanya mengandalkan gerakan sosial,  dan pengungkapan yang dilakukan masyarakat menjadi tidak berguna jika proses hukumnya kandas di tengah jalan karena ketidakseriusan aparat penegak hukum. Karena itu, gerakan sosial kelompok masyarakat sipil tidak menjadi lebih penting dibanding yang lainnya (proses hukum).

Ada beberapa faktor yang menyebabkan maraknya korupsi pada pemerintahan daerah yakni : faktor pertama, perilaku buruk partai politik yang belum berubah mengakibatkan biaya politik menjadi sangat mahal. Perilaku buruk itu salah satunya persyaratan mahar bagi siapa pun yang ingin maju mencalonkan diri.

 Dengan biaya politik atau mahar ini, calon yang memenangkan pemilu akan dipaksa mengembalikan modal politiknya, misalnya dengan berperilaku korup. Ini yang menyebabkan korupsi tidak kunjung tuntas. Kedua, perilaku kepala daerah yang koruptif, bergaya hidup mewah. Faktor ketiga yang juga turut berperan membuat kepala daerah korup, yakni perilaku masyarakat yang apatis, misalnya meminta uang kepada calon kepala daerah agar dipilih. Akumulasi tiga hal tersebut yang membuat korupsi kepala daerah terjadi terus menerus.

Maraknya kasus korupsi yang dilakukan kepala daerah juga disebabkan pengawasan di tingkat daerah yang tidak efektif. Banyak kasus pengawasan kurang optimal disebabkan karena Inspektorat setempat yang fungsi utamanya adalah melakukan pengawasan dan pembinaan merasa segan, karena yang diawasi adalah atasannya sendiri. Seharusnya Inspektorat bisa lebih independen agar fungsi pengawasan dan pembinaan yang merupakan tugas pokok dan fungsi dari Inspektorat daerah  dapat berjalan lancar. Untuk mengatasi hal tersebut maka perlu dilakukan revitalisasi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (Apip), sehingga Inspektorat daerah tidak lagi segan dan tidak terhambat lagi untuk mengawasi wali kota atau bupati. Sebab, undang-undang mengatur status mereka independen dan bertanggung jawab bukan kepada atasan langsung, dalam hal ini wali kota atau bupati.  

Selain itu perlu dirancang suatu peraturan pemerintah tentang pengendalian gratifikasi. Pengendalian gratifikasi akan lebih sistematis nantinya, termasuk pada korporasi. Karena bukan hanya mencegah para pejabat untuk menerima, tetapi juga memastikan mencegah korporasi untuk tidak memberi.

Selain itu hukuman yang diberikan terhadap koruptor terlalu ringan menyebabkan tidak adanya efek jera bagi pelaku koruptor.  Hal ini dapat dilihat dari hukuman yang diterima oleh koruptor yang merugikan kerugian keuangan negara puluhan miliar, hanya dikenakan hukuman 6 - 10 tahun penjara. Ringannya hukuman yang diperoleh koruptor tidak menyebabkan rasa takut kepada pelaku koruptor, sebab dengan menjalani hukuman hanya beberapa tahun saja, para koruptor dapat mendapatkan uang yang sangat besar yang kemungkinan tidak akan dapat diperolehnya selama masa jabatanya. (c)


Editor: admin

T#gs
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments