Jumat, 07 Agu 2020
  • Home
  • Opini
  • Peningkatan Integritas Aparatur Sipil Negara Dalam Mencegah Praktik Korupsi di Indonesia

Peningkatan Integritas Aparatur Sipil Negara Dalam Mencegah Praktik Korupsi di Indonesia

* Oleh : Dr. Maju Siregar (Auditor Ahli Madya Inspektorat Provsu)
Selasa, 02 Juni 2020 20:21 WIB
Foto Dok/Dr. Maju Siregar

Dr. Maju Siregar

Selama ini, praktik korupsi identik dengan penyalahgunaan kekuasaan (power). Kekuasaan meliputi diskresi dan monopoli tersebut perlu diseimbangkan dengan transparansi dan integritas untuk mengendalikan serta menghindari perilaku korupsi. Sejak dulu, korupsi merupakan musuh terbesar di Indonesia. Karena dampak strukturalnya yang besar dan signifikan yaitu rusaknya struktur budaya dan moral akibat korupsi. Pembangunan budaya integritas nasional sangat penting dilakukan, sebagai bentuk antisipasi terhadap meningkatnya korupsi di lembaga yang ada di Indonesia.

Korupsi terjadi karena adanya kesempatan yang dimiliki pemegang otoritas, namun tidak dilandasi dengan integritas. Padahal integritas merupakan kunci penting yang mengendalikan sikap dan perilaku manusia. Pada posisi ini, integritas menjadi poin penting yang harus dimiliki oleh setiap pejabat publik apabila kita ingin efektif dalam memberantas praktik korupsi.

Korupsi dilihat sebagai suatu kasus yang sebenarnya merupakan perilaku terpola (pattern of behavior) berdasarkan kebiasaan yang hampir membudaya, dipengaruhi berbagai faktor yang bersifat sistemik dan terstruktur (structure systemic) sehingga penanganannya bukan hanya memerlukan sikap reaktif seperti halnya pemberian sanksi/hukuman. Bahkan penanganan yang bersifat responsif berupa evaluasi dan formulasi peraturan baru, juga dinilai belum cukup. Lebih dari itu diperlukan pemikiran generatif melalui upaya refleksi tentang bagaimana seharusnya tindakan pencegahan merebaknya perilaku negatif tersebut supaya mencapai akar permasalahan yang bersifat fundamental melalui perubahan pola pikir. Untuk itu diperlukan integritas dari setiap aparatur sipil negara (ASN).

Integritas didefinisikan sebagai kondisi menceritakan kebenaran pada diri sendiri. Integritas merupakan konsep yang menunjukkan konsistensi tindakan, nilai dan sikap. Integritas merupakan kebalikan dari kemunafikan. Dalam konteks akuntabilitas, integritas berfungsi sebagai ukuran kesediaan menyesuaikan sistem nilai untuk memelihara atau meningkatkan konsistensi.

Integritas menempati posisi pertama yang mencerminkan karakteristik individu dalam membangun kehidupan pribadinya, diikuti motivasi, kapasitas, pemahaman, pengetahuan, dan pengalaman. Tanpa integritas motivasi bisa menjadi bahaya, tanpa motivasi kapasitas menjadi tidak berdaya, tanpa kapasitas pemahaman menjadi terbatas, tanpa pemahaman pengetahuan menjadi tidak bermakna, tanpa pengetahuan pengalaman menjadi buta.

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan bahwa Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi Pemerintah. Pegawai Aparatur Sipil Negara (Pegawai ASN) diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam menjalankan perannya sebagai pelayan publik yang diberikan Pemerintah kepada masyarakat, sehingga sering dijadikan indikator keberhasilan suatu sistem penyelenggaraan Pemerintahan. Reformasi Nasional tidak akan ada artinya apabila pelayanan publik ternyata masih buruk. Apalagi dalam rangka mewujudkan good governance, akuntabilitas menjadi salah satu prinsip yang harus dikedepankan dalam penyelenggaraan Pemerintahan oleh ASN secara prima yang tidak bisa ditunda-tunda.

Selama ini tingkat kepercayaan masyarakat pada ASN cenderung negatif (malas, korup, kurang melayani, tidak produktif, dan lain sebagainya) membutuhkan reformasi/perubahan terhadap pola pikir yang berorientasi pada pelayanan masyarakat. Reformasi birokrasi membutuhkan reformasi mendasar yang harus dilakukan terlebih dahulu, yakni reformasi pola pikir (mindset) yang terbentuk karena peristiwa masa lalu yang sangat membekas, baik bersifat positif maupun negatif.

Selama ini masyarakat mencitrakan ASN sering terlibat pada kejahatan korupsi. Untuk menghilangkan citra buruk tersebut maka setiap ASN harus berpegang teguh terhadap nilai integritas yaitu : kejujuran, kepedulian, kamandirian, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian dan keadilan. Dengan unsur-unsur integritas tersebut dapat menjaga seorang ASN untuk tidak terlibat dalam pusaran korupsi. Seharusnya seorang ASN bekerja dengan lebih mengutamakan kepentingan publik. Peningkatan nilai-nilai integritas terhadap ASN ini dapat dilakukan sejak awal perekrutan. Selama ini penyebab korupsi yang terjadi di Indonesia adalah karena lemahnya integritas seseorang serta sikap pesimistis atas segala tindakan yang mengarah pada korupsi.

Dalam peningkatan integritas para ASN, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan dalam program reformasi birokrasi.

Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah strategis untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional, serta bersih dari praktik KKN. Dalam meningkatkan integritas ASN, pemerintah melalui Kementerian PANRB telah mengeluarkan kebijakan yang berhubungan dengan tiga area perubahan yakni revolusi mental aparatur, perubahan manajemen SDM aparatur dan pengawasan aparatur. Implementasi atas kebijakan-kebijakan tersebut selalu dimonitoring melalui evaluasi pelaksanaan secara berkala untuk memastikan kebijakan-kebijakan tersebut telah diimplementasikan oleh Pemerintah Daerah.

ASN merupakan garda terdepan dalam pemberantasan korupsi. Hal ini disebabkan ASN langsung berhubungan dengan penggunaan keuangan negara. Korupsi dapat diberantas atau dapat ditekan seminimal mungkin sangat tergantung pada niat, semangat dan komitmen dari setiap ASN sebagai penyelenggara Negara. Untuk itu setiap ASN diwajibkan untuk meningkatkan integritas mereka dengan menumbuhkan tunas integritas yang merupakan cikal bakal untuk menerapkan anti korupsi.

Tunas integritas adalah terjemahan dari konsep yang berprinsip bahwa manusia sebagai faktor kunci perubahan dan merupakan pendekatan yang seutuhnya terkait manusia sebagai makhluk dengan aspek jasmani dan rohani, serta sebagai makhluk sosial yang harus berintegrasi dengan lingkungannya. Maka pembangunan integritas perlu dimulai dari upaya membangun integritas individu yang selaras dengan integritas organisasi dan Bangsa. Para tunas integritas tidak didorong untk membentuk budaya baru atau mengambil budaya dari luar Indonesia, tetapi melakukan reframing budaya yang telah ada, yaitu menggeser dari kutub negatif ke kutub positif. Dalam hal ini tetap memelihara kebiasaannya atau perilakunya secara otomatis.

Faktor manusia sebagai kunci perubahan mendorong pemberantasan korupsi di Indonesia dipandang sebagai pembenahan permasalahan akhlak/moral. Konsep manusia sebagai faktor kunci keberhasilan bukan berarti meniadakan faktor lainnya, apalagi jika memperhatikan korupsi yang telah menjadi kejahatan yang luar biasa, maka perlu dilakukan pemberantasan secara terintegrasi. Maka pembenahan akhlak/moral berarti membangun integritas individu dan budaya anti korupsi serta membangun sistem berintegritas.

Akan tetapi integritas para aparatur sipil negara ini harus juga disertai dengan pemberian kenaikan gaji ASN yang sepadan, sehingga dapat mencegah terjadinya praktek korupsi. Dalam hal ini setiap pimpinan ASN harus mendorong penguatan integritas terhadap seluruh jajaran yang dipimpinnya.

Dalam upaya pencegahan korupsi, maka hal yang lebih utama adalah melalui komitmen nyata pimpinan untuk memerangi korupsi dan tidak melakukannya, pembenahan sistem dan tata kelola anggaran, serta menerapkan reward dan punishment di lingkungan instansinya. Kunci sederhana agar para pemangku kewenangan di pemerintahan tidak tersangkut korupsi sebenarnya ialah memiliki integritas yang tinggi serta tidak mengambil yang bukan haknya. (f)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments