Selasa, 15 Okt 2019
  • Home
  • Opini
  • Pengawasan Inter Pemerintahan Melalui Inspektorat Daerah Dipengaruhi Bingkai Politik Praktis

Pengawasan Inter Pemerintahan Melalui Inspektorat Daerah Dipengaruhi Bingkai Politik Praktis

Oleh Dr Maju Siregar (Auditor Ahli Madya Inpektorat Provsu)
admin Jumat, 29 Maret 2019 15:58 WIB
Pengawasan Intern Pemerintah merupakan fungsi manajemen yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Melalui pengawasan intern dapat diketahui bahwa suatu instansi pemerintah telah melaksanakan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya secara efektif dan efesien.

Inspektorat merupakan salah satu unit yang melakukan audit/pemeriksaan terhadap pemerintah daerah. Inspektorat daerah mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengawasan umum pemerintah daerah dan tugas lain yang diberikan kepala daerah, sehingga dalam tugasnya Inspektorat sama dengan auditor internal.

Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah secara umum diatur dalam pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 110 Tahun 2017. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa kegiatan pengawasan yang dilakukan Inspektorat Daerah Provinsi yaitu pengawasan terhadap perangkat daerah provinsi. Sedangkan kegiatan pengawasan yang dilakukan Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota yaitu pengawasan terhadap perangkat daerah kabupaten/kota dan desa. Dalam melaksanakan tugas pengawasan urusan pemerintahan, Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota mempunyai fungsi sebagai perencanaan program pengawasan, perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan, pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan.

Inspektorat Daerah adalah salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada dalam lingkup Pemerintah Provinsi maupun dalam lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan pengawasan internal dalam lingkup pemerintahan yang ada di provinsi maupun kabupaten/kota. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan perlu adanya prosedur dan mekanisme pengawasan internal yang dapat melakukan pengawasan yang maksimal terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Namun secara faktual eksistensi dan kiprah unit pengawasan internal tersebut tidak dapat berjalan secara optimal, disebabkan adanya beberapa hambatan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kelembagaan.
Ada beberapa hambatan dan permasalahan yang dimiliki oleh Inspektorat Daerah dalam melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap instansi pemerintah daerah, yakni hambatan internal maupun hambatan secara eksternal. Hambatan secara internal kelembagaan yakni kurangnya dukungan sumber daya manusia aparatur dan kurangnya dukungan sumber daya finansial dalam melakukan operasionalisasi kelembagaan. Sementara itu, tantangan secara eksternal dipengaruhi oleh kedudukan hukum dan kewenangan dari Inspektorat Daerah yang tidak terlepas dari bingkai politik praktis dan intervensi politik yang cukup tinggi terhadap eksistensi aparatur dalam Inspektorat Daerah.

Kendali politik yang cukup tinggi dalam kiprah Inspektorat Daerah melahirkan hasil auditing dan pengawasan serta pembinaan yang dihasilkan oleh Inspektorat tidak dapat maksimal. Keberadaan unit pengawasan internal pemerintah menjadi rancu disebabkan karena kedudukan dan eselonisasi dari Inspektorat Daerah yang diposisikan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai lembaga teknis daerah serta lembaga pembantu (auxiliary) terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah yang mempunyai hubungan sejajar dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang lain yang berada dalam lingkup pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang bersangkutan. Oleh karena itu, memaksimalkan peran dan tugas dari Inspektorat Daerah menjadi sebuah cita-cita dan visi yang sangat jauh untuk dapat terwujud karena adanya kelemahan Inspektorat Daerah secara internal dan eksternal yang tidak menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas pengawas internal pemerintah daerah.

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, diperlukan suatu strategi yang mumpuni dalam membentuk suatu unit pengawas internal pemerintah daerah, yakni diperlukan revisi terhadap kedudukan hukum Inspektorat Daerah, meninjau secara kritis struktur dan bagan alur Inspektorat Daerah. Selain itu, dukungan terhadap sumber daya manusia aparatur, auditor dan kesekretariatan sebagai supporting system. Selain itu dukungan sumber daya keuangan untuk operasionalisasi tugas-tugas auditor dan pengawas agar terwujud efektifitas dan efesiensi pelaksanaan tugas Inspektorat. Hal yang perlu direformasi adalah aparatur yang mengisi kelembagaan Inspektorat dengan tidak hanya berasal dari PNS daerah, tetapi juga perlu rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) sebagaimana yang telah disebutkan dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, bahwa yang dimaksud dengan ASN adalah PNS dan PPPK. Oleh karenanya, pengisian terhadap jabatan-jabatan fungsional dan struktural di kelembagaan Inspektorat pun bisa diisi oleh non PNS yang mempunyai latar belakang profesional yang baik, berkompeten serta mempunyai integritas yang tinggi. Berdasarkan hal tersebut, kelembagaan bisa diisi oleh orang-orang yang mempunyai kemampuan dan kapabilitas yang handal di bidang auditor dalam rangka untuk mempercepat peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Agar proses pengawasan kinerja aparatur negara berjalan dengan baik maka dibutuhkan peran Inspektorat yang lebih profesional sehingga dapat menjamin keberlangsungan proses pengawasan internal dalam setiap kegiatan tugas yang dilakukan oleh Kepala Daerah. Dengan adanya eksistensi pengawasan dari Inspektorat Daerah diharapkan dapat memberikan pembinaan dan masukan terhadap keberlangsungan program Pemerintah.

Dari segi pencapaian visi, misi dan program-program pemerintah, Inspektorat Daerah menjadi pilar yang bertugas sebagai pengawas sekaligus pengawal dalam pelaksanaan program yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sebagai pengawas internal, Inspektorat Daerah yang bekerja dalam organisasi pemerintah daerah, tugas pokoknya dalam arti yang lain adalah menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen puncak (Kepala Daerah) telah dipatuhi dan berjalan sesuai dengan rencana, menentukan baik atau tidaknya pemeliharaan terhadap kekayaan daerah, menentukan efesiensi dan efektivitas prosedur dan kegiatan pemerintah daerah, serta yang tidak kalah pentingnya adalah menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai unit/satuan kerja sebagai bagian yang integral dalam organisasi Pemerintah daerah, bahwa Inspektorat daerah sebagai pengawas internal memiliki peran yang sangat strategis sebagai katalisator dan dinamisator dalam menyukseskan pembangunan daerah.

Tugas utama pemerintah adalah bagaimana memberikan pelayanan kepada publik dengan baik. Untuk menentukan keberhasilan pelayanan publik tersebut perlu menentukan terlebih dahulu indikator-indikator keberhasilannya. Pengendalian intern adalah proses yang dapat dipengaruhi manajemen, di mana pegawai dalam menyediakan secara layak sesuatu kepastian mengenai prestasi yang diperoleh secara obyektif dalam penerapannya tentang bagian laporan keuangan yang dapat dipercaya, diterapkannya efesiensi dan efektivitas dalam kegiatan operasional organisasi dan diterapkannya peraturan dan hukum yang berlaku agar ditaati oleh semua pihak. Tetapi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, Inspektorat sebagai institusi pengawas fungsional belum menjadi bagian utuh dari upaya peningkatan kualitas pelayanan publik. (f)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments