Jumat, 07 Agu 2020
  • Home
  • Opini
  • Menegaskan Kembali PP Nomor 99 Tahun 2012

Menegaskan Kembali PP Nomor 99 Tahun 2012

* Oleh Prof Dr Marihot Manullang (Guru Besar Manajemen dan Kepemimpinan UPMI Medan)
Senin, 06 April 2020 20:46 WIB
Foto SIB/Dok

Prof Dr Marihot Manullang

Ketika bangsa ini sedang menghadapi sebuah perang menghadapi musuh yang tidak kelihatan tetapi membawa dampak buruk sangat hebat (baca: kematian) bangsa kita kembali diperhadapkan pada sebuah wacana yang tidak membangun. Entah dari mana mulanya, tetapi sudah terlanjur beredar ke tengah masyarakat adanya wacana pembebasan para narapidana. Wacana ini mendapat kritik dari berbagai akademisi termasuk beberapa guru besar yang sudah punya nama seperti Prof. Dr. Rhenald Kasali dari UI, kemudian diikuti oleh para guru besar lainnya.

Ditengah kondisi bangsa dengan anjuran "stay at home" dan melakukan pekerjaan dari rumah (work frome home=WFH) untuk memutus mata rantai peredaran Covid 19, muncul pula beredar sebuah isu, bahkan sudah terlanjur jadi kosumsi publik, yaitu pemberian remisi kepada napi dengan alasan untuk mencegah Covid 19 di Lapas dan juga sebagai upaya mencegah Covid 19 karena Lapas penuh sesak karena over kapasitas. Lagi- lagi dalam terminologi ini Covid 19 nampaknya memberikan keuntungan bagi Napi sekalipun itu di bingkai dengan alasan memutus mata rantai Covid 19.

Ditengah wacana liar dan juga wacana pemberian remisi bagi koruptor ini berbagai tanggapan langsung datang dari ICW, KPK tentang masa depan remisi bagi koruptor, apakah napi koruptor mendapat bagian dari berkah Covid 19 dalam bentuk remisi? Bukankah korupsi adalah kejahatan kemanusiaan yang sangat luar biasa? Bukankah korupsi yang merusak sendi-sendi kehidupan bangsa ini? Bukankah korupsi yang menggagalkan pembangunan bangsa yang berkeadilan? Bukankah korupsi adalah sebuah kejahatan yang benar-benar dunia juga sangat menentangnya?

Memang harus kita akui, dengan alasan apapun penggarong uang negara tidak layak mendapat remisi. Pelaku korupsi ini adalah orang -orang yang menyalahgunakan kekuasaanya padahal fasilitas yang mereka peroleh dari negara sudah lebih dari cukup. Artinya korupsi adalah watak yang tidak sehat dan wujud nyata dari sebuah keserakahan. Untuk itu, tidak ada alasan bagi pelaku korupsi diberikan kalau negara ini masih ingin bagus. Korupsi merupakan sebuah pandemi global juga dan penyakit akut yang membuat bangsa jadi terbelakang.

Pada saat masyarakat diperhadapkan pada kebingungan mengenai program kerja Kemenkumham RI ini, Prof. Dr. Mahfud MD dengan tegas memberikan sebuah wacana yang sangat menyejukkan. Seperti yang diunggah dalam Twitter Prof. Dr. Mahfud MD yang juga Menkopolhukam RI dalam video berdurasi 2 menit lebih, secara tegas mengatakan bahwa pemerintah tidak melakukan revisi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012. Prof. Mahfud kembali menegaskan bahwa "Pemerintah tidak merencanakan, mengubah atau merevisi PP 99 Tahun 2012. Sehingga tidak ada rencana memberi remisi atau pembebasan bersyarat kepada pelaku atau kepada narapidana korupsi juga tidak ada terhadap teroris, juga tidak ada terhadap bandar narkoba," tegasnya dalam video yang diunggah di akun resmi twitternya @mohmahfudmd.

Pada saat yang sama kalau kita melakukan studi komparasi seperti yang dikemukakan oleh Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz yang menilai Yasonna tengah memanfaatkan situasi krisis. Dasarnya, usul agar PP 99/2012 direvisi tidak muncul kali ini saja. Yasonna pernah mengusulkan ini pada 2016 lalu. Alasannya, peraturan itu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Menurut ICW, selama 2015-2019, Yasonna sudah empat kali mengatakan mau merevisi peraturan tersebut. "Ini kerjaan dan agenda lama yang tertunda.

Corona menjadi justifikasi saja," katanya, juga dalam diskusi interaktif. Salah satu poin inti dari PP 99/2012 adalah aturan remisi bagi terpidana khusus, termasuk koruptor. Koruptor baru dapat remisi seandainya mereka mau bekerja sama dengan penegak hukum (justice collaborator) membongkar suatu kasus dan membayar lunas denda serta uang pengganti. Donal mengatakan PP 99/2012 adalah aturan yang cukup progresif. Memperlemah regulasi ini sama dengan tidak mendukung pemberantasan korupsi (Sumber: Tito Id, 02/04/2020)
Dalam konteks PP Nomor 99 Tahun 2012 yang berisikan peraturan tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan tersebut, Presiden Jokowi sudah menegaskan bahwa beliau tidak akan melakukan revisi pada tahun 2015 yang lalu.

Masalahnya, mengapa pintu masuk untuk merevisi muncul setelah adanya virus Corona dengan dalih memutus siklus Covid 19? Sebagai sebuah bangsa yang sedang menghadapi virus corona ini seharusnya pemerintah fokus bagaimana melakukan kebijakan antisiapsi dan kebijakan yang fokus membantu rakyat agar bisa terhindar. Bukan memanfaatkan penanganan virus Corona untuk momen yang sifatnya politis seperti remisi bagi narapidana. Narapidana juga saudara kita, maka di lembaga pemasyarakatan mereka juga harus dididik dengan manusiawi agar mereka kelak kembali ke masyarakat menjadi masyarakat yang baik.

Harusnya fokus Kemenkumham RI adalah bagaimana memberdayakan napi ini kedepan agar mereka bisa punya keahlian dan menjadi manusia yang punya pengharapan juga setelah kelak berbaur dengan masyarakat. Kalau kita menyimak keberadaan lapas di negara kita hampir semua banyak masalah. Mulai dari over kapasitas, sarang narkoba, sumber uang pejabat dan lain sebagainya. Ini justru yang harus dibenahi agar pembinaan di lapas berjalan dengan baik.

Harapan kita, di tengah upaya menghadapi virus Corona secara bersama-sama saatnya pemerintah tidak buat wacana yang aneh -aneh. Pemerintah butuh modal sosial dalam mengelola negara ini karena modal sosial itu menyangkut kepercayaan. Pemerintah harus mengelola kepercayaan itu dengan baik kalau ingin program pemerintah berjalan dengan baik, termasuk program menghadapi virus pandemi Corona yang sangat mengancam ini.

PENUTUP
Kita harus memegang teguh kembali prinsip melawan korupsi dengan cara yang luar biasa. Prof. Dr. Mahfud MD sudah tegas mengatakan tidak ada ruang untuk merevisi kembali PP Nomor 99 Tahun 2012. Bahkan Presiden Jokowi sudah menegaskan pada tahun 2015 yang lalu bahwa revisi PP Nomor 99 Tahun 2012 tidak ada. Saatnya semua menerjemahkan ini dengan baik, khususnya Pembantu Presiden agar tidak mengeluarkan wacana liar yang bisa mengganggu stabilitas bangsa ini. Saat ini fokus kita adalah melawan Corona atau Covid-19 ini. Mari bersatu menghadapi Covid-19 dengan menjadikan pemerintah sebagai "leader" terdepan.
Sekali lagi, bersama kita bisa menghadapi Covid-19. Semoga!! (c)


T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments