Selasa, 22 Sep 2020
  • Home
  • Opini
  • Jangan Memelihara Konflik di APL Tele Samosir

Jangan Memelihara Konflik di APL Tele Samosir

* Oleh DR. Alamson Situmorang (Pemerhati Lingkungan Hidup dan Kebijakan Publik, Pencinta Danau Toba, Pengajar di Pusat Kebudayaan Jerman)
Rabu, 26 Agustus 2020 20:41 WIB
Foto : Dok/DR. Alamson Situmorang

DR. Alamson Situmorang

Areal Penggunaan Lain (APL) adalah Areal yang berada diluar kawasan hutan Negara yang diperuntukkan untuk penggunaan lain dan atau areal budidaya non kehutanan. Areal Penggunaan lain (APL) yang berada di Desa Hariara Pintu dan sebahagian di Desa Partungkonaginjang ini kita sebut APL Tele.

APL Tele ini dalam peta kawasan hutan diberi warna legenda putih sebagaimana APL-APL lainnya. Secara geografis APL Tele ini merupakan satu kesatuan ruang ekosistem dengan kawasan hutan lindung dan kawasan hutan produksi yang berada tersebar di 3 Desa yaitu Desa Hariara Pintu, Desa Partungkonaginjang dan Desa Hutagalung. Ketiga desa ini juga memiliki penduduk yang sangat erat hubungannnya dengan status lahan dan atau status pengakuan kepemilikan tanah, yaitu Desa Hutagalung didominasi bius (bius = kesatuan wilayah) Sitinjak, Desa Partungkonaginjang ada bius Sinaga dan Situmorang dan Desa Hariara Pintu adalah bius Situmorang. Sebelum pemekaran Desa pada era reformasi ini ketiga Desa ini merupakan satu Desa yaitu Desa Partungkonaginjang, dan ketiga bius inilah yang mengatur tatanan adat dan social kemasyarakatan di Desa Partungkonaginjang pada saat itu.

Ketiga Desa ini memiliki areal yang potensial untuk lahan pertanian dan merupakan hulu dari beberapa sungai yang mengalir ke daerah dibawahnya karena memiliki potensi kandungan air yang banyak maka daerah ini menjadi daerah yang cepat berkembang dari jumlah penduduk, bukan saja dari keturunan ketiga marga yang mendominasi yang disebut diatas tetapi juga penduduk yang berasal dari desa desa lainnya di Samosir bahkan pendatang dari luar kabupaten Samosir. Potensi daerah dan perkembangan penduduk menjadi sesuatu tantangan untuk memberikan pelayanan yang keadilan sebagaimana amanat UUD 1945.

Barangkali banyak dari penduduk lokal atau dari penduduk luar kabupaten Samosir menganggap bahwa lahan APL itu hanya lahan kosong tanpa pemilik. Tapi ada juga menyebut yang bahwa lahan kosong itu, dikuasai Negara. Ada juga menyatakan bahwa areal tersebut disebut hutan lindung (kaya akan jenis tumbuhan, kepadatan serasah, dan memiliki daya serap air yang besar dan luas/mengatur tata air), sementara bagi sekelompok orang disebut bahwa Tanah APL Tele itu adalah tanah ulayat dari marga Situmorang pomparan Op Pamogang Situmorang dan Op. Gr. Sodjuangon Situmorang. Itulah fakta yang ada di sekitar kita saat ini. Timbul pertanyaan Siapa sesungguhnya yang paling berhak dan bertanggung-jawab atas APL Tele?

Menjawab hal tersebut, sebaiknya pemerintah harus berani hadir dan tegas berjalan diatas regulasi pemerintahan, siapapun yang menjadi kepala daerah di Kabupaten pemangku wilayah APL Tele yakni Kabupaten Samosir harus menjalankan pelayanan publik dengan regulasi yang ada dan atau membuat regulasi berdasarkan kewenangannya bukan justru terkesan membiarkan liar, membiarkan berbagai pendapat, membuat defenisi beragam sehingga menghasilkan turunan yang salah secara aspek hukum.

Dari aspek pemerintahan setiap APL yang belum memiliki alas hak, maka Negara hadir untuk mengatur peruntukannya sehingga masyarakat yang membutuhkan dan sesuai dengan syarat yang diatur oleh peraturan berhak untuk memperoleh kesempatan mengelola lahan tersebut sebagai lahan pertanian, dan acuan inilah yang mungkin diyakini oleh Pemerintah Toba Samosir pada tahun 2003 mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Tobasa No 281 tentang ijin membuka tanah untuk pemukiman dan pertanian yang terletak di Desa Partungkonaginjang Kecamatan Harian.

Keputusan Pemerintah Tobasa tahun 2003 itu semestinya dapat dipertegas dan diperluas lagi oleh Pemerintah Kabupaten Samosir mengingat pertambahan jumlah penduduk yang sebahagian besar dalah petani. Dengan mempedomani semangat reforma Agraria yang dicanangkan oleh Bapak Presiden Jokowi melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2018 Tentang Reforma Agraria.

Dari Aspek Kekayaan Alam yang terkandung didalam kawasan APL Tele, sesungguhnya jika melihat kondisi 17 tahun yang lalu, kondisi wilayah ini masih lebih layak disebut sebagai Kawasan Hutan Dataran Tinggi yang potensial untuk kembali menjadi hutan primer, dan wilayah ini merupakan daerah resapan air sehingga dari daerah ini mengalirkan air ke sungai sungai kecil dan besar yang berada di sekitarnya atau daerah dibawahnya seperti ke arah kecamatan Sianjur Mulamula, Kecamatan Harian, dan beberapa daerah di wilayah Kabupaten Dairi.

Dengan memperhatikan Biofisik ini maka pemberian ijin membuka tanah pada akhir tahun 2003 yang lalu itu hanya diberikan lebih kurang 350 hektar dari luas keseluruhan kurang lebih 4500 hektar, berarti ada aspek kehati-hatian yang menjadi pertimbangan saat itu untuk mencegah terjadinya kerusakan potensi alam yang ada di kawasan APL Tele. Dengan memperhatikan potensi kekayaan sumberdaya alam di kawasan ini timbul pertanyaan mengapa kawasan seperti ini tidak dihunjuk oleh Kementerian Kehutanan sebagai Hutan Lindung? bahkan sejak tahun 2005 yang kemudian direvisi pada tahun 2014 banyak perkampungan penduduk, perladangan dan lahan lahan milik warga dijadikan hutan lindung, sehingga dengan mudah diinterpretasikan orang bahwa kementerian kehutanan hanya memerlukan data luasan hutan yang permanen secara keseluruhan di wilayah Indonesia. Di satu sisi di daerah lain kawasan hutan mengalami penurunan angka luasan tetapi di daerah lain seperti wilayah Tapanuli ditambahkan luasan hutan tanpa melihat aspek keilmuan yang komprehensif dalam penentuan dan penetapan kawasan hutan Negara.

Kondisi keprihatinan ini mendorong pihak pomparan Oppung Pamogang Situmorang dan pomparan Op Gr Sodjuangon untuk melindungi sisa kekayaan alam yang ada di APL Tele dari praktek penguasaan lahan secara liar dengan cara merusak kekayaan alam yang ada didalamnya. Ada seluas 870 hektar APL Tele yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Samosir dengan ijin pengelolaan dengan program utama adalah melindungi tombak raja (Hutan Adat) Tele.

Ijin pengelolaan ini juga bukan atas nama perorangan atau diberikan kepada seseorang nama tertentu. Tetapi diberikan kepada perkumpulan Pomparan Keluarga Situmorang dari Keturunan Oppung Pamogang Situmorang dan Oppung Sodjuangon Situmorang.

Ijin pengelolaan inipun merupakan bahagian dari proses perjuangan pomparan Situmorang hingga saat ini atas hak Ulayat yang diyakini pihak Situmorang dari kedua Pomparan di atas mencapai puhan ribu hektar termasuk di dalamnya yang berada di dalam konsesi PT. TPL. Tbk. Jika Peraturan Daerah Tentang Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Samosir sudah berproses maka Usulan pengakuan terhadap Masyarakat Hukum Adat dan Tanah Ulyat Situmorang yang berada di wilayah Administrasi Desa partungkonaginjang dan Desa hariara Pintu Kecamatan Harian akan ikut didaftarkan sebagai masyarakat hukum adat yang masih ada keberadaannya hingga saat ini, dan tetap memperjuangkan puluhan ribu hektar tersebut untuk memperoleh pengakuan kembali sebagai tanah ulayat masyarakat Hukum Adat Situmorang Op. Pamogang dan Op. Sodjuangan.

Semangat untuk melindungi dan mencegah laju kerusakan kawasan Tele yang memiliki nilai konservasi yang tinggi baik Hutan Lindung dan Kawasan APL yang masih dapat dipertahankan sebagai fungsi lindung yang terus dikampanyekan oleh pomparan Op Pamogang Situmorang dan Op Gr Sodjuangon Situmorang ini semakin perlu ditingkatkan mengingat salah satu rekomendasi UNESCO dengan penetapan KALDERA TOBA sebagai UNESCO GLOBAL GEOPARK pada tanggal 7 Juli 2020 yangg lalu adalah “Develop links between geological and the other territorial heritages (i.e natural biotic, culture, intangible) through interpretation, education and tours. Train local guides tourism operators and local people etc. about the links between geology and ecology to enable knowledge sharing with visitor mengembangkan hubungan antara warisan geologis dan warisan territorial lainnya seperti biotic alami, budaya, tidak berwujud melalui interpretasi, pendidikan dan wisata. Termasuk melatih pemandu lokal, operator dan masyarakat setempat dan seterusnya. Dengan demikian dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa UNESCO sangat menitik beratkan menjaga warisan alami dan budaya serta menempatkan peran serta masyarakat lokal.

Kawasan TELE secara umum harus dipertahankan sebagai warisan biotic alami dan tidak berlebihan biofisik hayati kawasan tele sangat jauh berbeda dengan biofisik daratan pulau Samosir maka sangat perlu dijaga dan dikendalikan tata kelola lingkungan dan sekitarnya di kawasan Tele dan juga di daratan pulau Sumatera yang mengelilingi Danau Toba. Jika Kawasan ini dapat dikelola dengan memperhatikan keberlanjutan aspek ekosistem lingkungan maka upaya‚Ä"upaya membangun destinasi wisata berbasis alam seperti Hutan Wisata dan sebagainya dapat terwujud untuk menambah sebaran destinasi wisata di Kabupaten Samosir pada masa masa yang akan datang.

Dengan berbagai potensi alam dan dinamika kebutuhan pembangunan dan laju pertumbuhan penduduk maka kondisi yang ada saat ini baik secara regulasi dan tata kelola yang ada di APL Tele jika tidak dikendalikan dan diantisipasi dari sekarang ini maka kemungkinan akan terjadi konflik horizontal antara masyarakat yang merasa penduduk asli dengan penduduk yang datang dari luar desa bahkan dari luar kabupaten Samosir, konflik antara masyarakat dengan pemerintah, konflik antara masyarakat dengan pihak perusahaan yang bersentuhan batas langsung dengan APL Tele dan konflik Masyarakat Adat dengan Pemerintah atas pengakuan Hak terhadap Tanah Ulayat. Masyarakat tentu tidak semua memiliki tingkat pamahaman terhadap legalitas tanah, bagi sekelompok tertentu ada yang memanfaatkan kondisi ini dengan praktek transaksional lokal dengan prinsip saling menguntungkan dan tidak ada yang merasa dirugikan.

Pemerintah dengan jaminan regulasi yang sudah ada mulai dari UUD 1945, Undang ‚Ä"Undang hingga Peraturan Daerah dengan segala kewenangan yang sudah ditetapkan siapa berbuat apa, maka konflik kepentingan dapat dijembatani pemerintah dengan arif, bijaksana dan berkeadilan. Jika Lahan APL itu memenuhi bukti bukti sebagai Tanah ulyat dari Masyarakat Hukum Adat maka dibuatkan keputusan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat sebagai pemegang alas haknya, jika lahan APL itu memang lahan Negara bebas maka pemerintah dengan tuntas membuat penataan peruntukannya juga dengan keputusan yang resmi. Dengan demikian penduduk yang sudah sah keberadaannya di desa Hariara Pintu dan Desa Partungkonaginjang tidak ragu ragu melanjutkan hidup dan kehidupannya, juga dengan peluang-peluang usaha ekonomi dan penyelamatan lingkungan dapat berjalan sebagaimana yang dicita-citakan dalam pasal 33 dan 34 UUD 1945.
Horas, Horas, Horas. (d)
T#gs APLDR. Alamson SitumorangJangan Memelihara KonflikTele Samosir
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments