Selasa, 18 Jun 2019
  • Home
  • Opini
  • Independensi Inspektorat Daerah dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Independensi Inspektorat Daerah dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Oleh Dr Maju Siregar (Auditor Ahli Madya Inpektorat Provsu)
admin Selasa, 19 Februari 2019 13:21 WIB
Dr Maju Siregar
Pengawasan merupakan unsur penting dalam proses manajemen pemerintahan. Pengawasan memiliki peran yang sangat strategis untuk terwujudnya akuntabilitas publik dalam pemerintahan dan pembangunan melalui suatu kebijakan pengawasan yang komprehensif dan membina, sehingga kemampuan administrasi publik yang saat ini dianggap lemah dan memiliki kendala, terutama di bidang kontrol pengawasan, dapat ditingkatkan kapasitasnya dalam rangka membangun infrastruktur birokrasi yang lebih kompetitif. Inspektorat kabupaten/kota merupakan suatu lembaga pengawas di lingkungan pemerintah daerah yang memiliki peran yang sangat penting untuk kemajuan dan keberhasilan pemerintah daerah dan perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran. Inspektorat Daerah menjadi pilar yang mempunyai tugas sebagai pengawasan sekaligus pengawal dalam pelaksanaan program pemerintah daerah yang tertata dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Untuk menunjang agar pelaksanaan tugas dari Inspektorat Daerah dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan secara maksimal, diperlukan adanya pengawasan yang intensif demi optimalisasi tugas serta tanggungjawab yang diembannya. Pengawasan dari Inspektorat Daerah sangat penting, oleh karena itu dengan adanya pengawasan maka tingkat pencapaian hasil akan dapat diketahui seberapa jauh pula tugas yang telah diemban melalui tugas dan wewenang yang diberikan dapat dilaksanakan secara nyata dan maksimal. Pengawasan Inspektorat Daerah yang telah dilaksanakan dengan tingkat pencapaian tertentu seharusnya sesuai dengan misi yang telah ditetapkan sebagai landasan untuk melakukan tugas dan tanggungjawab yang diberikan.

Pengelolaan keuangan pemerintah yang baik harus didukung audit sektor publik yang berkualitas. Jika audit sektor publik rendah, akan memberikan kelonggaran terhadap lembaga pemerintah melakukan penyimpangan penggunaan anggaran. Selain itu juga mengakibatkan risiko tuntutan hukum terhadap aparatur pemerintah daerah yang melaksanakannya akan semakin tinggi pula.

Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional dengan keterampilan dan keahlian serta kompetensi di bidang pengawasan akan menjadi salah satu indikator keberhasilan kinerja dari Inspektorat Daerah dalam melakukan fungsi pengawasan. Sehingga aparat pengawas diharapkan mampu bekerja secara tepat waktu, dapat melakukan penilaian secara obyektif terhadap obyek yang akan diawasi dan memiliki etos kerja yang tinggi serta bertanggung jawab dalam bidang pekerjaannya.

Pada umumnya permasalahan yang dihadapi oleh Inspektorat Daerah dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan adalah sebagai berikut:

1. Independensi
Salah satu faktor penting yang mendukung kinerja dari pengawasan Inspektorat Daerah agar dapat berjalan secara efektif adalah Independensi. Dalam kenyataan, berbicara tentang independensi dari Inspektorat sebagai lembaga yang melakukan pengawasan tidak nampak, karena Kepala Inspektorat diangkat dan bertanggung jawab secara langsung kepada kepala daerah dalam menjalankan tugasnya, sehingga pengawasan Inspektorat Daerah terhadap pelaksanaan tugas pemerintah daerah tidak berjalan secara efektif dan efesien serta penilaian terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak dilakukan secara obyektif.

2. Kondisi dari obyek yang diawasi
Jika kondisi dari obyek yang akan diawasi oleh Inspektorat cukup luas dan minim prasarana akan menyebabkan pengawasan Inspektorat tidak efektif. Hal ini tentunya menjadi perhatian khusus, sehingga proses penyelenggaraan pengawasan dapat berjalan efektif dan efesien.

3. Pendidikan dan SDM Pengawas
Spesifikasi latar belakang pendidikan dan sumber daya manusia (SDM) aparatur pengawas daerah yang masih minim akan menyebabkan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan tidak akan berjalan secara optimal. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi pelaksanaan fungsi pengawasan. Oleh karena itu dibutuhkan sumber daya manusia aparatur pengawas yang efektif dalam melakukan pengawasan.

Inspektorat Daerah selaku institusi yang memiliki wewenang dalam melakukan fungsi pengawasan dituntut harus mampu meningkatkan fungsi pengawasan dan pemeriksaan terhadap obyek yang akan diperiksa sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Agar dapat menunjang pelaksanaan fungsi pengawasan dari Inspektorat Daerah dibutuhkan perhatian khusus dari pemerintah daerah untuk melakukan pelatihan-pelatihan teknis bagi aparatur pengawasan dan menyediakan peralatan penunjang kegiatan pengawasan yang ada di Inspektotat Daerah.

Kedudukan Inspektorat Daerah adalah unsur pendukung tugas kepala daerah di bidang pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah sesuai tugas pokok dan fungsi. Peraturan kepala daerah yang sudah ditetapkan pada dasarnya merupakan hal yang ingkrah atau sesuatu yang harus dilaksanakan oleh lembaga tersebut, namun pada kenyataannya Inspektorat Daerah masih banyak yang belum melaksanakan peraturan daerah yang sudah ditetapkan. Hal ini dapat dilihat, Inspektorat dalam melakukan pengawasan tidak sesuai dengan tupoksi ini menjadi kemundurun dari suatu daerah di bidang pengawasan. Hal itu disebabkan pola rekrutmen aparatur pengawasan yang tidak sesuai dengan aturan dan sumber daya aparatur yang masih minim, misalnya rekrutmen masih memprioritaskan orang-orang yang dekat dengan kepala daerah, sehingga pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat tidak sesuai dengan tupoksi.

Melalui pengawasan internal dapat diketahui apakah suatu instansi pemerintah daerah telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien serta sesuai rencana kebijakan yang telah ditetapkan. Selain itu pengawasan internal atas penyelenggaraan pemerintahan daerah diperlukan untuk mendorong terwujudnya good governance dan clean government dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel serta bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Pada kenyataannya profesionalisme Inspektorat Daerah masih banyak yang belum sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, seperti yang ada dalam peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Hal ini disebabkan karena faktor kurangnya pelatihan-pelatihan teknis sehingga profesionalisme kompetensi aparatur pengawasan masih relatif rendah.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan belum efektifnya pengawasan yang dilakukan Inspektorat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penyebab yang paling utama adalah independensi Inspektorat Daerah belum terlihat, serta kualitas dan sumber daya manusia aparatur pengawas belum mencukupi dan terbatas ketersediaannya, maupun sarana dan prasarana pendukung yang belum memadai. (q)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments